- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Program SKALA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengelolaan keuangan publik guna meningkatkan layanan dasar di daerah, terutama melalui penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi transfer fiskal, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan pendapatan. Dokumen ini menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta perlunya sistem regulasi dan administrasi yang lebih efektif. Melalui tiga Rencana Aksi Tematik, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan dana abadi daerah, dan pengelolaan transfer fiskal, SKALA memberikan asistensi teknis, dialog kebijakan, dan pendampingan di provinsi mitra untuk mendorong alokasi anggaran yang lebih berkualitas, administrasi pendapatan yang lebih kuat, serta sinergi fiskal yang lebih responsif...
Risalah Pengetahuan ini merangkum pembelajaran kunci dari implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2021–2024, termasuk tantangan dalam pelembagaan di daerah dan peluang peningkatan arah kebijakan menuju RAN PD 2025–2029. Studi ini menelaah kesenjangan perencanaan, tata kelola, indikator, hingga partisipasi penyandang disabilitas, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis hak. Dokumen ini menjadi referensi penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan untuk memperkuat integrasi isu disabilitas dalam sistem perencanaan nasional dan daerah.
Dalam lima tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Ketergantungan provinsi ini terhadap penerimaan yang bersumber dari transfer pusat masih sangat tinggi. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mencapai 0,67%, sementara Rasio PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada pada kisaran 29,89 % di 2024, dan diperkirakan 34,83% pada 2025. Kajian tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia Indonesia, menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal. Permasalahan utama diantaranya meliputi...
Sejak 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) untuk mengurangi kesenjangan layanan publik dan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Namun, implementasinya masih terkendala. Diperlukan “penguatan” daftar kegiatan/subkegiatan DAU SG yang lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan interpretasi indikator SPM antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, menu kegiatan DAU SG dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 masih terlalu luas. Kurang dari separuh subkegiatan DAU SG benar-benar mendukung SPM di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penggunaan anggaran DAU...
Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki kapasitas adaptasi rendah terhadap kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim. Sistem perlindungan sosial yang ada masih berfokus pada bantuan rutin bagi keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum cukup responsif terhadap risiko bencana. Risalah kebijakan ini menyoroti meningkatnya kerentanan kelompok rentan, ketimpangan penerima bantuan sosial, hilangnya mata pencaharian di sektor primer, serta belum siapnya mekanisme bantuan sosial pascabencana kenaikan muka air laut. Untuk itu, direkomendasikan tiga langkah utama: 1) mendorong keragaman mata pencaharian di wilayah terdampak; 2) menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Sosial...
