- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadirkan inovasi tata kelola inklusif melalui Forum Gorontalo Inklusi Dulohupa (FGI Dulohupa), forum pra-Musrenbang yang didukung oleh Program SKALA untuk memastikan partisipasi bermakna kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Berangkat dari nilai lokal Dulohupa yang berarti musyawarah untuk mufakat, forum ini menjembatani dialog setara antara warga dan pemerintah, menghasilkan kebijakan konkret seperti layanan publik ramah disabilitas, transportasi aman, dan sekolah bebas kekerasan yang kini masuk ke dokumen perencanaan daerah. Dengan dukungan regulasi dan panduan pelaksanaan, FGI Dulohupa menjadi model nyata penerapan prinsip SDGs No One Left Behind, bahwa pembangunan terbaik adalah pembangunan yang mendengarkan...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meluncurkan Satu Data Kaltara melalui portal E-Dataku – Sidara Cantik 2.0 sebagai wujud komitmen membangun tata kelola data yang akurat, terbuka, dan terintegrasi. Dengan lebih dari 1.900 set data sektoral yang telah dihimpun dan diverifikasi, portal ini menjadi pusat informasi pembangunan yang mudah diakses publik, mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta memperkuat transparansi pemerintah. Didukung regulasi, kelembagaan, dan kolaborasi multipihak termasuk Program SKALA, Satu Data Kaltara menjadi fondasi penting menuju visi Kaltara Maju, Makmur, dan Berkelanjutan, sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Aceh mengambil langkah penting untuk memperkuat pembangunan berbasis data melalui inisiatif Satu Data Aceh. Dengan lebih dari 10.000 dataset yang kini dapat diakses publik melalui Portal Satu Data Aceh, Aceh menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Portal ini menghadirkan dashboard, peta spasial, infografis, serta dataset terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, akademisi, jurnalis, sektor swasta, maupun masyarakat. Keterbukaan data ini memastikan perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan bukti, bukan perkiraan. Dengan dukungan komitmen politik yang kuat, kelembagaan yang formal, serta kolaborasi bersama kementerian/lembaga nasional, universitas, dan Program SKALA, Satu Data...
Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi terobosan penting dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan adil. Dengan dukungan regulasi daerah, MUSIK KEREN memastikan aspirasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, komunitas adat, hingga ODHA, tidak hanya didengar, tetapi juga masuk ke dalam dokumen resmi pembangunan daerah. Lebih dari 200 usulan dihimpun melalui proses sistematis: penjaringan aspirasi daring dan luring di 22 kabupaten/kota, diskusi tematik, verifikasi bersama OPD teknis, hingga penandaan usulan dalam SIPD. Isu yang muncul meliputi pendidikan inklusif, layanan kesehatan berkeadilan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur ramah disabilitas/lansia, serta perlindungan HAM....
Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi besar dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Jika sebelumnya pencairan kerap terlambat karena harus melewati rekening kas daerah, kini tunjangan disalurkan langsung dari kas negara ke rekening masing-masing guru. Langkah ini menjawab persoalan keterlambatan pencairan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian finansial bagi lebih dari 1,5 juta guru di seluruh Indonesia. Dengan pencairan tepat waktu, guru merasa lebih dihargai, termotivasi, dan dapat lebih fokus memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa. SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, turut memberikan dukungan teknis dalam perancangan mekanisme transfer ini, memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara...
