- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Risalah pengetahuan ini merangkum pembelajaran tentang korbinwas sebagai instrumen strategis untuk memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), bukan sekadar sarana menjawab persoalan administratif. Berdasarkan pendampingan SKALA bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya, brief ini mengidentifikasi tiga elemen kunci. Pertama, Tim Penerapan SPM Provinsi yang formal dan lintas fungsi. Kedua, desain pembinaan yang adaptif dan bertahap, termasuk model kluster empat hingga enam kabupaten/kota. Ketiga, pemanfaatan data untuk menajamkan Rencana Aksi SPM serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Risalah ini juga menawarkan lima praktik utama yang dapat...
Musrenbang Tematik menjadi ruang penting untuk memastikan suara perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pengalaman SKALA di enam provinsi, risalah pengetahuan ini mengidentifikasi empat kondisi pendukung yang saling terkait—kerangka regulasi dan kelembagaan, kapasitas OMS dan OPDis, pemanfaatan data terpilah, serta mekanisme tindak lanjut yang dapat ditelusuri—dan menutupnya dengan rekomendasi konkret bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna dan berkelanjutan.
Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (Policy Brief) Terpilih ini menghimpun 24 dokumen rekomendasi kebijakan tentang layanan dasar yang inklusif di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Disusun dari lokakarya penulisan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang difasilitasi SKALA bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BSKDN Kementerian Dalam Negeri, naskah-naskah ini mengupas isu standar pelayanan minimal (SPM), pengelolaan keuangan publik (PFM), tata kelola data, otonomi khusus (Otsus), serta kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Sebuah referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan di Tanah Papua.
Publikasi ini menghimpun 21 risalah kebijakan (policy brief) terpilih dari para analis kebijakan Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, hasil lokakarya penulisan dokumen kebijakan yang difasilitasi SKALA bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Setiap naskah menyajikan analisis berbasis bukti (evidence-based) dan rekomendasi konkret untuk mempercepat penyediaan layanan dasar yang inklusif—mulai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan keuangan publik (PFM), pemanfaatan data, pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), hingga optimalisasi Dana Otonomi Khusus bagi kelompok rentan dan Orang Asli Papua.
Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) merupakan inovasi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memperluas basis pajak daerah dengan memperluas definisi kendaraan bermotor hingga mencakup kendaraan di atas air. Dengan mengkategorikan kapal air seperti kapal penumpang dan kapal niaga sebagai objek pajak, kebijakan ini membuka sumber penerimaan daerah yang baru. Hingga triwulan III tahun 2025, sebanyak 57 kapal dan speedboat niaga telah terdaftar, dengan 40 unit telah membayar pajak sebesar Rp121,1 juta. Risalah kebijakan ini merekomendasikan pengembangan kerangka PKAA bagi kapal nelayan menengah hingga besar (>10 GT) dengan berlandaskan prinsip keadilan fiskal dan kemampuan bayar, serta tetap memberikan perlindungan...
