Cerita dari Lapangan
[searchwp_form id=1]
  • Semua
  • Anggaran Responsif Gender
  • Data & Analitik
  • disabilitas
  • disabilitas intelektual
  • down syndrome
  • GEDSI
  • inklusi sosial
  • Keuangan Publik
  • sindrom down
  • SPM
  • Standard
  • Top 10
Menghidupkan Nadi Data Gorontalo: Kolaborasi Menguatkan Command Center dan Portal Data Daerah

Transformasi tata kelola data di Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas level pemerintahan mampu memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui aktivasi kembali Command Center dan optimalisasi portal data “Pentagon” sebagai pusat konsolidasi dan penjaminan kualitas data, pemerintah provinsi membangun ekosistem data terintegrasi yang dimulai dari desa sebagai produsen data hingga tingkat pimpinan sebagai pengguna informasi strategis. Didukung kebijakan Satu Data Indonesia serta kolaborasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif ini tidak hanya mengurangi dualisme angka antar-instansi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, serta memperkuat ketepatan intervensi layanan dasar secara lebih transparan...

Menuju Kalimantan Utara Setara untuk Semua: Kebijakan dan Peta Jalan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Bumi Benuanta

Buklet Menuju Kalimantan Utara Setara untuk Semua: Kebijakan dan Peta Jalan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Bumi Benuanta mengulas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan Perda Nomor 17 Tahun 2024 melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD), penguatan regulasi turunan, integrasi isu disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RENJA dan RKPD), serta harmonisasi dan validasi data melalui sistem SIJOSKU. Dokumen ini menegaskan pendekatan pembangunan inklusif berbasis hak, dukungan anggaran afirmatif, kolaborasi lintas sektor, serta kemitraan strategis untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kaltara.

Penguatan Penerapan SPM di NTT: Perbaikan Tata Kelola Menuju Kepastian Layanan Dasar

Upaya penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bagaimana penataan tata kelola, mulai dari disiplin data, koordinasi yang konsisten, hingga pendampingan berbasis klister, dapat mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Setelah menghadapi tantangan geografis, kapasitas teknis yang beragam, dan minimnya tindak lanjut lintas perangkat daerah, peran provinsi direposisi dari sekadar pengawas menjadi pemampu yang memastikan kabupaten/kota bergerak terarah dan berbasis bukti. Perubahan ini membuahkan hasil nyata: capaian kinerja SPM meningkat signifikan, komitmen pimpinan daerah menguat, dan budaya kerja baru mulai tumbuh, di mana data menjadi kebiasaan, tindak lanjut menjadi tradisi, dan SPM digunakan bukan hanya sebagai...

Tata Kelola Baru Dana Otsus Aceh Melalui SIKD: Mewujudkan Transparansi, Efisiensi, dan Akuntabilitas dalam Satu Sistem Integrasi

Pemerintah Aceh kini menerapkan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini memastikan seluruh tahapan pengelolaan Dana Otsus, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, hingga pelaporan, berjalan dalam satu sistem terintegrasi yang memiliki jejak audit digital. Dengan interoperabilitas sistem dan akses informasi yang lebih terbuka, proses penyaluran Dana Otsus dapat dipantau secara real-time dan terukur, sehingga kebijakan fiskal menjadi lebih tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Penerapan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan Aceh yang berkelanjutan dan responsif...

Membangun Tata Kelola Transportasi Air: Inovasi Fiskal dari Kalimantan Utara

Di Kalimantan Utara, transportasi air menjadi urat nadi ekonomi dan akses utama menuju layanan dasar, mendorong lahirnya inovasi fiskal melalui kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), yang pertama di Indonesia. Diterapkan sejak Januari 2025, kebijakan ini telah mendaftarkan 57 kapal dengan 70 persen wajib pajak melunasi kewajibannya, memperkuat basis data transportasi air sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pelaku usaha, dinas teknis, kementerian terkait, dan dukungan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), PKAA tidak hanya memperkuat PAD tetapi juga mendorong tata kelola yang transparan dan adil. Keberhasilan ini kini menjadi inspirasi bagi...

Lihat Profil Lainnya

Profile terakhir

SKALA Logo Footer

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

SKALA dikelola oleh 

SKALA @ Copyright 2023