- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemerintah Aceh mengambil langkah penting untuk memperkuat pembangunan berbasis data melalui inisiatif Satu Data Aceh. Dengan lebih dari 10.000 dataset yang kini dapat diakses publik melalui Portal Satu Data Aceh, Aceh menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Portal ini menghadirkan dashboard, peta spasial, infografis, serta dataset terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, akademisi, jurnalis, sektor swasta, maupun masyarakat. Keterbukaan data ini memastikan perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan bukti, bukan perkiraan. Dengan dukungan komitmen politik yang kuat, kelembagaan yang formal, serta kolaborasi bersama kementerian/lembaga nasional, universitas, dan Program SKALA, Satu Data...
Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi terobosan penting dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan adil. Dengan dukungan regulasi daerah, MUSIK KEREN memastikan aspirasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, komunitas adat, hingga ODHA, tidak hanya didengar, tetapi juga masuk ke dalam dokumen resmi pembangunan daerah. Lebih dari 200 usulan dihimpun melalui proses sistematis: penjaringan aspirasi daring dan luring di 22 kabupaten/kota, diskusi tematik, verifikasi bersama OPD teknis, hingga penandaan usulan dalam SIPD. Isu yang muncul meliputi pendidikan inklusif, layanan kesehatan berkeadilan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur ramah disabilitas/lansia, serta perlindungan HAM....
Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi besar dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Jika sebelumnya pencairan kerap terlambat karena harus melewati rekening kas daerah, kini tunjangan disalurkan langsung dari kas negara ke rekening masing-masing guru. Langkah ini menjawab persoalan keterlambatan pencairan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian finansial bagi lebih dari 1,5 juta guru di seluruh Indonesia. Dengan pencairan tepat waktu, guru merasa lebih dihargai, termotivasi, dan dapat lebih fokus memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa. SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, turut memberikan dukungan teknis dalam perancangan mekanisme transfer ini, memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara...
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dengan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Aturan ini memastikan suara masyarakat—termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat—menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari praktik baik forum tematik pembangunan yang sebelumnya dijalankan, dengan dukungan Program SKALA – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Dukungan SKALA mencakup penguatan kelembagaan, fasilitasi forum partisipatif, dan peningkatan kapasitas agar partisipasi masyarakat dapat dilembagakan secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur memimpin langkah maju dalam mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kedua provinsi ini berhasil menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) secara partisipatif sebagai wujud komitmen nyata untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, didukung oleh program SKALA. Kisah kolaborasi inspiratif antara pemerintah daerah dan masyarakat ini menjadi pelajaran berharga. Unduh cerita lengkapnya lengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut!
