Melalui kebijakan ini, penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan atas nama sendiri dapat memperoleh pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor hingga 50 persen, memberikan ruang finansial yang lebih longgar sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Reformasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada keadilan sosial dan inklusi. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang lebih inklusif, melalui penerbitan Peraturan Gubernur NTT Nomor 43 Tahun 2025 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penyandang Disabilitas. Regulasi ini melengkapi kerangka reformasi pajak daerah yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan berbagai pemangku kepentingan. Program SKALA memberikan dukungan teknis melalui pendampingan penyusunan dokumen kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas daerah, serta penguatan kapasitas aparatur dalam memahami kebijakan fiskal baru. Dengan dukungan regulasi, inovasi digital seperti aplikasi PRO NTT, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, NTT menunjukkan bahwa reformasi fiskal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola yang transparan, inklusif, dan berkeadilan—memastikan bahwa pembangunan daerah tidak meninggalkan siapa pun.