Pertemuan Komite Pengarah Program SKALA: Perluas Praktik Baik, Selaraskan dengan Prioritas Pembangunan Baru
Pertemuan Komite Pengarah SKALA yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Bappenas memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan penyediaan layanan yang inklusif. SKALA berfokus pada pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan data, dan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Pertemuan ini menyelaraskan prioritas SKALA dengan agenda pembangunan nasional Indonesia di bawah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Pencapaian utama sejak tahun 2023 mencakup peningkatan kualitas data, partisipasi yang lebih baik dari kelompok rentan, dan dukungan untuk penganggaran yang efisien. Komite menekankan pada peningkatan praktik-praktik baik dan pelembagaan reformasi, serta menegaskan kembali komitmen kedua negara terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Musrenbang Inklusi di Kalimantan Utara: Urun Suara Seluruh Warga
Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, mengusung visi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan transformasi sosial sebagai intinya. Tujuannya adalah memastikan layanan dasar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan. Namun, bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, visi ini masih jauh dari kenyataan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, suara dan pengalaman mereka harus diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Salah satu mekanisme utama untuk mewujudkan tujuan ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses ini dirancang secara partisipatif dari bawah ke atas untuk memberdayakan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan di tingkat lokal.
Nusa Tenggara Barat Mendorong Inovasi Data untuk Layanan Dasar yang Tahan Iklim
Laporan PBB (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8–1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42%-nya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah sinyal untuk segera bertindak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, NTB mengadakan lokakarya “Inovasi Data: Perencanaan dan Penganggaran untuk Layanan Dasar yang Adaptif Perubahan Iklim”, pada tanggal 11 November 2024 di Mataram. Lokakarya ini memadukan presentasi kebijakan dan diskusi interaktif. Dalam diskusi, para peserta memetakan risiko dan peluang inisiatif adaptasi iklim di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, termasuk para pemangku kepentingan yang perlu terlibat.
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Inklusif di Kalimantan Utara
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memperluas ruang fiskal bagi daerah dalam penyediaan infrastruktur. UU ini mengamanatkan bahwa pada 2027, minimal 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk infrastruktur layanan publik. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah contoh nyata implementasi kebijakan ini di tingkat lokal. Dengan kapasitas fiskal sebesar Rp 3,12 triliun – 69 persen berasal dari Transfer Keuangan Daerah – provinsi ini menjadikan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama. Pada tahun 2024, Kalimantan Utara mengalokasikan 39,02 persen anggarannya untuk infrastruktur layanan publik, termasuk inisiatif untuk memperluas akses listrik dan energi baru terbarukan (EBT) di tingkat rumah tangga.
Aksi Inklusi: Mewujudkan Ruang Bebas Hambatan bagi Penyandang Disabilitas
“Di Nusa Tenggara Barat, SKALA sudah menerapkan kebijakan inklusif. Misalnya, di dapur kantor, tidak ada yang boleh mengubah urutan gula, kopi, krimer, dan teh. Karena kalau posisinya diubah, saya bisa salah menambah kopi ke dalam teh,” canda Jaka Yusuf, Koordinator GEDSI SKALA di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga seorang tunanetra. Sebagai seorang aktivis disabilitas yang juga berkarya sebagai komedian dengan nama Blindman Jack, Jaka menggunakan komedi -baik dengan humor maupun satir- untuk meningkatkan kesadaran publik tentang inklusi disabilitas.
Memperkuat Layanan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kekerasan berbasis Gender di Provinsi Gorontalo
Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memprioritaskan kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif. Tujuan ini terefleksi pada 8 Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih yaitu terutama pada Asta Cita 4 – Pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kerangka tersebut, Program Kemitraan Australia-Indonesia (SKALA), mendukung Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan layanan penanganan kekerasan berbasis gender.
Memerangi Kekerasan Berbasis Gender melalui Pelayanan Dasar Berkualitas: Kebijakan dan Praktik
Sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, SKALA mengadakan Sesi Berbagi Pengetahuan tentang “Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Akses Layanan Dasar” pada 26 November 2024. Acara ini menghadirkan pendiri Yayasan Bumi Sehat Robin Lim, dan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indra Gunawan, yang berbagi wawasan dan pembelajaran dalam menangani KBG.
Membangun Kesetaraan Gender: Bagaimana Peraturan Baru Maluku Memajukan Tata Kelola yang Inklusif
Indonesia telah memprioritaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Di Maluku, regulasi teknis, seperti Keputusan Gubernur Nomor 200 Tahun 2019, membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
Menyadari perlunya regulasi khusus, Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) pada tahun 2021. SKALA mendukung upaya ini melalui masukan teknis bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menciptakan landasan bagi perencanaan yang responsif gender di Maluku.
Perluasan Layanan Inklusif di Kalimantan Utara: Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi untuk Penyandang Disabilitas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan inklusif bagi kelompok rentan melalui inisiatif keringanan pajak yang dirintis untuk kendaraan modifikasi disabilitas, yaitu kendaraan yang dirancang bagi penyandang disabilitas.
Upaya ini ditopang oleh Peraturan Daerah Provinsi (Perda) No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Perda tersebut. Melalui peraturan ini, Sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SADAR Benuanta) dikembangkan dan menandai langkah penting menuju inklusivitas yang lebih luas di Kalimantan Utara.
