Perkuat Perencanaan Berbasis Data, Maluku Luncurkan Portal “Lawamena”

Portal data baru membantu pemerintah di Maluku mengatasi tantangan pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal tersebar di ratusan pulau.

Pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada Senin, 15 Mei 2025 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon. Peluncuran Portal Lawamena Satu Data Maluku menandai langkah penting Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berbasis bukti, dan tepat sasaran di wilayah kepulauan.

Kehadiran Lawamena menunjukkan upaya konkret Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjawab tantangan pembangunan yang selama ini kerap diwarnai oleh data yang terfragmentasi, berbeda standar, dan sulit dibagipakaikan antarinstansi.

Platform ini juga dilengkapi dengan Dasbor Eksekutif yang membantu pimpinan daerah memantau capaian indikator pembangunan, data kependudukan, dan harga bahan pokok secara harian. Fitur ini juga digunakan untuk memantau progress program prioritas Gubernur Maluku, termasuk Manggurebe Bikin Bae Rumah, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan berbasis data. 

Menjawab Tantangan Pembangunan di Provinsi Kepulauan

Proses peluncuran dihadiri oleh Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital (DP2D) dan Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas Dini Maghfirra, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Minister Counsellor for Governance and Human Development DFAT Tim Stapleton, serta pimpinan OPD, DPRD, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil.

Direktur DP2D dan Direktur Eksekutif SDI tingkat pusat Kementerian PPN/Bappenas Dini Maghfirra, mengatakan Provinsi Maluku memiliki karakteristik yang sangat khas yaitu provinsi kepulauan. 

Menurutnya, jika pembangunan hanya bertumpu pada data yang terbatas, risikonya adalah muncul kesenjangan layanan dasar di wilayah yang terdiri dari banyak pulau. Karena itu, interoperabilitas data melalui sistem yang saling terintegrasi dan responsif dibutuhkan agar Pemerintah Maluku memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam merencanakan pembangunan.

“Dengan peluncuran Lawamena Satu Data Maluku ini, Provinsi Maluku bisa memiliki peluang emas untuk menjadi pelopor dan percontohan Nasional bagaimana sebuah wilayah kepulauan mampu menaklukan tantangan geografis melalui tata kelola data yang tangguh, inklusif dan responsif terhadap daerah,” jelasnya. 

Memperkuat Integrasi Tata Kelola di Tingkat Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam sambutannya secara virtual turut menyampaikan peluncuran Lawamena Satu Data Maluku tak hanya sekedar pengumpulan data namun merupakan transformasi budaya kerja yang menggunakan data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

“Saya berharap kepada seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk memperkuat keterhubungan data antara Kabupaten/Kota dan Provinsi agar pembangunan Maluku bisa menjadi lengkap, konsisten dan dimanfaatkan secara bersama,” paparnya.

Pentingnya Data yang Inklusif

Minister Counsellor for Governance and Human Development DFAT Tim Stapleton, dalam sambutannya saat acara peluncuran Portal Lawamena mengatakan di wilayah kepulauan seperti Maluku, data menjadi hal yang sangat penting untuk memahami kondisi masyarakat yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah terpencil. 

“Yang terpenting, data yang lebih baik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang inklusivitas sehingga bisa membantu memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil dapat terlihat dalam sistem dan menjadi bagian dalam pembangunan,” jelasnya. 

Stapleton menambahkan Pemerintah Australia sangat menghargai kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Indonesia, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Maluku melalui program seperti SKALA, dalam mendukung penguatan tata kelola data dan sistem perencanaan yang inklusif di tingkat daerah.

“Kami melihat Maluku sebagai contoh penting bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan agenda nasional Satu Data ke dalam sistem yang praktis untuk memperkuat perencanaan koordinasi dan layanan publik,” paparnya.  

Menumbuhkan Budaya Tata Kelola yang Berbasis Bukti

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyebut, perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku ke depan, harus didasarkan pada data yang akurat dan presisi. Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini berjalan saat data telah menjadi nafas pembangunan. Artinya, siapa yang menguasai data akurat akan mampu merancang kebijakan yang tepat, cepat, efisien, dan efektif.

“Kita ingin membangun budaya baru birokrasi Maluku, budaya kerja berbasis data, karena pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan intuisi, melainkan pembangunan harus berjalan dengan presisi,” tegas Lewerissa. 

Ia menambahkan Portal Lawamena Satu Data Maluku hadir untuk menyatukan seluruh sumber data sektoral dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Mulai dari data pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan stunting, kemiskinan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata dan sektor lainnya, hingga pembangunan desa dan negeri-negeri adat.

“Saya mengimbau seluruh perangkat daerah serta bupati dan wali kota se-Maluku untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan satu data di Maluku melalui Portal Lawamena sehingga perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional,” tandasnya. 

Lawamena Satu Data Maluku dikembangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku serta SK Gubernur Maluku Nomor 413 tahun 2022 tentang Forum Satu Data Maluku dan SK Gubernur Maluku Nomor 2091 tahun 2025 tentang Rencana Aksi Satu Data Provinsi Maluku. 

Melalui tiga regulasi tersebut, Lawamena Satu Data Maluku akan menjadi wadah resmi bagai pakai data daerah yang mengintegrasikan berbagai sumber, mulai dari data sektoral OPD hingga data sosial ekonomi seperti Regsosek, P3KE, dan DTKS, dengan visualisasi hingga tingkat desa. 

Pelaksanaan Lawamena Satu Data Maluku juga menunjukkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan dalam memperkuat sistem perencanaan yang lebih terintegrasi dan inklusif.