Seri Video Pembelajaran Pengarusutamaan Gender Perkuat Kapasitas untuk Pembangunan Responsif Gender

Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan seri video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam menerapkan perspektif gender dalam proses pembangunan. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (26/8) ini diikuti sekitar 200 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dan media.

Video pembelajaran tersebut terdiri atas delapan tema yang mencakup kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep gender dan PUG, analisis gender di tingkat nasional dan daerah, Gender Action Budget di tingkat pusat dan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, serta partisipasi masyarakat.

Video ini dikembangkan sebagai alternatif pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat diakses secara luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas. Materi video tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat pemahaman dan penerapan PUG di tingkat nasional maupun daerah.

Mengintegrasikan Perspektif Gender dalam Pembangunan

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa PUG bukan agenda yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari proses pembangunan.

“Pengarusutamaan gender bukan merupakan agenda sektoral, melainkan bagian integral dari cara kita merencanakan dan melaksanakan pembangunan,” tuturnya saat memberikan sambutan.

Menurut Pungkas, perspektif gender perlu digunakan secara konsisten sejak proses memahami permasalahan, menyusun perencanaan dan penganggaran, hingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Oleh karena itu, keberhasilan video pembelajaran yang diluncurkan juga tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah orang yang mengaksesnya.

“Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kita luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran, tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang sudah mengaksesnya, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan,” lanjut Pungkas.

Pesan tersebut menempatkan pembelajaran sebagai sarana untuk mendorong perubahan dalam praktik pembangunan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai PUG diharapkan tidak berhenti pada pelatihan atau dokumen kebijakan, tetapi diterjemahkan ke dalam keputusan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Memperkuat Penerapan PUG dalam Proses Pembangunan

Pentingnya perubahan paradigma juga disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum.

“Kita harus mengubah paradigma dari PUG sebagai kegiatan tambahan menjadi PUG sebagai cara kerja pembangunan,” tutur Woro.

Menurutnya, tujuan akhir PUG bukan sekadar terpenuhinya indikator administratif atau tersusunnya dokumen responsif gender. Yang lebih penting adalah berkurangnya kesenjangan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

Pendekatan ini semakin relevan dalam kerangka pembangunan jangka panjang Indonesia. Integrasi perspektif gender diperlukan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Siti Mardiah, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menekankan pentingnya pembelajaran digital dalam membangun ekosistem pembelajaran PUG yang lebih efisien dan mudah diakses.

“Di tengah tuntutan efektivitas anggaran, kita tidak bisa selalu mengandalkan pelatihan tatap muka,” katanya.

Menurut Siti, konten pembelajaran tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital PUG, termasuk melalui integrasi ke dalam Learning Management System (LMS). Dengan mekanisme berbagi pakai konten, materi pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Format digital juga menjawab tantangan praktis yang dihadapi birokrasi, terutama keterbatasan geografis dan tingginya mobilitas aparatur. Video dapat menjadi referensi yang dapat diakses kembali secara mandiri sehingga pengetahuan dasar mengenai PUG tetap tersedia meskipun terjadi rotasi atau mutasi pegawai.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun, menjelaskan bahwa materi video diselaraskan dengan prioritas pembangunan kesetaraan gender dalam RPJMN 2025–2029, mulai dari peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, perlindungan hak perempuan dari kekerasan, hingga penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.

Ia menekankan bahwa kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi pembangunan Indonesia.

“Bonus demografi dapat menjadi kekuatan pembangunan jika perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan dan kualitas hidup yang setara,” ujarnya.

Jembatan Pengetahuan dan Implementasi

Namun, tersedianya materi pembelajaran saja belum cukup. Diskusi panel dalam acara tersebut menyoroti sejumlah tantangan dalam menerjemahkan pengetahuan PUG menjadi praktik di lapangan.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan Bappenas, Wignyo Adiyoso, menekankan perlunya menghubungkan pembelajaran dasar dengan penguatan kompetensi yang lebih mendalam.

“Video ini berperan sebagai fundamental knowledge yang harus ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis mendalam guna menjembatani kesenjangan akses ilmu pengetahuan antarwilayah,” ujar Wignyo.

Salah satu pendekatan yang dibahas adalah penggunaan Gender Analysis Pathway (GAP) empat langkah untuk menyederhanakan proses analisis gender yang kerap dianggap rumit oleh perencana di sektor teknis. Di sisi lain, integrasi materi PUG ke dalam berbagai platform pembelajaran pemerintah juga dipandang penting untuk menjaga keberlanjutannya.

Pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan PUG di sektor teknis. Dukungan pimpinan dapat membuka ruang bagi perangkat daerah untuk memasukkan perspektif gender ke dalam program yang selama ini tidak selalu diasosiasikan dengan isu gender, termasuk penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Suly Kumala Susanto dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel.

Memperkuat Kemitraan

Pengembangan delapan video pembelajaran tersebut juga merupakan bagian dari kemitraan Indonesia dan Australia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Tim Stapleton, Minister Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia, menegaskan bahwa penguatan kapasitas merupakan bagian penting dari upaya memastikan kebijakan dapat diterapkan secara nyata.

“Kebijakan yang kuat hanya akan efektif jika didukung oleh pengetahuan praktis para pelaksananya,” tutur Tim.

Ia menambahkan bahwa kemitraan Indonesia dan Australia melalui SKALA diarahkan untuk mendukung pembangunan yang responsif gender dan inklusif melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Tim juga menyampaikan bahwa, selain melalui SKALA, kemitraan Indonesia dan Australia melalui Program INKLUSI turut mendorong keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.

Delapan video pembelajaran PUG ini menjadi salah satu upaya untuk menyediakan referensi terbaru bagi para perencana pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat penerapan dan tata kelola PUG.

Peluncuran ini sekaligus menegaskan bahwa pembelajaran merupakan jembatan antara pengetahuan dan implementasi. PUG akan memberikan dampak ketika perspektif gender benar-benar diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan—mulai dari analisis, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi—sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.