Maluku Perkuat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melalui SIPD

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan perencanaan dan anggaran daerah dapat menghasilkan capaian pembangunan sesuai target. Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Di dalam SIPD tersedia fitur Elektronik Pengendalian dan Evaluasi (E-Dalev) yang memungkinkan pemerintah daerah memantau perkembangan pembangunan dan realisasi anggaran secara lebih terintegrasi.

Pemanfaatan E-Dalev di daerah dapat terus diperkuat melalui koordinasi yang lebih baik antarperangkat daerah serta penyelarasan antara proses perencanaan dan pengelolaan keuangan. Penguatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data.

Untuk memperkuat pemanfaatan sistem tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengendalian dan Evaluasi melalui SIPD pada 11–12 Agustus 2026 di Ambon.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Maluku, Novalius Leatemia, mengatakan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi di Maluku masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyelaraskan capaian program dan kegiatan dengan realisasi fisik dan keuangan.

“Karena itu, dibutuhkan koordinasi antar-OPD serta penguatan kualitas SDM, data, dan indikator kinerja yang semakin baik. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi sesuatu yang tidak dapat ditunda,” ujar Leatemia.

Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana, mengatakan sistem digital tersebut memberikan landasan untuk proses pengendalian dan evaluasi yang lebih sederhana.

“Dengan begitu harapannya hasil Dalev akan lebih cepat bahkan dengan kualitas data dan informasi yang valid, akurat dan transparan,” ungkap Rendy.

Namun, Rendy juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi masih menghadapi berbagai tantangan teknis maupun konseptual.

“Secara garis besar, tantangan dalam proses pengendalian dan evaluasi ini teridentifikasi mulai dari kendala teknis sistem, ego sektoral, miskoordinasi, kurangnya kapasitas SDM, dan substansi regulasi yang belum optimal,” paparnya.

Menghubungkan E-Dalev dengan Lawamena Satu Data

Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menilai E-Dalev memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Portal Lawamena Satu Data Maluku.

“Dengan adanya E-Dalev di SIPD ini, cita-cita untuk menampilkan kinerja pemerintah daerah di Portal Lawamena akan semakin mudah,” ujarnya.

Provinsi Maluku telah meluncurkan Portal Lawamena Satu Data sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Selain menyediakan berbagai data dari perangkat daerah, portal tersebut juga memiliki Dasbor Eksekutif yang dapat dimanfaatkan pimpinan daerah untuk memantau perkembangan pembangunan.

Ke depan, data E-Dalev diharapkan dapat memperkuat Dasbor Eksekutif Lawamena sehingga informasi mengenai capaian program, realisasi anggaran, dan perkembangan pembangunan dapat digunakan secara lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah

Workshop menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selama dua hari, perwakilan dari lebih dari 33 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat pemahaman mengenai kerangka regulasi dan penggunaan teknis E-Dalev.

Peserta juga mendapatkan asistensi langsung dalam implementasi pengendalian dan evaluasi melalui SIPD, serta penguatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber data dalam proses evaluasi.

Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat membantu Bappeda dan perangkat daerah membangun cara kerja yang lebih selaras dalam pemanfaatan data SIPD, sekaligus membantu mengidentifikasi lebih dini kendala dalam penyerapan anggaran maupun keterlambatan pencapaian target kinerja.

Upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan ini turut didukung oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia, melalui penguatan kapasitas, fasilitasi teknis, dan koordinasi untuk mendukung pemanfaatan SIPD yang lebih efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.