- All Posts
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut...
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong pemerintah daerah memperkuat evaluasi dampak kebijakan pascaimplementasi guna memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran...
Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti di daerah semakin menuntut pemanfaatan data yang andal, terintegrasi, dan mudah diolah. Melalui optimalisasi SEPAKAT,...
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat dan mitra pembangunan menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA di Banda Aceh untuk memperkuat...
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi...
Upaya menjaga sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam penguatan layanan dasar menjadi fokus konsolidasi penyesuaian Rencana Kerja Program SKALA 2025–2026 melalui rangkaian...
Kunjungan Pendalaman Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan realitas daerah....
Pemerintah Aceh menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk...
Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi (Provincial Program Committee/PPC) Program SKALA yang diselenggarakan pada 8–12 Desember 2025 di enam provinsi menegaskan...
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut usulan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) serta penguatan dasar hukum partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan pada 28–29 Januari 2026, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah lintas sektor, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan meninjau progres integrasi usulan JMS ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah sekaligus membahas rancangan regulasi untuk melembagakan MENTARI sebagai forum partisipasi yang setara, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong pemerintah daerah memperkuat evaluasi dampak kebijakan pascaimplementasi guna memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Didukung Program SKALA, upaya ini menekankan pengukuran dampak, pemanfaatan data terintegrasi, dan policy brief untuk meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.
Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti di daerah semakin menuntut pemanfaatan data yang andal, terintegrasi, dan mudah diolah. Melalui optimalisasi SEPAKAT, Kementerian PPN/Bappenas mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan analisis data secara lebih presisi dan inklusif, didukung pembaruan fitur SEPAKAT versi 6.0 serta pendekatan pembelajaran berbasis praktik. Berbagai praktik daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan data mikro melalui SEPAKAT tidak hanya memperkuat kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat dan mitra pembangunan menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA di Banda Aceh untuk memperkuat sinergi akselerasi layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tata kelola Program SKALA ini menjadi ruang dialog strategis dalam meninjau capaian, tantangan, serta penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika pemulihan pascabencana, dengan fokus pada penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, data dan analisis, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial guna memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan Aceh semakin presisi, adaptif, dan berdampak nyata.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang Inklusif, penguatan integrasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan strategis, penerapan anggaran responsif gender oleh sejumlah OPD, serta pendampingan aktif organisasi masyarakat sipil. Seluruh upaya tersebut kemudian dipertegas dengan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender oleh DPRD Provinsi Gorontalo, yang menjadi landasan hukum penting untuk memastikan komitmen kesetaraan gender terinstitusionalisasi secara berkelanjutan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Upaya menjaga sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam penguatan layanan dasar menjadi fokus konsolidasi penyesuaian Rencana Kerja Program SKALA 2025–2026 melalui rangkaian Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) pada Januari 2026. Forum ini berperan strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan pemanfaatan data lintas sistem, serta integrasi pendekatan inklusif berbasis GEDSI. Dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, konsolidasi Pokja menegaskan pentingnya penajaman prioritas belanja, keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta pembelajaran lintas wilayah untuk memastikan layanan dasar yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kunjungan Pendalaman Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan realitas daerah. Melalui pemanfaatan data terpadu, penguatan layanan dasar, serta pendekatan berbasis konteks dan budaya lokal, pemerintah pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih operasional, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna mendorong tidak hanya perlindungan sosial, tetapi juga kemandirian ekonomi masyarakat NTT.
Pemerintah Aceh menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan inklusivitas berjalan nyata, terukur, dan berkeadilan. Pergub ini disusun sebagai regulasi teknis yang operasional, memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan inklusif, serta diperkuat dengan sistem data terpadu. Proses penyusunannya melibatkan secara aktif organisasi penyandang disabilitas, masyarakat sipil, akademisi, dan instansi lintas sektor guna menjaring aspirasi multiperspektif. Didukung oleh Program SKALA, konsultasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah demi mewujudkan Aceh yang inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh warga.
Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi (Provincial Program Committee/PPC) Program SKALA yang diselenggarakan pada 8–12 Desember 2025 di enam provinsi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi arah implementasi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan. Forum ini menjadi ruang refleksi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi capaian, pembelajaran, serta tantangan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan perencanaan berbasis data, dan peningkatan kualitas belanja publik agar berdampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Melalui diskusi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, PPC memperkuat komitmen bersama bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai melalui prioritas yang tajam, tata kelola yang adaptif, serta kolaborasi yang berkelanjutan.
