- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIRIOS), yang menyediakan data Orang Asli Papua (OAP) berbasis nama dan alamat (by name by address) hingga tingkat kampung. Dari Kampung Buti, kisah kader pendata Lidia Herman Warip menggambarkan tantangan membangun kepercayaan warga terhadap proses pendataan, sekaligus bagaimana pendekatan kultural dan verifikasi berjenjang—mulai dari kader kampung, kepala kampung, hingga validasi tingkat distrik—menjaga akurasi data. Didukung SKALA melalui pendampingan teknis dan penguatan tata kelola Satu Data, SIRIOS menjadi rujukan terpadu bagi perencanaan, penganggaran, dan penyaluran Dana Otonomi Khusus agar benar-benar menjangkau OAP dan masyarakat yang...
Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) kini menjadi rujukan utama Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan penerima manfaat Proyek Strategis Nasional pembangunan 14.000 rumah layak huni yang berlangsung hingga 2030. Melalui pendataan berbasis kampung yang dilakukan langsung oleh kader lokal secara by name by address dan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem ini memastikan bantuan perumahan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Diperkuat Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2024 dan dukungan teknis dari SKALA, SIO Papua memperkokoh tata kelola data melalui pendekatan Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan layanan dasar yang lebih adil dan...
Campus Data Insight (CDI) adalah program kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik, dan Universitas Kalimantan Utara untuk menyiapkan generasi akademisi yang "melek data". Berakar pada filosofi Better Data, Better Life, program ini mendorong mahasiswa dan dosen tidak sekadar membaca data, tetapi mengolah metadata, menyusun infografis, dan menulis artikel berbasis bukti dengan memanfaatkan portal Satu Data Daerah E-Dataku. Melalui skema duta data, magang di OPD, hingga modul Sekolah Data, CDI membangun budaya data berkelanjutan yang memperkuat Sistem Statistik Nasional dan kebijakan pembangunan yang inklusif.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah berani dengan membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi penyandang disabilitas pengguna kendaraan modifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2024. Buklet cerita ini menampilkan kisah nyata Airul dan Bang Ipi—dua penyandang disabilitas daksa yang kini bisa menjalankan usaha dan bergerak bebas tanpa rasa waswas terhadap razia. Melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Keuangan, dan Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia), kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari revenue-centric menuju empowerment-centric: menjadikan pendapatan daerah sebagai investasi sosial dan menghadirkan negara sebagai fasilitator kemandirian bagi warga paling rentan.
Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan sebagai provinsi muda, Kalimantan Utara membuktikan bahwa konsistensi tata kelola dapat mengubah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari sekadar kewajiban administratif menjadi instrumen pembangunan yang bermakna. Melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pendekatan "jemput bola", evaluasi triwulanan, hingga pembentukan The SPM Team yang difasilitasi SKALA, Kaltara berhasil menjaga capaian SPM tetap tinggi bahkan saat anggaran menurun dari Rp393 miliar (2021) menjadi Rp142 miliar (2024), dan dua kali meraih penghargaan nasional (2023 dan 2025). Lebih dari angka dan penghargaan, keberhasilan ini hadir nyata dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan inklusif di Sekolah Luar Biasa hingga layanan...
