- All Posts
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Aceh menetapkan standar baru dalam tata kelola yang inklusif melalui peluncuran layanan terpadu SAMSAT dan insentif pajak kendaraan bagi penyandang...
Pada tanggal 27 Mei 2025, Kalimantan Utara meluncurkan Platform Satu Data Kaltara dan Sidara Cantik 2.0 untuk memperkuat perencanaan berbasis...
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Awards 2025, yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia, menyoroti inovasi-inovasi pemerintah daerah yang...
Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya berinvestasi dalam pembangunan inklusif dengan memperkuat sistem manajemen pengetahuan. Dengan...
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melangkah maju dalam pembangunan inklusif dengan meluncurkan MUSIK KEREN—Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan. Resmi...
Portal Satu Data Aceh (satudata.acehprov.go.id) adalah platform data terintegrasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperkuat tata kelola data, mendukung...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan dukungan Program SKALA, menyelenggarakan Forum Mentari Kaltara sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif...
Pertemuan Komite Pengarah SKALA yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Bappenas memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam...
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, SKALA menyelenggarakan acara berbagi pengetahuan yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dalam keluarga...
Aceh menetapkan standar baru dalam tata kelola yang inklusif melalui peluncuran layanan terpadu SAMSAT dan insentif pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, dengan dukungan dari program SKALA. Diumumkan pada 27 Mei 2025, inisiatif ini mencerminkan komitmen Aceh terhadap layanan publik yang aksesibel dan ketahanan fiskal, dengan menawarkan potongan pajak kendaraan hingga 50% bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan mengurangi beban ekonomi bagi penyandang disabilitas, sekaligus mendukung upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam kebijakan perpajakan daerah.
Pada tanggal 27 Mei 2025, Kalimantan Utara meluncurkan Platform Satu Data Kaltara dan Sidara Cantik 2.0 untuk memperkuat perencanaan berbasis data dan pembangunan yang inklusif. Sebagai salah satu provinsi terbaru di Indonesia, Kaltara menyelaraskan diri dengan kebijakan nasional - Satu Data Indonesia dan SDPDN - untuk memastikan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Didukung oleh lebih dari 1.900 data yang telah diverifikasi dan kolaborasi yang kuat antara Bappeda, DKISP, BPS, dan Program SKALA, inisiatif ini mendorong transparansi, interoperabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti, terutama untuk melibatkan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Awards 2025, yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia, menyoroti inovasi-inovasi pemerintah daerah yang luar biasa dalam menyediakan layanan dasar di enam sektor penting: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, keamanan publik, dan layanan sosial. Dengan 44 pemerintah daerah yang mencapai status kepatuhan penuh, penghargaan ini mengakui keunggulan yang dicapai meskipun terdapat kendala fiskal, dengan menampilkan contoh dari Maluku Utara, Jawa Barat, dan Papua Barat. Didukung oleh program SKALA dan selaras dengan Instruksi Presiden No. 1/2025, SPM Awards mengedepankan kolaborasi lintas sektor, tata kelola pemerintahan berbasis data, dan penyediaan layanan publik yang inklusif untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak-hak warga negara dan meningkatkan inisiatif daerah yang berdampak besar.
Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya berinvestasi dalam pembangunan inklusif dengan memperkuat sistem manajemen pengetahuan. Dengan dukungan dari Bappenas dan Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA, provinsi ini mendukung pendirian Pusat Manajemen Pengetahuan (KMC) untuk mengumpulkan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan lokal untuk keputusan kebijakan yang lebih baik. Dengan mengubah data dan pengalaman menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, Papua Barat Daya memetakan jalan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas dan layanan publik yang inklusif.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melangkah maju dalam pembangunan inklusif dengan meluncurkan MUSIK KEREN—Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan. Resmi diatur dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 dan didukung oleh Program SKALA, forum ini menjadi mekanisme strategis untuk mengintegrasikan aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Diluncurkan dalam Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029, lebih dari 200 usulan dari 22 kabupaten/kota berhasil dihimpun, mencakup isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kekerasan berbasis gender. NTT kini menjadi contoh nasional dalam tata kelola partisipatif dan berkeadilan, membuka jalan bagi replikasi di daerah lain.
Portal Satu Data Aceh (satudata.acehprov.go.id) adalah platform data terintegrasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperkuat tata kelola data, mendukung layanan dasar, dan mewujudkan pembangunan berbasis bukti. Diluncurkan pada April 2025, portal ini mengintegrasikan data sektoral lintas instansi, menyediakan dasbor interaktif, serta mendukung analisis kebijakan yang inklusif dan responsif. Didukung oleh regulasi nasional dan kolaborasi dengan SKALA, portal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi, integrasi dengan Satu Data Indonesia, serta penguatan kapasitas aparatur di 23 kabupaten/kota. Inisiatif ini juga mencakup pemutakhiran data desa melalui SIGAP, memperluas akses publik, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di Aceh.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan dukungan Program SKALA, menyelenggarakan Forum Mentari Kaltara sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Benuanta. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat—dalam memberikan masukan langsung terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD 2025–2045 dan RKPD 2026. Melalui pendekatan berbasis prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), serta integrasi masukan masyarakat ke dalam sistem formal pemerintahan, forum ini memperkuat tata kelola daerah yang responsif, akuntabel, dan partisipatif. Forum ini juga menjadi titik temu antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah, serta mendorong transformasi perencanaan dari atas ke bawah menjadi proses yang berpihak pada suara warga.
Pertemuan Komite Pengarah SKALA yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Bappenas memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan penyediaan layanan yang inklusif. SKALA berfokus pada pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan data, dan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Pertemuan ini menyelaraskan prioritas SKALA dengan agenda pembangunan nasional Indonesia di bawah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Pencapaian utama sejak tahun 2023 mencakup peningkatan kualitas data, partisipasi yang lebih baik dari kelompok rentan, dan dukungan untuk penganggaran yang efisien. Komite menekankan pada peningkatan praktik-praktik baik dan pelembagaan reformasi, serta menegaskan kembali komitmen kedua negara terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, SKALA menyelenggarakan acara berbagi pengetahuan yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai fondasi untuk memajukan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Perwakilan dari Bappenas, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Timor Tengah Selatan berbagi wawasan tentang cara mengatasi hambatan budaya dan struktural, menyoroti bagaimana dukungan keluarga, norma-norma yang inklusif, dan kebijakan publik yang mendukung sangat penting untuk mendorong kemandirian dan kepemimpinan perempuan. Acara ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan dan pelayanan publik.
