Pemerintah Aceh menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan inklusivitas berjalan nyata, terukur, dan berkeadilan. Pergub ini disusun sebagai regulasi teknis yang operasional, memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan inklusif, serta diperkuat dengan sistem data terpadu. Proses penyusunannya melibatkan secara aktif organisasi penyandang disabilitas, masyarakat sipil, akademisi, dan instansi lintas sektor guna menjaring aspirasi multiperspektif. Didukung oleh Program SKALA, konsultasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah demi mewujudkan Aceh yang inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh warga.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dan Panduan Teknis Operasional Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kerangka regulasi dan penyelarasan kebijakan pusat–daerah, forum ini diharapkan menjadi mekanisme korektif yang mendorong perencanaan yang lebih aspiratif, transparan, dan berkeadilan, serta menempatkan kelompok rentan sebagai subjek utama pembangunan.

Meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi di ruang digital menuntut kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui gelar wicara dalam rangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, program SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI mempertemukan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta pendekatan membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. Dengan menggabungkan penguatan tata kelola daerah, literasi digital anak, perlindungan berbasis komunitas, dan pemanfaatan bukti riset, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan dan praktik agar ruang digital benar-benar melindungi kelompok rentan di era teknologi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif yang diikuti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 16–18 Desember 2025 menjadi upaya strategis untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. Difasilitasi Seknas FITRA dan didukung Program SKALA, pelatihan ini melibatkan 20 peserta dari beragam isu GEDSI serta OPD teknis, dengan fokus pada penguatan kapasitas analisis dan advokasi kebijakan melalui pendekatan PUGIS. Peserta dibekali keterampilan praktis menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), serta didorong menyusun policy brief berbasis bukti untuk mendukung implementasi regulasi nasional dan daerah, termasuk penguatan payung hukum PUG dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil.