Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” pada 30 Oktober di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi strategis dalam memperkuat kapasitas dan kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), memastikan setiap rekomendasi kebijakan daerah didasarkan pada data dan analisis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA berfokus pada penguatan layanan infrastruktur perdesaan di Timor-Leste. Melalui dialog ini, kedua program menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemahaman konteks lokal dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim. Inisiatif yang didukung Pemerintah Australia ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat komitmennya dalam tata kelola Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi Forum Data Provinsi Papua 2025 di Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan RPJMD Papua 2025–2029. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, BPS, pemerintah kabupaten/kota, dan Program SKALA, forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara wali data, produsen data, dan pembina data untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan berbasis bukti. Melalui penguatan validasi dan interoperabilitas data, Papua menegaskan langkahnya menuju sistem data yang lebih solid, akuntabel, dan inklusif untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang mendapat pengakuan atas komitmennya mendorong pembangunan inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat kebijakan, data, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui inisiatif Forum Mentari Kaltara yang menjembatani aspirasi masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Berbagai langkah nyata seperti penyusunan RADPD, penyusunan Pergub turunan Perda Disabilitas, serta inovasi SADAR BENUANTA dan kemitraan dengan Program SKALA menegaskan arah Kaltara menuju tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inklusi bukan sekadar komitmen, tetapi cara kerja nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melayani seluruh warganya tanpa terkecuali.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang digelar di Kupang pada 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Dengan dukungan Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan BKKBN, forum ini mendorong replikasi model Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang mengusung prinsip ageing in place agar lansia tetap berdaya di lingkungan komunitasnya. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan seperti SKALA, NTT berupaya menjadikan penuaan penduduk bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang menghargai setiap tahap kehidupan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan Dasbor Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) pada 21 Oktober 2025 di Gedung Bappeda NTB. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda “Analisis Kolaboratif Dampak Kenaikan Muka Air Laut untuk Penerapan SPM dalam Perencanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di NTB,” yang menyoroti potensi dampak bagi lebih dari 17.000 keluarga apabila permukaan laut naik satu meter. Didukung oleh Program SKALA dan UN Global Pulse, analisis SLR kini terintegrasi dalam platform SEPAKAT, memungkinkan pemerintah daerah menggabungkan data iklim dan sosial ekonomi untuk dasar kebijakan adaptasi dan perlindungan layanan dasar. Peluncuran ini menegaskan komitmen NTB menuju pembangunan yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dalam menghadapi risiko perubahan iklim di Indonesia.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025, Komunitas Peduli Inklusi (Komplemen) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, menggelar seminar bertema “Akhiri Stigma, Dukung Kesehatan Mental di Tempat Kerja” yang menyoroti pentingnya membangun budaya kerja inklusif dan empatik. Kegiatan ini menghadirkan Nurhayati Ratna Saridewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat dan Richard Kennedy dari Program SKALA, yang berbagi refleksi dan praktik baik dalam menciptakan ruang kerja ramah kesehatan mental, setara, dan kolaboratif. Melalui kisah inspiratif dan pandangan kritis, para narasumber menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi produktivitas, inovasi, dan keadilan sosial. Acara ini memperkuat komitmen Kemenkeu dalam mendorong kesetaraan, keberagaman, serta penerapan nilai Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, manusiawi, dan berdaya bagi semua.
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” pada 30 Oktober di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi strategis dalam memperkuat kapasitas dan kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), memastikan setiap rekomendasi kebijakan daerah didasarkan pada data dan analisis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA berfokus pada penguatan layanan infrastruktur perdesaan di Timor-Leste. Melalui dialog ini, kedua program menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemahaman konteks lokal dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim. Inisiatif yang didukung Pemerintah Australia ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat komitmennya dalam tata kelola Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi Forum Data Provinsi Papua 2025 di Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan RPJMD Papua 2025–2029. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, BPS, pemerintah kabupaten/kota, dan Program SKALA, forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara wali data, produsen data, dan pembina data untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan berbasis bukti. Melalui penguatan validasi dan interoperabilitas data, Papua menegaskan langkahnya menuju sistem data yang lebih solid, akuntabel, dan inklusif untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran di Bumi Cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang mendapat pengakuan atas komitmennya mendorong pembangunan inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat kebijakan, data, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui inisiatif Forum Mentari Kaltara yang menjembatani aspirasi masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Berbagai langkah nyata seperti penyusunan RADPD, penyusunan Pergub turunan Perda Disabilitas, serta inovasi SADAR BENUANTA dan kemitraan dengan Program SKALA menegaskan arah Kaltara menuju tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inklusi bukan sekadar komitmen, tetapi cara kerja nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melayani seluruh warganya tanpa terkecuali.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang digelar di Kupang pada 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Dengan dukungan Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan BKKBN, forum ini mendorong replikasi model Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang mengusung prinsip ageing in place agar lansia tetap berdaya di lingkungan komunitasnya. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan seperti SKALA, NTT berupaya menjadikan penuaan penduduk bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang menghargai setiap tahap kehidupan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan Dasbor Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) pada 21 Oktober 2025 di Gedung Bappeda NTB. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda “Analisis Kolaboratif Dampak Kenaikan Muka Air Laut untuk Penerapan SPM dalam Perencanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di NTB,” yang menyoroti potensi dampak bagi lebih dari 17.000 keluarga apabila permukaan laut naik satu meter. Didukung oleh Program SKALA dan UN Global Pulse, analisis SLR kini terintegrasi dalam platform SEPAKAT, memungkinkan pemerintah daerah menggabungkan data iklim dan sosial ekonomi untuk dasar kebijakan adaptasi dan perlindungan layanan dasar. Peluncuran ini menegaskan komitmen NTB menuju pembangunan yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dalam menghadapi risiko perubahan iklim di Indonesia.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025, Komunitas Peduli Inklusi (Komplemen) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, menggelar seminar bertema “Akhiri Stigma, Dukung Kesehatan Mental di Tempat Kerja” yang menyoroti pentingnya membangun budaya kerja inklusif dan empatik. Kegiatan ini menghadirkan Nurhayati Ratna Saridewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat dan Richard Kennedy dari Program SKALA, yang berbagi refleksi dan praktik baik dalam menciptakan ruang kerja ramah kesehatan mental, setara, dan kolaboratif. Melalui kisah inspiratif dan pandangan kritis, para narasumber menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi produktivitas, inovasi, dan keadilan sosial. Acara ini memperkuat komitmen Kemenkeu dalam mendorong kesetaraan, keberagaman, serta penerapan nilai Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, manusiawi, dan berdaya bagi semua.
