- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Panduan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di Provinsi NTT (MUSIK KEREN) merupakan inisiatif inovatif yang mendorong partisipasi aktif kelompok rentan—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya—dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2025, panduan ini memberikan kerangka teknis dan prinsip fasilitasi agar usulan kelompok rentan dapat terdengar dan diakomodasi secara bermakna melalui tahapan pra-Musrenbang hingga penetapan APBD. Dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, MUSIK KEREN memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga.
Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif “Mentari Kaltara” merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan partisipasi aktif kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok marjinal lainnya—dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan partisipatif yang inklusif, forum ini menjadi ruang strategis bagi jaringan masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk menyampaikan, mendiskusikan, serta menyepakati usulan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil. Petunjuk teknis Mentari Kaltara disusun sebagai acuan resmi agar perencanaan pembangunan berlangsung secara setara, berbasis data, berkelanjutan, dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan.
Jelajahi Rencana Pelibatan Jaringan Masyarakat Sipil SKALA, sebuah peta jalan strategis untuk memperkuat partisipasi OMS dalam perencanaan dan penganggaran yang inklusif di enam provinsi di Indonesia. Dokumen ini menguraikan hambatan utama dalam kolaborasi antara OMS dan pemerintah, memetakan model-model pelibatan, dan merinci rencana kerja 12 bulan dengan Seknas FITRA untuk membangun kapasitas OMS dalam hal advokasi berbasis bukti, GEDSI, dan keuangan publik. Berlandaskan pada realitas lokal dan kerangka kebijakan nasional, rencana ini mendorong penyediaan layanan yang adil dan representasi yang bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025–2045 adalah dokumen strategis pembangunan jangka panjang selama 20 tahun yang bertujuan mewujudkan visi “NTT Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.” Dokumen ini disusun untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional (RPJPN), serta menekankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan panduan untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Disusun berdasarkan kebijakan nasional seperti Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Pergub NTT No. 64 Tahun 2020, juknis ini memuat prinsip-prinsip utama SDI—yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi—serta menjelaskan peran kelembagaan seperti BPS sebagai pembina data, Dinas Kominfo sebagai walidata, dan OPD sebagai produsen data.
SKALA’s Pillar 3 Engagement Strategy focuses on SKALA’s approach to building influence and ensuring that the voices of poor and vulnerable communities are better incorporated into local government processes of planning and budgeting, leading to improved service delivery.
SKALA’s Pillar 2 Engagement Strategy focuses on the program’s subnational level engagement, which primarily covers the Intermediate Outcomes (IOs) of the second end of program outcome with linkages to other program IOs.
SKALA’s Pillar 1 Engagement Strategy is about the program’s national level engagement, primarily with three key ministries: the Ministry of National Development Planning or Bappenas, the Ministry of Finance, and the Ministry of Home Affairs.
SKALA’s Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) strategy shapes SKALA’s national and subnational engagement by ensuring that interventions are guided by a comprehensive analysis of gender, disability, and social inclusion within Indonesia’s socio-cultural, economic, and political context.
SKALA strongly supports Australia’s immediate strategic priority in Indonesia—assisting the country recover from COVID-19 (as defined in DFAT’s Partnerships for Recovery strategy). SKALA’s support for basic service delivery to less developed regions, especially in the Papua provinces and other disadvantaged areas, will help revive Indonesia’s human development progress and restore inclusive economic growth. This focus is consistent with DFAT’s COVID-19 Development Response Plan for Indonesia, which commits to protecting the most vulnerable communities and promoting their resilience.
