Memberi Ruang bagi Kelompok Rentan: Pendekatan Baru Papua Selatan dalam Perencanaan Pembangunan yang Inklusif
Di Papua Selatan, salah satu provinsi termuda di Indonesia, Pemerintah Provinsi bersama JERAT Papua dan Program SKALA menghadirkan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) sebagai inovasi untuk membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi Orang Asli Papua, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Diselenggarakan di Merauke pada 31 Maret–1 April 2026 dan dihadiri 137 peserta, forum ini menghimpun aspirasi dan ...
Pemerintah Provinsi Gorontalo Resmikan “PENTAGON” untuk Tata Kelola Data Daerah
Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo "PENTAGON" sebagai platform data terpadu daerah pada Senin (18/5) di Aula Dulohupa, Kantor Gubernur, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Wakil Dubes Australia Gita Kamath, Deputi Bappenas Maliki, serta SKALA. Platform ini dikembangkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia ...
Kick-Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kalimantan Utara Resmi Dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan program pemutakhiran data dan pendistribusian Kartu Layanan Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan pada 7 Mei 2026, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan inklusif yang menjamin hak dasar seluruh warga. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 39.293 penyandang disabilitas di Kaltara — mayoritas belum terverifikasi dan terintegrasi — sehingga menghambat ...
Enam Provinsi Tunjukkan Kemajuan Implementasi Satu Data Daerah
Enam provinsi — Aceh, Kalimantan Utara, NTB, NTT, Gorontalo, dan Maluku — menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), mulai dari penguatan regulasi sesuai Permendagri No. 5 Tahun 2024, pengembangan portal data daerah, hingga aktivasi Forum Satu Data lintas perangkat daerah. Kemajuan ini mengemuka dalam Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang difasilitasi Program SKALA di ...
Data Terintegrasi untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas memperkuat pemanfaatan data terintegrasi untuk kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran menuju Indonesia Emas 2045. Dalam lokakarya dan bootcamp yang digelar di Jakarta pada Maret 2026, sekitar 70 peserta dari Bappenas dan Kementerian Keuangan dilatih menggunakan platform SEPAKAT — sistem analisis data sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Susenas, Sakernas, dan data ...
Sistem Data Nasional Memperkuat Perencanaan dan Layanan Publik di Tanah Papua
Penguatan sistem data terintegrasi melalui platform SEPAKAT mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan layanan publik di Tanah Papua. Dengan mengatasi fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas analisis di tingkat daerah, inisiatif Bappenas bersama Program SKALA memperkuat pemanfaatan data sosial-ekonomi untuk kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan praktis, serta integrasi dengan dokumen perencanaan seperti ...
Kalimantan Utara Memperkuat Advokasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti menjadi kunci bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi tekanan fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Melalui pemanfaatan Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) serta dukungan Program SKALA, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas belanja, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memastikan layanan dasar yang inklusif. Lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini ...
Tindak Lanjut Surat Edaran Kemendagri untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik memperkuat panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang tematik guna mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan layanan dasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PEIPD Kemendagri ini mengangkat pembelajaran dari berbagai praktik ...
Upaya Memperkuat Sistem Pembangunan Kesetaraan Gender: Belajar dari DIY untuk Tata Kelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi ruang pembelajaran bagi enam provinsi untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam sistem pembangunan daerah. Melalui integrasi regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur, praktik di DIY menunjukkan bagaimana PUG dapat dilembagakan secara sistematis dalam siklus pembangunan daerah guna mendorong layanan dasar yang lebih inklusif dan ...
