- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Program Studi Statistika Universitas Syiah Kuala (USK), yang didukung oleh Program SKALA, menjadi contoh praktik baik dalam akselerasi implementasi Satu Data Aceh. Inisiatif ini menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia sekaligus sejalan dengan Permendagri No. 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), yang mewajibkan pemerintah daerah menyebarluaskan dan memanfaatkan data, termasuk hasil pengolahan statistik. Melalui program magang, mahasiswa USK terlibat langsung dalam pembersihan, validasi, migrasi, hingga pengolahan data. Keterlibatan ini memperkuat kapasitas pengelolaan data di daerah dan mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti. Unduh publikasi untuk mengetahui...
Di Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah daerah berkomitmen pada pembangunan inklusif, didukung kolaborasi dengan masyarakat sipil. Perencanaan ini diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, menekankan partisipasi publik di setiap tahapan, dari RPJPD hingga RKPD. Komitmen ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk masa depan yang adil dan tangguh (RPJMN 2025-2045) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Pembangunan inklusif memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, memberikan akses merata ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sekaligus memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, komunitas adat, lansia, dan penyandang disabilitas untuk diakui, didengar, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pelajari lebih lanjut bagaimana Kaltara mewujudkan pembangunan inklusif...
Temukan bagaimana provinsi-provinsi di Indonesia memimpin dalam mewujudkan mobilitas yang inklusif! Publikasi terbaru kami, "Menuju Akses yang Setara," menyoroti upaya inovatif di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Utara dalam memberikan keringanan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas. Pelajari bagaimana kebijakan berbasis data, kepemimpinan lokal yang kuat, dan kolaborasi strategis, yang didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar, mengubah kehidupan dengan mengurangi beban finansial serta mendorong kemandirian dan partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat. Keberhasilan di tingkat provinsi ini menunjukkan kekuatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan menawarkan pelajaran penting untuk reformasi nasional. Simak kisah lengkapnya...
Di tengah modernisasi, lansia sering terpinggirkan dan dianggap "beban." Banyak yang berjuang sendiri, bahkan masih harus menopang keluarga. Namun, semangat juang tak pernah padam, seperti Alex Vadan (68), seorang petani sagu dari Papua Barat Daya, yang terus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kisah inspiratif ini menggarisbawahi pentingnya PAITUA, program perlindungan hari tua dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang didukung Program SKALA. PAITUA adalah bukti bahwa kolaborasi bisa memberdayakan lansia, mengubah stigma, dan membangun masyarakat yang lebih kuat.
Menjadi tua adalah bagian alami dari hidup, dan lansia bukanlah sekadar objek, melainkan subjek pembangunan yang berdaya. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pelopor masyarakat ramah lansia lewat Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia (RAD Lansia). Untuk mewujudkan masyarakat ramah lansia ini, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas, menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan lansia melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
