Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang mendapat pengakuan atas komitmennya mendorong pembangunan inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat kebijakan, data, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui inisiatif Forum Mentari Kaltara yang menjembatani aspirasi masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah. Berbagai langkah nyata seperti penyusunan RADPD, penyusunan Pergub turunan Perda Disabilitas, serta inovasi SADAR BENUANTA dan kemitraan dengan Program SKALA menegaskan arah Kaltara menuju tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inklusi bukan sekadar komitmen, tetapi cara kerja nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melayani seluruh warganya tanpa terkecuali.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang digelar di Kupang pada 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Dengan dukungan Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan BKKBN, forum ini mendorong replikasi model Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang mengusung prinsip ageing in place agar lansia tetap berdaya di lingkungan komunitasnya. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan seperti SKALA, NTT berupaya menjadikan penuaan penduduk bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang menghargai setiap tahap kehidupan.

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025, Komunitas Peduli Inklusi (Komplemen) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, menggelar seminar bertema “Akhiri Stigma, Dukung Kesehatan Mental di Tempat Kerja” yang menyoroti pentingnya membangun budaya kerja inklusif dan empatik. Kegiatan ini menghadirkan Nurhayati Ratna Saridewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat dan Richard Kennedy dari Program SKALA, yang berbagi refleksi dan praktik baik dalam menciptakan ruang kerja ramah kesehatan mental, setara, dan kolaboratif. Melalui kisah inspiratif dan pandangan kritis, para narasumber menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi produktivitas, inovasi, dan keadilan sosial. Acara ini memperkuat komitmen Kemenkeu dalam mendorong kesetaraan, keberagaman, serta penerapan nilai Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, manusiawi, dan berdaya bagi semua.

Provinsi Gorontalo memperkuat komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 8 Oktober 2025 di Kota Gorontalo. Dikoordinasikan oleh Kementerian PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dengan dukungan Program SKALA, kegiatan ini mempertegas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Nomor 1106 Tahun 2025 tentang percepatan PUG di seluruh OPD. Dihadiri lebih dari 70 peserta lintas sektor, rapat ini menghasilkan kesepakatan penguatan tata kelola PUG berbasis data, identifikasi isu prioritas gender, dan pembentukan forum Jaringan Masyarakat Sipil untuk advokasi GEDSI. Dengan dukungan kolaboratif pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, Gorontalo menegaskan diri sebagai pelopor pembangunan inklusif dan responsif gender di kawasan timur Indonesia, sekaligus memperkuat langkah menuju Anugerah Parahita Ekapraya dan predikat Provinsi Layak Anak.