- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Bagaimana memastikan pembangunan benar-benar menjangkau semua? Pengalaman dari Aceh, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dapat menjadi strategi penting untuk membangun kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Melalui penguatan kapasitas aparatur, kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta dukungan kemitraan pembangunan seperti Program SKALA, berbagai daerah mulai mengintegrasikan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Simak kisah dan pembelajaran dari berbagai daerah tersebut dalam booklet ini.
Melalui kebijakan ini, penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan atas nama sendiri dapat memperoleh pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor hingga 50 persen, memberikan ruang finansial yang lebih longgar sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Reformasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada keadilan sosial dan inklusi. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang lebih inklusif, melalui penerbitan Peraturan Gubernur NTT Nomor 43 Tahun 2025 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penyandang Disabilitas. Regulasi ini melengkapi kerangka reformasi pajak daerah yang...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menginisiasi Klinik Walidata sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola data sektoral. Inisiatif ini hadir untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memiliki standar yang sama, dilengkapi metadata, serta dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Melalui mekanisme konsultasi, verifikasi, dan validasi data bersama antar-OPD, Klinik Walidata membantu pemerintah daerah membangun sistem data yang lebih terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional seperti Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Sejak mulai aktif pada 2024, Klinik Walidata...
Transformasi tata kelola data di Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas level pemerintahan mampu memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui aktivasi kembali Command Center dan optimalisasi portal data “Pentagon” sebagai pusat konsolidasi dan penjaminan kualitas data, pemerintah provinsi membangun ekosistem data terintegrasi yang dimulai dari desa sebagai produsen data hingga tingkat pimpinan sebagai pengguna informasi strategis. Didukung kebijakan Satu Data Indonesia serta kolaborasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif ini tidak hanya mengurangi dualisme angka antar-instansi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, serta memperkuat ketepatan intervensi layanan dasar secara lebih transparan...
Buklet Menuju Kalimantan Utara Setara untuk Semua: Kebijakan dan Peta Jalan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Bumi Benuanta mengulas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan Perda Nomor 17 Tahun 2024 melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), penguatan regulasi turunan, integrasi isu disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RENJA dan RKPD), serta harmonisasi dan validasi data melalui sistem SIJOSKU. Dokumen ini menegaskan pendekatan pembangunan inklusif berbasis hak, dukungan anggaran afirmatif, kolaborasi lintas sektor, serta kemitraan strategis untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kaltara.
