Papua Tengah Perkuat Perencanaan Responsif Gender untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Layanan Dasar

Papua Tengah terus memperkuat keterkaitan antara upaya penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan layanan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Per Maret 2026, tingkat kemiskinan di Papua Tengah tercatat 30,41 persen, dibandingkan 8,07 persen secara nasional. Upaya menurunkan kemiskinan perlu sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi perempuan, anak, penyandang disabilitas, Orang Asli Papua (OAP), dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh layanan dasar, mengakses peluang ekonomi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah pada 3–4 September 2026 di Nabire. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari perangkat daerah provinsi serta BAPPEDA/BAPPERIDA dari enam kabupaten.

Menguatkan Keterkaitan Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Inklusif

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan antarkabupaten di Papua Tengah masih sangat beragam. Angkanya mencapai 39,21 persen di Intan Jaya, 37,29 persen di Deiyai, dan 36,94 persen di Puncak, sementara di Mimika sebesar 13,70 persen. Perbedaan ini antara lain berkaitan dengan kondisi geografis, akses terhadap layanan, serta situasi sosial dan budaya yang berbeda di setiap wilayah. Karena itu, kebijakan dan program perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing kabupaten.

Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, menargetkan penurunan tingkat kemiskinan Papua Tengah dari kisaran 26,50–27,00 persen pada 2025 menjadi 15,50–16,50 persen pada 2029. Pencapaian target tersebut membutuhkan keterhubungan yang lebih kuat antara program penanggulangan kemiskinan, perencanaan responsif gender, pemanfaatan data, penganggaran, dan layanan dasar.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, menekankan pentingnya pendekatan yang terpadu.

“Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara terintegrasi, inklusif, dan responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.”

Memperkuat Landasan Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Rapat koordinasi ini menjadi ruang bagi perangkat pemerintah untuk memperkuat kemampuan dalam mengenali ketimpangan, memahami faktor yang melatarbelakanginya, dan menggunakan hasil analisis sebagai dasar penyusunan respons perencanaan. Dalam rangkaian kegiatan, peserta membahas arah kebijakan nasional dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, data kemiskinan dan gender, praktik analisis gender, serta contoh partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dari berbagai wilayah di Papua.

Dengan dukungan SKALA, program kemitraan Australia–Indonesia, peserta mempraktikkan Gender Analysis Pathway (GAP) untuk mengidentifikasi kesenjangan gender, menelusuri faktor penyebabnya, merumuskan respons yang diperlukan, serta memetakan perangkat daerah yang perlu terlibat dalam tindak lanjut. Metode ini membantu tim kabupaten menghubungkan hasil analisis gender dengan kebijakan, program, dan anggaran sesuai bidang kewenangannya.

Peserta juga memetakan sejauh mana PUG telah berjalan di kabupaten masing-masing. Pemetaan mencakup kelembagaan, regulasi, ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, kapasitas pemerintah, serta berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hasil pemetaan menunjukkan perkembangan yang berbeda antardaerah. Mimika, misalnya, telah mulai memperkuat perencanaan responsif gender dan mendorong forum Satu Data daerah. Sementara itu, kabupaten lain mengidentifikasi beberapa hal yang masih perlu diperkuat, antara lain pemahaman mengenai PUG, ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, serta respons terhadap tantangan geografis, sosial budaya, dan keamanan.

Rapat koordinasi ini memperkuat pemahaman bersama mengenai hubungan antara kemiskinan, ketimpangan gender, dan akses terhadap layanan dasar. Kegiatan ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan PUG di kabupaten peserta, sekaligus menghasilkan prioritas tindak lanjut yang disepakati bersama. Hasil tersebut menjadi pijakan untuk mengintegrasikan perspektif gender secara lebih konsisten dalam perencanaan dan penganggaran.

Senior Manager SKALA, Ottow Sineri, menekankan bahwa PUG perlu melekat dalam keseluruhan proses pembangunan.

“PUG merupakan pendekatan pembangunan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.”

Menindaklanjuti Analisis melalui Aksi Bersama

Prioritas tindak lanjut yang disepakati meliputi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di tingkat provinsi dan kabupaten, percepatan penyusunan regulasi daerah, serta penguatan mekanisme agar PUG dapat diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di seluruh perangkat daerah.

Tindak lanjut tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan agar analisis gender dapat digunakan secara rutin dalam proses pemerintahan. Pembagian peran yang lebih jelas, dukungan regulasi, dan pemanfaatan data terpilah yang lebih baik dapat membantu perencana melihat kelompok yang belum terjangkau, mengenali hambatan yang dihadapi, serta mengarahkan program dan sumber daya secara lebih tepat. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mendukung perencanaan pembangunan yang semakin responsif gender, program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, dan akses layanan dasar yang lebih baik bagi kelompok rentan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui BAPPERIDA memimpin upaya penguatan tata kelola PUG di tingkat provinsi. Kementerian PPN/Bappenas memberikan arah kebijakan nasional mengenai penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender, sementara Kementerian Dalam Negeri mendukung penguatan tata kelola di daerah. SKALA mendukung pemerintah provinsi dalam memperkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender, analisis dan tata kelola, serta pemanfaatan data terpilah. Analisis, pemetaan, dan tindak lanjut yang disepakati dalam rapat koordinasi ini menjadi pijakan yang lebih kuat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengaitkan penanggulangan kemiskinan dengan perencanaan responsif gender. Dengan landasan tersebut, kebijakan dan program diharapkan semakin sesuai dengan kondisi daerah, sumber daya dapat diarahkan secara lebih tepat, dan layanan dasar semakin mudah dijangkau oleh perempuan, anak, penyandang disabilitas, Orang Asli Papua, dan kelompok rentan lainnya di Papua Tengah.