Memperkuat Ketangguhan Sosial Ekonomi Pesisir dalam Menghadapi Kenaikan Muka Air Laut

Kenaikan muka air laut membawa tantangan baru bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia. Dampaknya luas terhadap kehidupan masyarakat, mata pencaharian, akses terhadap layanan dasar, perekonomian lokal, serta lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah mendorong perencanaan pembangunan adaptif yang tidak hanya memperhatikan ketahanan infrastruktur fisik, tetapi juga keberlanjutan mata pencaharian, akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan kelompok rentan.

Upaya tersebut menjadi pembahasan utama dalam “Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kenaikan muka air laut merupakan persoalan yang melampaui aspek teknis pembangunan tanggul laut. Hal ini menyangkut keberlanjutan kehidupan jutaan masyarakat di kawasan pesisir.

“Ini adalah persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi  adalah masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang. Eksekusi di lapangan dapat salah arah apabila tidak dibangun di atas perencanaan matang yang berbasis sains, layak secara teknologi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pembiayaan,” papar Agus.

Melindungi Infrastruktur Sosial

Senada dengan hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penanganan yang menyeluruh dan diwujudkan menjadi langkah nyata.

“Jelas bahwa persoalan iklim akan memengaruhi infrastruktur fisik, tetapi ternyata infrastruktur sosial juga harus ditangani. Persoalan kenaikan muka laut akibat perubahan iklim juga berpengaruh langsung kepada orang-orang,” tegasnya.

Wilayah pesisir memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Kawasan Pantai Utara Jawa, misalnya, menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Karena itu, langkah antisipatif diperlukan untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi sekaligus melindungi masyarakat yang tinggal dan bekerja di kawasan tersebut.

Pemerintah terus mematangkan sejumlah strategi, antara lain pengendalian pengambilan air tanah, perlindungan kawasan pesisir melalui pembangunan tanggul laut, serta upaya mencapai target emisi nol bersih. Langkah-langkah tersebut perlu dilengkapi dengan kebijakan perlindungan sosial dan penguatan layanan dasar yang sesuai dengan kondisi masyarakat di setiap wilayah.

Perencanaan Berbasis Bukti dan Kondisi Masyarakat

Dalam dialog tersebut, Bappenas memperkenalkan buku Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif. Buku ini menyajikan analisis berbasis data yang dihasilkan melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu atau SEPAKAT.

Analisis tersebut menggabungkan informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air laut dengan data kondisi sosial ekonomi penduduk, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini dapat membantu pemerintah memahami bukan hanya lokasi yang berisiko, tetapi juga kelompok masyarakat, mata pencaharian, layanan dasar, dan fasilitas publik yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan.

Analisis yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan dampak sosial ekonomi kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menjelaskan bahwa SEPAKAT dapat mengintegrasikan data kerentanan spasial dengan kondisi penduduk berdasarkan nama dan alamat. Data tersebut dapat dipadukan dengan informasi mengenai sarana dan prasarana dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut dapat memberikan dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Pekerja informal, masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan, keluarga yang dikepalai perempuan, serta penduduk yang belum memperoleh perlindungan sosial memerlukan perhatian khusus.

“Berdasarkan analisis, setidaknya terdapat 4.787 pekerja informal perkotaan dan 4.566 pekerja sektor perikanan yang (berpotensi) terdampak. Hal yang kritis adalah 65,5 persen kepala keluarga perempuan (berpotensi) terdampak merupakan kelompok non-penerima bantuan sosial, dan terdapat lebih dari seribu individu rentan yang belum terkaver perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),” ungkap Maliki.

Maliki juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan pengetahuan lokal masyarakat. Pendekatan yang inklusif diperlukan agar kebijakan adaptasi tidak mengganggu struktur sosial maupun sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Sejalan dengan itu, Suraya, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Ia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap awal perencanaan agar solusi adaptasi yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan, pengetahuan lokal, dan kemampuan mereka dalam merespons dampak perubahan iklim.

Pemanfaatan data sosial ekonomi dan pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan menjadi penting agar kebijakan adaptasi tidak bersifat seragam, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pembelajaran dari Gorontalo

Salah satu daerah yang mulai memanfaatkan analisis dampak perubahan iklim dalam penyusunan kebijakan adalah Provinsi Gorontalo.

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki garis pantai yang panjang dan menghadapi risiko banjir rob serta abrasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan genangan di kawasan permukiman serta memengaruhi kualitas air bersih dan sanitasi masyarakat.

“Dampak potensi muka air laut ini memengaruhi akses terhadap layanan dasar yang memerlukan respons kebijakan terintegrasi antara pemerintah dan mitra pembangunan. Kami merumuskan strategi adaptasi melalui tiga pendekatan utama, yakni infrastruktur hijau berbasis ekosistem, infrastruktur keras berupa tanggul pantai, serta permukiman adaptif,” tutur Idah.

Dialog kebijakan nasional ini diselenggarakan dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia. Pelaksana Harian Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton menyampaikan bahwa kemitraan Australia dan Indonesia turut mendukung penguatan kapasitas pemerintah dalam merespons dampak kenaikan muka air laut terhadap masyarakat.

“Melalui program SKALA, Australia mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola desentralisasi, perencanaan berbasis bukti, penggunaan data, serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang paling terdampak oleh perubahan iklim,” ujar Tim.

Dengan data yang lebih kuat, pelibatan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor, kebijakan adaptasi dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, sesuai dengan kondisi lokal, dan mampu melindungi masyarakat yang paling rentan.