Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Mendorong Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) untuk Terwujudnya Pembangunan Inklusif
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) sebagai langkah strategis menuju pembangunan inklusif yang berlandaskan prinsip leave no one behind. Workshop yang berlangsung pada 29 September–2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh pemerintah daerah, Bappenas, OPD, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, serta mitra pembangunan seperti SKALA, INKLUSI, dan Yayasan Bicara. Kehadiran lintas pihak menegaskan komitmen ...
Papua Barat Tingkatkan Kualitas Data Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan melalui Coaching Clinic Pembinaan Statistik Sektoral yang berlangsung 5 Agustus–16 September 2025 di Kantor Dinas Kominfo Papua Barat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Papua Barat bersama BPS Papua Barat sebagai Pembina Data, serta didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Coaching clinic ...
Memperkuat Tata Kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik di Nusa Tenggara Timur untuk Layanan Dasar yang Lebih Baik
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama Keuda Kemendagri melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Nusa Tenggara Timur (24–26 September 2025) untuk memperkuat tata kelola DAK Non-Fisik, khususnya penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND) dan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penurunan stunting. Hingga September 2025, realisasi penyaluran tunjangan guru di NTT mencapai Rp1,04 triliun atau 46,3% dari pagu, meski masih ...
Papua Tengah Tunjukkan Komitmen Akselerasi Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Bimtek Penyusunan Rencana Aksi SPM 2025–2029 yang digelar pada 18–20 September 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik dengan membuka akses pelaporan nasional, membangun mekanisme yang lebih akuntabel, serta menyusun rencana aksi berbasis regulasi sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021. ...
Papua Barat dan Papua Barat Daya Perkuat Kapasitas Penulisan Rekomendasi Kebijakan untuk Layanan Dasar
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti melalui Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Sorong, 24 September 2025. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dengan dukungan BSKDN Kemendagri, LAN RI, serta Program SKALA. Fokus lokakarya mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), ...
Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Kalimantan Utara: Sinergi Data Provinsi–Kabupaten untuk Layanan Inklusif
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggelar Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Tanjung Selor sebagai langkah awal menyatukan data provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung layanan publik yang lebih inklusif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai instansi daerah, BPS, dan OPD dengan dukungan Program SKALA guna memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Melalui inisiatif ini, Kaltara menegaskan komitmennya ...
Menata Ulang Fiskal Maluku: Dari Studi PERA Menuju Strategi Kebijakan Berbasis Bukti
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Keuangan, LPEM UI, dan Program SKALA menggelar Workshop Sosialisasi Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di Ambon, 17–18 September 2025, untuk membahas strategi fiskal berbasis bukti. Studi ini mengungkap tantangan besar Maluku, mulai dari ketergantungan tinggi pada transfer pusat hingga rendahnya PAD dan layanan dasar yang belum merata. Melalui penulisan policy brief, peserta merumuskan ...
Pendekatan ‘Jemput Bola’ Percepat Realisasi Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2025
Pendekatan "Jemput Bola" yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah Aceh berhasil mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Melalui Rapat Koordinasi di Banda Aceh pada 9–11 September 2025 yang difasilitasi Program SKALA, kendala administrasi akibat transisi ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus dapat terurai, ...
NTB Luncurkan Buku Metadata Satu Data 2025: Fondasi Data Berkualitas untuk Pembangunan Inklusif
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 September 2025 resmi meluncurkan Metadata NTB Satu Data – Pedoman Pengumpulan Data Sektoral 2025 sebagai tonggak penting implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Publikasi yang memuat 921 jenis data sektoral ini disusun untuk memastikan data lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran serta sejalan dengan ...
