- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Di Kalimantan Utara, transportasi air menjadi urat nadi ekonomi dan akses utama menuju layanan dasar, mendorong lahirnya inovasi fiskal melalui kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), yang pertama di Indonesia. Diterapkan sejak Januari 2025, kebijakan ini telah mendaftarkan 57 kapal dengan 70 persen wajib pajak melunasi kewajibannya, memperkuat basis data transportasi air sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pelaku usaha, dinas teknis, kementerian terkait, dan dukungan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), PKAA tidak hanya memperkuat PAD tetapi juga mendorong tata kelola yang transparan dan adil. Keberhasilan ini kini menjadi inspirasi bagi...
Untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas berkolaborasi mengintegrasikan tiga sistem informasi; SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD. Integrasi ini diharapkan akan menyederhanakan alur kerja pemerintah daerah, mengurangi duplikasi input data, dan memastikan perencanaan serta penyaluran Dana Otsus lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Langkah interoperabilitas ini penting untuk memastikan Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP), karena program pembangunan dapat direncanakan secara lebih terarah, sesuai prioritas, dan dilaksanakan tepat waktu. Uji coba interoperabilitas ditargetkan mendukung perencanaan dan penganggaran TA 2026, dengan penerapan penuh pada TA 2027. Upaya ini didukung oleh Program...
Program keringanan pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas di Aceh menjadi tonggak penting menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Melalui Pergub Aceh Nomor 34 Tahun 2024, pemerintah memberikan potongan pajak hingga 50% dan penghapusan denda, membantu ribuan warga seperti Muhajir, Dedy, dan Saifudin untuk tetap produktif dan mandiri. Kebijakan ini lahir dari kolaborasi Pemerintah Aceh, BPKA, Dirlantas, Jasa Raharja, serta organisasi penyandang disabilitas, dengan dukungan program SKALA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Lebih dari sekadar insentif fiskal, kebijakan ini memperkuat hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial-ekonomi, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menghadirkan kebijakan...
Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadirkan inovasi tata kelola inklusif melalui Forum Gorontalo Inklusi Dulohupa (FGI Dulohupa), forum pra-Musrenbang yang didukung oleh Program SKALA untuk memastikan partisipasi bermakna kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Berangkat dari nilai lokal Dulohupa yang berarti musyawarah untuk mufakat, forum ini menjembatani dialog setara antara warga dan pemerintah, menghasilkan kebijakan konkret seperti layanan publik ramah disabilitas, transportasi aman, dan sekolah bebas kekerasan yang kini masuk ke dokumen perencanaan daerah. Dengan dukungan regulasi dan panduan pelaksanaan, FGI Dulohupa menjadi model nyata penerapan prinsip SDGs No One Left Behind, bahwa pembangunan terbaik adalah pembangunan yang mendengarkan...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meluncurkan Satu Data Kaltara melalui portal E-Dataku – Sidara Cantik 2.0 sebagai wujud komitmen membangun tata kelola data yang akurat, terbuka, dan terintegrasi. Dengan lebih dari 1.900 set data sektoral yang telah dihimpun dan diverifikasi, portal ini menjadi pusat informasi pembangunan yang mudah diakses publik, mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta memperkuat transparansi pemerintah. Didukung regulasi, kelembagaan, dan kolaborasi multipihak termasuk Program SKALA, Satu Data Kaltara menjadi fondasi penting menuju visi Kaltara Maju, Makmur, dan Berkelanjutan, sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
