Papua Tengah Tunjukkan Komitmen Akselerasi Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Bimtek Penyusunan Rencana Aksi SPM 2025–2029 yang digelar pada 18–20 September 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik dengan membuka akses pelaporan nasional, membangun mekanisme yang lebih akuntabel, serta menyusun rencana aksi berbasis regulasi sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021. ...
Papua Barat dan Papua Barat Daya Perkuat Kapasitas Penulisan Rekomendasi Kebijakan untuk Layanan Dasar
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti melalui Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Sorong, 24 September 2025. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dengan dukungan BSKDN Kemendagri, LAN RI, serta Program SKALA. Fokus lokakarya mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), ...
Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Kalimantan Utara: Sinergi Data Provinsi–Kabupaten untuk Layanan Inklusif
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggelar Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Tanjung Selor sebagai langkah awal menyatukan data provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung layanan publik yang lebih inklusif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai instansi daerah, BPS, dan OPD dengan dukungan Program SKALA guna memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Melalui inisiatif ini, Kaltara menegaskan komitmennya ...
Menata Ulang Fiskal Maluku: Dari Studi PERA Menuju Strategi Kebijakan Berbasis Bukti
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Keuangan, LPEM UI, dan Program SKALA menggelar Workshop Sosialisasi Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di Ambon, 17–18 September 2025, untuk membahas strategi fiskal berbasis bukti. Studi ini mengungkap tantangan besar Maluku, mulai dari ketergantungan tinggi pada transfer pusat hingga rendahnya PAD dan layanan dasar yang belum merata. Melalui penulisan policy brief, peserta merumuskan ...
Pendekatan ‘Jemput Bola’ Percepat Realisasi Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2025
Pendekatan "Jemput Bola" yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah Aceh berhasil mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Melalui Rapat Koordinasi di Banda Aceh pada 9–11 September 2025 yang difasilitasi Program SKALA, kendala administrasi akibat transisi ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus dapat terurai, ...
NTB Luncurkan Buku Metadata Satu Data 2025: Fondasi Data Berkualitas untuk Pembangunan Inklusif
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 September 2025 resmi meluncurkan Metadata NTB Satu Data – Pedoman Pengumpulan Data Sektoral 2025 sebagai tonggak penting implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Publikasi yang memuat 921 jenis data sektoral ini disusun untuk memastikan data lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran serta sejalan dengan ...
AAI dan SKALA Gelar Pre-Course Workshop Tata Kelola Publik untuk Pemerintah Daerah Aceh dan Indonesia Timur
Australia Awards in Indonesia (AAI) bersama SKALA menyelenggarakan Pre-Course Workshop Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) pada 2–4 September 2025 di Jakarta. Kegiatan ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah Aceh dan Indonesia Timur dalam tata kelola publik, perencanaan, penganggaran, serta penyusunan kebijakan yang inklusif dengan fokus pada layanan dasar, penerapan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan ...
Penghargaan untuk NTT: Komitmen Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih lima besar Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas (PPID) 2025 dari Bappenas bersama DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan DIY. Penghargaan nasional ini diberikan pada Temu Inklusi #6 di Cirebon sebagai pengakuan atas komitmen NTT mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui kebijakan progresif, seperti Perda No. 6/2022 dan Pergub No. 43/2025, serta program nyata di ...
Upaya Meningkatkan Pembangunan Berkeadilan Gender Melalui Dana Transfer ke Daerah: Hasil Lokakarya HKPD Responsif Gender
Dana Transfer ke Daerah (TKD) seperti DAU, DAK Fisik/Non-Fisik, dan Dana Desa memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan yang responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Lokakarya HKPD Responsif Gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama mitra pembangunan SKALA di BSD, Tangerang. Lokakarya ini mengungkap keberhasilan Kalimantan Utara ...
