- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- GEDSI
- inklusi sosial
- Manajemen Keuangan
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10

Di Aceh, Sistem Informasi Gampong (SIGAP) kini menjadi aplikasi tunggal dan resmi Pemerintah Aceh untuk mengelola data gampong dan kependudukan, berlandaskan Instruksi Gubernur Nomor 05/INSTR/2025. Dengan prinsip "Minim Entry, Kaya Fungsi", data cukup dimasukkan satu kali secara terstandar, lalu dimanfaatkan untuk perencanaan, penganggaran, dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Portal SIGAP menghimpun perkembangan data dari sekitar 6.500 gampong di 23 kabupaten/kota, sementara kolaborasi dengan perguruan tinggi dan Pusdatin Kemendagri, dengan dukungan SKALA, memperkuat rasa memiliki atas sistem ini. Buklet ini menceritakan bagaimana tata kelola data yang dimulai dari desa dapat mendorong keadilan dan layanan publik yang lebih responsif,...

Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIRIOS), yang menyediakan data Orang Asli Papua (OAP) berbasis nama dan alamat (by name by address) hingga tingkat kampung. Dari Kampung Buti, kisah kader pendata Lidia Herman Warip menggambarkan tantangan membangun kepercayaan warga terhadap proses pendataan, sekaligus bagaimana pendekatan kultural dan verifikasi berjenjang—mulai dari kader kampung, kepala kampung, hingga validasi tingkat distrik—menjaga akurasi data. Didukung SKALA melalui pendampingan teknis dan penguatan tata kelola Satu Data, SIRIOS menjadi rujukan terpadu bagi perencanaan, penganggaran, dan penyaluran Dana Otonomi Khusus agar benar-benar menjangkau OAP dan masyarakat yang...

Sistem Informasi Orang Asli Papua (SIO Papua) kini menjadi rujukan utama Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan penerima manfaat Proyek Strategis Nasional pembangunan 14.000 rumah layak huni yang berlangsung hingga 2030. Melalui pendataan berbasis kampung yang dilakukan langsung oleh kader lokal secara by name by address dan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem ini memastikan bantuan perumahan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Diperkuat Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2024 dan dukungan teknis dari SKALA, SIO Papua memperkokoh tata kelola data melalui pendekatan Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan pembangunan dan layanan dasar yang lebih adil dan...

Campus Data Insight (CDI) adalah program kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik, dan Universitas Kalimantan Utara untuk menyiapkan generasi akademisi yang "melek data". Berakar pada filosofi Better Data, Better Life, program ini mendorong mahasiswa dan dosen tidak sekadar membaca data, tetapi mengolah metadata, menyusun infografis, dan menulis artikel berbasis bukti dengan memanfaatkan portal Satu Data Daerah E-Dataku. Melalui skema duta data, magang di OPD, hingga modul Sekolah Data, CDI membangun budaya data berkelanjutan yang memperkuat Sistem Statistik Nasional dan kebijakan pembangunan yang inklusif.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah berani dengan membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi penyandang disabilitas pengguna kendaraan modifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2024. Buklet cerita ini menampilkan kisah nyata Airul dan Bang Ipi—dua penyandang disabilitas daksa yang kini bisa menjalankan usaha dan bergerak bebas tanpa rasa waswas terhadap razia. Melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB, Kementerian Keuangan, dan Program SKALA (Kemitraan Australia-Indonesia), kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari revenue-centric menuju empowerment-centric: menjadikan pendapatan daerah sebagai investasi sosial dan menghadirkan negara sebagai fasilitator kemandirian bagi warga paling rentan.