- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (Policy Brief) Terpilih ini menghimpun 24 dokumen rekomendasi kebijakan tentang layanan dasar yang inklusif di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Disusun dari lokakarya penulisan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang difasilitasi SKALA bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BSKDN Kementerian Dalam Negeri, naskah-naskah ini mengupas isu standar pelayanan minimal (SPM), pengelolaan keuangan publik (PFM), tata kelola data, otonomi khusus (Otsus), serta kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Sebuah referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan di Tanah Papua.
Publikasi ini menghimpun 21 risalah kebijakan (policy brief) terpilih dari para analis kebijakan Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, hasil lokakarya penulisan dokumen kebijakan yang difasilitasi SKALA bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Setiap naskah menyajikan analisis berbasis bukti (evidence-based) dan rekomendasi konkret untuk mempercepat penyediaan layanan dasar yang inklusif—mulai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan keuangan publik (PFM), pemanfaatan data, pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), hingga optimalisasi Dana Otonomi Khusus bagi kelompok rentan dan Orang Asli Papua.
Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) merupakan inovasi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memperluas basis pajak daerah dengan memperluas definisi kendaraan bermotor hingga mencakup kendaraan di atas air. Dengan mengkategorikan kapal air seperti kapal penumpang dan kapal niaga sebagai objek pajak, kebijakan ini membuka sumber penerimaan daerah yang baru. Hingga triwulan III tahun 2025, sebanyak 57 kapal dan speedboat niaga telah terdaftar, dengan 40 unit telah membayar pajak sebesar Rp121,1 juta. Risalah kebijakan ini merekomendasikan pengembangan kerangka PKAA bagi kapal nelayan menengah hingga besar (>10 GT) dengan berlandaskan prinsip keadilan fiskal dan kemampuan bayar, serta tetap memberikan perlindungan...
Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia sering kali menghadapi tantangan terkait wilayah dan masyarakat yang tidak homogen. Penerapan SPM yang simetris atau seragam berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inefisiensi karena mengabaikan heterogenitas karakteristik dan tantangan antardaerah. Knowledge brief ini menemukan beberapa permasalahan utama, seperti: regulasi dan desain pemenuhan SPM yang belum responsif terhadap keragaman kapasitas kinerja pemerintah daerah, alokasi sumber daya yang kurang efisien, serta keterbatasan insentif. Dokumen ini menjabarkan pendekatan penyusunan tipologi daerah dan hasil analisisnya. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup: penyempurnaan kebijakan perencanaan target pemenuhan SPM, optimalisasi alokasi anggaran, serta penyiapan desain dan panduan...
Biaya pelayanan dasar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) jauh lebih tinggi dibanding daerah non-3T. Monitoring Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menunjukkan disparitas signifikan, antara lain biaya imunisasi di Krayan mencapai delapan kali lipat, harga semen hingga sepuluh kali lipat, serta rujukan medis yang bergantung pada transportasi khusus. Kondisi ini mencerminkan beban operasional dan logistik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula DAU. PMK Nomor 67 Tahun 2024 Pasal 62 tentang Faktor Penyesuaian telah memasukkan berbagai indeks karakteristik wilayah, tetapi belum menyediakan komponen afirmasi khusus bagi daerah 3T. Akibatnya, alokasi DAU...
