Aceh Kenalkan Insentif Pajak Kendaraan agar Penyandang Disabilitas Pegang Kendali
Aceh menetapkan standar baru dalam tata kelola yang inklusif melalui peluncuran layanan terpadu SAMSAT dan insentif pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, dengan dukungan dari program SKALA. Diumumkan pada 27 Mei 2025, inisiatif ini mencerminkan komitmen Aceh terhadap layanan publik yang aksesibel dan ketahanan fiskal, dengan menawarkan potongan pajak kendaraan hingga 50% bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas ...
Membangun Fondasi Perencanaan Berbasis Data di Kalimantan Utara
Pada tanggal 27 Mei 2025, Kalimantan Utara meluncurkan Platform Satu Data Kaltara dan Sidara Cantik 2.0 untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan pembangunan yang inklusif. Sebagai salah satu provinsi terbaru di Indonesia, Kaltara menyelaraskan diri dengan kebijakan nasional - Satu Data Indonesia dan SDPDN - untuk memastikan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih ...
SPM Awards 2025: Merayakan Inovasi Daerah untuk Menjangkau yang Paling Rentan
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Awards 2025, yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia, menyoroti inovasi-inovasi pemerintah daerah yang luar biasa dalam menyediakan layanan dasar di enam sektor penting: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, keamanan publik, dan layanan sosial. Dengan 44 pemerintah daerah yang mencapai status kepatuhan penuh, penghargaan ini mengakui keunggulan yang dicapai meskipun terdapat kendala fiskal, dengan ...
Membangun Masa Depan Inklusif melalui Pengelolaan Pengetahuan di Papua Barat Daya
Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya berinvestasi dalam pembangunan inklusif dengan memperkuat sistem manajemen pengetahuan. Dengan dukungan dari Bappenas dan Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA, provinsi ini mendukung pendirian Pusat Manajemen Pengetahuan (KMC) untuk mengumpulkan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan lokal untuk keputusan kebijakan yang lebih baik. Dengan mengubah data dan pengalaman menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, Papua ...
Dari Tepian ke Panggung Utama: Derap NTT Menuju Pembangunan Inklusif
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melangkah maju dalam pembangunan inklusif dengan meluncurkan MUSIK KEREN—Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan. Resmi diatur dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 dan didukung oleh Program SKALA, forum ini menjadi mekanisme strategis untuk mengintegrasikan aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Diluncurkan dalam Musrenbang RKPD 2026 ...
Satu Data Aceh: Memperkuat Layanan Dasar dan Tata Kelola Berbasis Data
Portal Satu Data Aceh (satudata.acehprov.go.id) adalah platform data terintegrasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperkuat tata kelola data, mendukung layanan dasar, dan mewujudkan pembangunan berbasis bukti. Diluncurkan pada April 2025, portal ini mengintegrasikan data sektoral lintas instansi, menyediakan dasbor interaktif, serta mendukung analisis kebijakan yang inklusif dan responsif. Didukung oleh regulasi nasional dan kolaborasi dengan SKALA, portal ini mencerminkan ...
Forum Mentari Kaltara: Memastikan Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan di Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan dukungan Program SKALA, menyelenggarakan Forum Mentari Kaltara sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Benuanta. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat—dalam memberikan masukan langsung terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD 2025–2045 dan RKPD 2026. Melalui pendekatan berbasis prinsip GEDSI (Gender ...
Pertemuan Komite Pengarah Program SKALA: Perluas Praktik Baik, Selaraskan dengan Prioritas Pembangunan Baru
Pertemuan Komite Pengarah SKALA yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Bappenas memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan penyediaan layanan yang inklusif. SKALA berfokus pada pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan data, dan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Pertemuan ini menyelaraskan prioritas SKALA dengan agenda pembangunan nasional Indonesia ...
Hari Perempuan Internasional 2025: Membangun Kesetaraan Gender dari Keluarga untuk Mendorong Kepemimpinan Perempuan
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, SKALA menyelenggarakan acara berbagi pengetahuan yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai fondasi untuk memajukan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Perwakilan dari Bappenas, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Timor Tengah Selatan berbagi wawasan tentang cara mengatasi hambatan budaya dan struktural, menyoroti bagaimana dukungan keluarga, norma-norma yang inklusif, dan kebijakan publik yang mendukung sangat ...
