Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi terobosan penting dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan adil. Dengan dukungan regulasi daerah, MUSIK KEREN memastikan aspirasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, komunitas adat, hingga ODHA, tidak hanya didengar, tetapi juga masuk ke dalam dokumen resmi pembangunan daerah. Lebih dari 200 usulan dihimpun melalui proses sistematis: penjaringan aspirasi daring dan luring di 22 kabupaten/kota, diskusi tematik, verifikasi bersama OPD teknis, hingga penandaan usulan dalam SIPD. Isu yang muncul meliputi pendidikan inklusif, layanan kesehatan berkeadilan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur ramah disabilitas/lansia, serta perlindungan HAM....

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dengan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Aturan ini memastikan suara masyarakat—termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat—menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari praktik baik forum tematik pembangunan yang sebelumnya dijalankan, dengan dukungan Program SKALA – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Dukungan SKALA mencakup penguatan kelembagaan, fasilitasi forum partisipatif, dan peningkatan kapasitas agar partisipasi masyarakat dapat dilembagakan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur memimpin langkah maju dalam mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kedua provinsi ini berhasil menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) secara partisipatif sebagai wujud komitmen nyata untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, didukung oleh program SKALA. Kisah kolaborasi inspiratif antara pemerintah daerah dan masyarakat ini menjadi pelajaran berharga. Unduh cerita lengkapnya lengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut!

Provinsi Maluku menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga terbatasnya akses layanan dasar. Namun, sebuah harapan baru hadir melalui Bacarita Manise – Musrenbang Tematik yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan. Melalui forum ini, suara perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, lansia, dan masyarakat adat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi mereka terangkum dalam 10 Harapan Masyarakat, mulai dari beasiswa pendidikan kesehatan, asrama untuk pelajar dari pulau kecil, hingga jaminan kesehatan gratis bagi keluarga miskin ekstrem. Di tingkat nasional, inisiatif ini berada dalam lingkup Direktorat...