Sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, SKALA mengadakan Sesi Berbagi Pengetahuan tentang “Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Akses Layanan Dasar” pada 26 November 2024. Acara ini menghadirkan pendiri Yayasan Bumi Sehat Robin Lim, dan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indra Gunawan, yang berbagi wawasan dan pembelajaran dalam menangani KBG.
Indonesia telah memprioritaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Di Maluku, regulasi teknis, seperti Keputusan Gubernur Nomor 200 Tahun 2019, membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Menyadari perlunya regulasi khusus, Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) pada tahun 2021. SKALA mendukung upaya ini melalui masukan teknis bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menciptakan landasan bagi perencanaan yang responsif gender di Maluku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan inklusif bagi kelompok rentan melalui inisiatif keringanan pajak yang dirintis untuk kendaraan modifikasi disabilitas, yaitu kendaraan yang dirancang bagi penyandang disabilitas. Upaya ini ditopang oleh Peraturan Daerah Provinsi (Perda) No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Perda tersebut. Melalui peraturan ini, Sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SADAR Benuanta) dikembangkan dan menandai langkah penting menuju inklusivitas yang lebih luas di Kalimantan Utara.
Down Syndrome, salah satu disabilitas intelektual, sering disalahpahami sehingga menyebabkan banyak orang memandang para penyandangnya tidak mampu berkontribusi secara bermakna. Namun, dengan semakin mengenal dan peduli, kita dapat mematahkan stigma ini dan mengenali bakat dan kreativitas unik orang dengan Down Syndrome. Untuk memperingati Bulan Peduli Down Syndrome, SKALA menyelenggarakan sesi knowledge sharing tentang “Mandiri dan Menginspirasi dengan Potensi” untuk memperbaiki kesalahpahaman ini.
Untuk mengatasi tantangan terkait sistem data yang terfragmentasi, Pemerintah Aceh telah membangun platform seperti Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dan Portal Open Data Aceh. Bekerja sama dengan SKALA, pemerintah provinsi memperkuat infrastruktur datanya sehingga data dan fakta yang dibutuhkan untuk merencanakan, menganggarkan, menyediakan, dan memantau layanan dasar dapat tersedia, akurat, dan mudah diakses. Pada tanggal 10 Oktober 2024, Gita Kamath, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Aceh meningkatkan kualitas data yang tersedia di Portal Data provinsi.
Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan PUG di perencanaan dan penganggaran di daerah, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, SKALA mendukung workshop untuk penyusunan pedoman identifikasi untuk penandaan anggaran responsif gender pada tanggal 2 – 4 Oktober 2024. Pedoman ini juga untuk merespon kebutuhan yang cukup mendesak dari Pemerintah Daerah yang tidak memiliki rujukan dan standar terutama untuk melakukan penandaan anggaran responsif gender.
Asia-Pacific Regional Conference 2024 on Population Ageing yang berlangsung di Bali dari 11 hingga 13 September, dihadiri oleh sekitar 500 delegasi dari 38 negara. Konferensi yang mengusung tema Reframing Ageing ini bertujuan untuk mengubah cara pandang tentang peran lansia dalam masyarakat dan mendorong dialog tentang strategi yang memprioritaskan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok lansia.
Pada September 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SKALA mengadakan lokakarya selama dua hari di Mataram untuk merampungkan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak dan retribusi daerah. Acara ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya memperbaiki layanan public.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sedangkan pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi daerah (RAD PD).
Sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, SKALA mengadakan Sesi Berbagi Pengetahuan tentang “Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Akses Layanan Dasar” pada 26 November 2024. Acara ini menghadirkan pendiri Yayasan Bumi Sehat Robin Lim, dan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indra Gunawan, yang berbagi wawasan dan pembelajaran dalam menangani KBG.
Indonesia telah memprioritaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Di Maluku, regulasi teknis, seperti Keputusan Gubernur Nomor 200 Tahun 2019, membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. Menyadari perlunya regulasi khusus, Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) pada tahun 2021. SKALA mendukung upaya ini melalui masukan teknis bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menciptakan landasan bagi perencanaan yang responsif gender di Maluku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan inklusif bagi kelompok rentan melalui inisiatif keringanan pajak yang dirintis untuk kendaraan modifikasi disabilitas, yaitu kendaraan yang dirancang bagi penyandang disabilitas. Upaya ini ditopang oleh Peraturan Daerah Provinsi (Perda) No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Perda tersebut. Melalui peraturan ini, Sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SADAR Benuanta) dikembangkan dan menandai langkah penting menuju inklusivitas yang lebih luas di Kalimantan Utara.
Down Syndrome, salah satu disabilitas intelektual, sering disalahpahami sehingga menyebabkan banyak orang memandang para penyandangnya tidak mampu berkontribusi secara bermakna. Namun, dengan semakin mengenal dan peduli, kita dapat mematahkan stigma ini dan mengenali bakat dan kreativitas unik orang dengan Down Syndrome. Untuk memperingati Bulan Peduli Down Syndrome, SKALA menyelenggarakan sesi knowledge sharing tentang “Mandiri dan Menginspirasi dengan Potensi” untuk memperbaiki kesalahpahaman ini.
Untuk mengatasi tantangan terkait sistem data yang terfragmentasi, Pemerintah Aceh telah membangun platform seperti Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dan Portal Open Data Aceh. Bekerja sama dengan SKALA, pemerintah provinsi memperkuat infrastruktur datanya sehingga data dan fakta yang dibutuhkan untuk merencanakan, menganggarkan, menyediakan, dan memantau layanan dasar dapat tersedia, akurat, dan mudah diakses. Pada tanggal 10 Oktober 2024, Gita Kamath, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Aceh meningkatkan kualitas data yang tersedia di Portal Data provinsi.
Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan PUG di perencanaan dan penganggaran di daerah, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, SKALA mendukung workshop untuk penyusunan pedoman identifikasi untuk penandaan anggaran responsif gender pada tanggal 2 – 4 Oktober 2024. Pedoman ini juga untuk merespon kebutuhan yang cukup mendesak dari Pemerintah Daerah yang tidak memiliki rujukan dan standar terutama untuk melakukan penandaan anggaran responsif gender.
Asia-Pacific Regional Conference 2024 on Population Ageing yang berlangsung di Bali dari 11 hingga 13 September, dihadiri oleh sekitar 500 delegasi dari 38 negara. Konferensi yang mengusung tema Reframing Ageing ini bertujuan untuk mengubah cara pandang tentang peran lansia dalam masyarakat dan mendorong dialog tentang strategi yang memprioritaskan keadilan dan kesetaraan bagi kelompok lansia.
Pada September 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SKALA mengadakan lokakarya selama dua hari di Mataram untuk merampungkan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak dan retribusi daerah. Acara ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya memperbaiki layanan public.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sedangkan pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi daerah (RAD PD).
