- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menginisiasi Klinik Walidata sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola data sektoral. Inisiatif ini hadir untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memiliki standar yang sama, dilengkapi metadata, serta dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme konsultasi, verifikasi, dan validasi data bersama antar-OPD, Klinik Walidata membantu pemerintah daerah membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional seperti Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Sejak mulai aktif pada 2024, Klinik Walidata...
Transformasi tata kelola data di Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas level pemerintahan mampu memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui aktivasi kembali Command Center dan optimalisasi portal data “Pentagon” sebagai pusat konsolidasi dan penjaminan kualitas data, pemerintah provinsi membangun ekosistem data terintegrasi yang dimulai dari desa sebagai produsen data hingga tingkat pimpinan sebagai pengguna informasi strategis. Didukung kebijakan Satu Data Indonesia serta kolaborasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif ini tidak hanya mengurangi dualisme angka antar-instansi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, serta memperkuat ketepatan intervensi layanan dasar secara lebih transparan...
Buklet Menuju Kalimantan Utara Setara untuk Semua: Kebijakan dan Peta Jalan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Bumi Benuanta mengulas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan Perda Nomor 17 Tahun 2024 melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), penguatan regulasi turunan, integrasi isu disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RENJA dan RKPD), serta harmonisasi dan validasi data melalui sistem SIJOSKU. Dokumen ini menegaskan pendekatan pembangunan inklusif berbasis hak, dukungan anggaran afirmatif, kolaborasi lintas sektor, serta kemitraan strategis untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kaltara.
Upaya penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bagaimana penataan tata kelola, mulai dari disiplin data, koordinasi yang konsisten, hingga pendampingan berbasis klister, dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Setelah menghadapi tantangan geografis, kapasitas teknis yang beragam, dan minimnya tindak lanjut lintas perangkat daerah, peran provinsi direposisi dari sekadar pengawas menjadi pemampu yang memastikan kabupaten/kota bergerak terarah dan berbasis bukti. Perubahan ini membuahkan hasil nyata: capaian kinerja SPM meningkat signifikan, komitmen pimpinan daerah menguat, dan budaya kerja baru mulai tumbuh, di mana data menjadi kebiasaan, tindak lanjut menjadi tradisi, dan SPM digunakan bukan hanya sebagai...
Pemerintah Aceh kini menerapkan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini memastikan seluruh tahapan pengelolaan Dana Otsus, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pelaporan, berjalan dalam satu sistem terintegrasi yang memiliki jejak audit digital. Dengan interoperabilitas sistem dan akses informasi yang lebih terbuka, proses penyaluran Dana Otsus dapat dipantau secara real-time dan terukur, sehingga kebijakan fiskal menjadi lebih tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Penerapan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan Aceh yang berkelanjutan dan responsif...
