Hari Perempuan Internasional 2025: Membangun Kesetaraan Gender dari Keluarga untuk Mendorong Kepemimpinan Perempuan
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, SKALA menyelenggarakan acara berbagi pengetahuan yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai fondasi untuk memajukan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Perwakilan dari Bappenas, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Timor Tengah Selatan berbagi wawasan tentang cara mengatasi hambatan budaya dan struktural, menyoroti bagaimana dukungan keluarga, norma-norma yang inklusif, dan kebijakan publik yang mendukung sangat ...
Musrenbang Inklusi di Kalimantan Utara: Urun Suara Seluruh Warga
Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, mengusung visi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan transformasi sosial sebagai intinya. Tujuannya adalah memastikan layanan dasar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan. Namun, bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, visi ini masih jauh dari kenyataan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, suara dan pengalaman mereka harus ...
Nusa Tenggara Barat Mendorong Inovasi Data untuk Layanan Dasar yang Tahan Iklim
Laporan PBB (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8–1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42%-nya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah ...
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Inklusif di Kalimantan Utara
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memperluas ruang fiskal bagi daerah dalam penyediaan infrastruktur. UU ini mengamanatkan bahwa pada 2027, minimal 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk infrastruktur layanan publik. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah contoh nyata implementasi kebijakan ini di tingkat lokal. Dengan kapasitas fiskal sebesar Rp 3,12 triliun – 69 ...
Aksi Inklusi: Mewujudkan Ruang Bebas Hambatan bagi Penyandang Disabilitas
“Di Nusa Tenggara Barat, SKALA sudah menerapkan kebijakan inklusif. Misalnya, di dapur kantor, tidak ada yang boleh mengubah urutan gula, kopi, krimer, dan teh. Karena kalau posisinya diubah, saya bisa salah menambah kopi ke dalam teh,” canda Jaka Yusuf, Koordinator GEDSI SKALA di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga seorang tunanetra. Sebagai seorang aktivis disabilitas yang juga berkarya sebagai komedian ...
Memperkuat Layanan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kekerasan berbasis Gender di Provinsi Gorontalo
Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memprioritaskan kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif. Tujuan ini terefleksi pada 8 Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih yaitu terutama pada Asta Cita 4 – Pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kerangka tersebut, Program Kemitraan Australia-Indonesia ...
Memerangi Kekerasan Berbasis Gender melalui Pelayanan Dasar Berkualitas: Kebijakan dan Praktik
Sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, SKALA mengadakan Sesi Berbagi Pengetahuan tentang “Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Akses Layanan Dasar” pada 26 November 2024. Acara ini menghadirkan pendiri Yayasan Bumi Sehat Robin Lim, dan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indra Gunawan, yang berbagi wawasan dan pembelajaran dalam ...
Membangun Kesetaraan Gender: Bagaimana Peraturan Baru Maluku Memajukan Tata Kelola yang Inklusif
Indonesia telah memprioritaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Di Maluku, regulasi teknis, seperti Keputusan Gubernur Nomor 200 Tahun 2019, membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
Menyadari perlunya regulasi khusus, Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) pada tahun 2021. SKALA mendukung upaya ini melalui masukan ...
Perluasan Layanan Inklusif di Kalimantan Utara: Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi untuk Penyandang Disabilitas
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan inklusif bagi kelompok rentan melalui inisiatif keringanan pajak yang dirintis untuk kendaraan modifikasi disabilitas, yaitu kendaraan yang dirancang bagi penyandang disabilitas.
Upaya ini ditopang oleh Peraturan Daerah Provinsi (Perda) No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Perda tersebut. Melalui peraturan ini, Sistem Aksesibilitas ...
