- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi tantangan akses layanan dasar yang belum merata, mulai dari keterpisahan antarpulau hingga tingginya biaya menjangkau wilayah terpencil. Buklet ini memperlihatkan bagaimana Pemerintah Provinsi Maluku, dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan SKALA, menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian dari sistem perencanaan daerah. Perubahan itu bertumpu pada tiga pilar: sinergi kelembagaan lintas fungsi, pendampingan teknis, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika fiskal daerah. Hasilnya, Indeks Pencapaian SPM Maluku konsisten berada pada kategori Tuntas Utama dalam tiga tahun terakhir dan meraih SPM Awards 2025 untuk Regional Maluku-Papua.
Untuk pertama kalinya, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) 2027 akan merepresentasikan karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui Indeks Daerah 3T yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas. Buklet cerita ini menelusuri prosesnya: mulai dari mengapa formula DAU perlu disempurnakan, bagaimana Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan, dengan dukungan SKALA, menyatukan data dari berbagai kementerian dan lembaga, hingga pengujian indeks melalui simulasi dan kunjungan lapangan ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan menggabungkan data, simulasi, dan bukti lapangan, indeks ini menjadi langkah penting menuju penganggaran pemerintah pusat yang lebih responsif dan berkeadilan bagi daerah dengan tantangan geografis tinggi.
Di Aceh, Sistem Informasi Gampong (SIGAP) kini menjadi aplikasi tunggal dan resmi Pemerintah Aceh untuk mengelola data gampong dan kependudukan, berlandaskan Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2025. Dengan prinsip "Minim Entry, Kaya Fungsi", data cukup dimasukkan satu kali secara terstandar, lalu dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran, dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Portal SIGAP menghimpun perkembangan data dari sekitar 6.500 gampong di 23 kabupaten/kota, sementara kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Pusdatin Kemendagri, dengan dukungan SKALA, memperkuat rasa memiliki atas sistem ini. Buklet ini menceritakan bagaimana tata kelola data yang dimulai dari desa dapat mendorong keadilan dan layanan publik yang lebih responsif,...
Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIRIOS), yang menyediakan data Orang Asli Papua (OAP) berbasis nama dan alamat (by name by address) hingga tingkat kampung. Dari Kampung Buti, kisah kader pendata Lidia Herman Warip menggambarkan tantangan membangun kepercayaan warga terhadap proses pendataan, sekaligus bagaimana pendekatan kultural dan verifikasi berjenjang—mulai dari kader kampung, kepala kampung, hingga validasi tingkat distrik—menjaga akurasi data. Didukung SKALA melalui pendampingan teknis dan penguatan tata kelola Satu Data, SIRIOS menjadi rujukan terpadu bagi perencanaan, penganggaran, dan penyaluran Dana Otonomi Khusus agar benar-benar menjangkau OAP dan masyarakat yang...
Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) kini menjadi rujukan utama Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan penerima manfaat Proyek Strategis Nasional pembangunan 14.000 rumah layak huni yang berlangsung hingga 2030. Melalui pendataan berbasis kampung yang dilakukan langsung oleh kader lokal secara by name by address dan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem ini memastikan bantuan perumahan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Diperkuat Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2024 dan dukungan teknis dari SKALA, SIO Papua memperkokoh tata kelola data melalui pendekatan Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan layanan dasar yang lebih adil dan...
