- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi besar dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Jika sebelumnya pencairan kerap terlambat karena harus melewati rekening kas daerah, kini tunjangan disalurkan langsung dari kas negara ke rekening masing-masing guru. Langkah ini menjawab persoalan keterlambatan pencairan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian finansial bagi lebih dari 1,5 juta guru di seluruh Indonesia. Dengan pencairan tepat waktu, guru merasa lebih dihargai, termotivasi, dan dapat lebih fokus memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa. SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, turut memberikan dukungan teknis dalam perancangan mekanisme transfer ini, memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara...
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dengan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Aturan ini memastikan suara masyarakat—termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat—menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari praktik baik forum tematik pembangunan yang sebelumnya dijalankan, dengan dukungan Program SKALA – Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Dukungan SKALA mencakup penguatan kelembagaan, fasilitasi forum partisipatif, dan peningkatan kapasitas agar partisipasi masyarakat dapat dilembagakan secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur memimpin langkah maju dalam mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kedua provinsi ini berhasil menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) secara partisipatif sebagai wujud komitmen nyata untuk pemenuhan hak-hak disabilitas, didukung oleh program SKALA. Kisah kolaborasi inspiratif antara pemerintah daerah dan masyarakat ini menjadi pelajaran berharga. Unduh cerita lengkapnya lengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut!
Provinsi Maluku menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga terbatasnya akses layanan dasar. Namun, sebuah harapan baru hadir melalui Bacarita Manise – Musrenbang Tematik yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan. Melalui forum ini, suara perempuan, penyandang disabilitas, anak muda, lansia, dan masyarakat adat tidak hanya didengar, tetapi juga diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi mereka terangkum dalam 10 Harapan Masyarakat, mulai dari beasiswa pendidikan kesehatan, asrama untuk pelajar dari pulau kecil, hingga jaminan kesehatan gratis bagi keluarga miskin ekstrem. Di tingkat nasional, inisiatif ini berada dalam lingkup Direktorat...
Kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Program Studi Statistika Universitas Syiah Kuala (USK), yang didukung oleh Program SKALA, menjadi contoh praktik baik dalam akselerasi implementasi Satu Data Aceh. Inisiatif ini menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia sekaligus sejalan dengan Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), yang mewajibkan pemerintah daerah menyebarluaskan dan memanfaatkan data, termasuk hasil pengolahan statistik. Melalui program magang, mahasiswa USK terlibat langsung dalam pembersihan, validasi, migrasi, hingga pengolahan data. Keterlibatan ini memperkuat kapasitas pengelolaan data di daerah dan mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti. Unduh publikasi untuk mengetahui...
