Untuk mengatasi tantangan terkait sistem data yang terfragmentasi, Pemerintah Aceh telah membangun platform seperti Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dan Portal Open Data Aceh. Bekerja sama dengan SKALA, pemerintah provinsi memperkuat infrastruktur datanya sehingga data dan fakta yang dibutuhkan untuk merencanakan, menganggarkan, menyediakan, dan memantau layanan dasar dapat tersedia, akurat, dan mudah diakses.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Gita Kamath, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Aceh meningkatkan kualitas data yang tersedia di Portal Data provinsi.

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan PUG di perencanaan dan penganggaran di daerah, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, SKALA mendukung workshop untuk penyusunan pedoman identifikasi untuk penandaan anggaran responsif gender pada tanggal 2 – 4 Oktober 2024. Pedoman ini  juga untuk merespon kebutuhan yang cukup mendesak dari Pemerintah Daerah yang tidak memiliki rujukan dan standar terutama untuk melakukan penandaan anggaran responsif gender.

Asia-Pacific Regional Conference 2024 on Population Ageing yang berlangsung di Bali dari 11 hingga 13 September, dihadiri oleh sekitar 500 delegasi dari 38 negara. Konferensi yang mengusung tema Reframing Ageing ini bertujuan untuk mengubah cara pandang tentang peran lansia dalam masyarakat dan mendorong dialog tentang strategi yang memprioritaskan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok lansia.

Pada September 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SKALA mengadakan lokakarya selama dua hari di Mataram untuk merampungkan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak dan retribusi daerah.
Acara ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya memperbaiki layanan public.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sedangkan pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi daerah (RAD PD).

Di jantung Papua, para pemimpin lokal seperti Sella membuat perbedaan positif bagi komunitas mereka. Kisahnya adalah kisah tentang dedikasi dan hubungan yang mendalam dengan daerah dan masyarakatnya. Perjalanan Sella dari masa kecil yang penuh tantangan hingga menjadi penggerak pembangunan menyoroti pentingnya perspektif masyarakat asli daerah dalam kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.

Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) Bappenas dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah kunci dalam meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA, bekerja sama dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan lokakarya selama dua hari untuk meningkatkan keterampilan advokasi kebijakan para pemerintah daerah, universitas, serta lembaga non-pemerintah. Lokakarya yang dibuka oleh Dr. Yogi Suwarno, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menyusun policy brief (risalah kebijakan) yang efektif.

Tim SKALA baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan monitoring menyeluruh untuk mendukung pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender(PUG) dalam transfer dana ke Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Transfer dana ini merupakan bagian dari kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Indonesia.