Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dengan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Aturan ini memastikan suara masyarakat—termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat—menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari praktik baik forum tematik pembangunan yang sebelumnya dijalankan, dengan dukungan Program SKALA – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Dukungan SKALA mencakup penguatan kelembagaan, fasilitasi forum partisipatif, dan peningkatan kapasitas agar partisipasi masyarakat dapat dilembagakan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur memimpin langkah maju dalam mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kedua provinsi ini berhasil menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) secara partisipatif sebagai wujud komitmen nyata untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, didukung oleh program SKALA. Kisah kolaborasi inspiratif antara pemerintah daerah dan masyarakat ini menjadi pelajaran berharga. Unduh cerita lengkapnya lengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut!

Provinsi Maluku menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga terbatasnya akses layanan dasar. Namun, sebuah harapan baru hadir melalui Bacarita Manise – Musrenbang Tematik yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan. Melalui forum ini, suara perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, lansia, dan masyarakat adat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi mereka terangkum dalam 10 Harapan Masyarakat, mulai dari beasiswa pendidikan kesehatan, asrama untuk pelajar dari pulau kecil, hingga jaminan kesehatan gratis bagi keluarga miskin ekstrem. Di tingkat nasional, inisiatif ini berada dalam lingkup Direktorat...

Di Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah daerah berkomitmen pada pembangunan inklusif, didukung kolaborasi dengan masyarakat sipil. Perencanaan ini diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, menekankan partisipasi publik di setiap tahapan, dari RPJPD hingga RKPD. Komitmen ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk masa depan yang adil dan tangguh (RPJMN 2025-2045) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Pembangunan inklusif memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, memberikan akses merata ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sekaligus memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, komunitas adat, lansia, dan penyandang disabilitas untuk diakui, didengar, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pelajari lebih lanjut bagaimana Kaltara mewujudkan pembangunan inklusif...