- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Jurnal Analis Kebijakan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025, diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), memuat policy brief dari 15 peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan untuk peningkatan layanan dasar di berbagai pemerintah daerah. Lokakarya ini merupakan kolaborasi LAN dengan SKALA, dengan fokus pada tema Standar Pelayanan Minimal, Data & Analisis, Public Financial Management, serta GEDSI (Gender Equality, Disability, & Social Inclusion). Edisi ini juga menyoroti isu-isu strategis nasional seperti perencanaan berbasis data, transportasi publik ramah disabilitas, pariwisata inklusif, digitalisasi pemerintahan, hingga penguatan tata kelola sosial. Jurnal ini menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam membangun kebijakan...
Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak maju dengan visi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan perluasan akses layanan dasar, Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Upaya ini didukung melalui kemitraan strategis dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi Kaltara selengkapnya dalam publikasi ini.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki visi untuk mewujudkan provinsi yang lebih adil dan sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan terhadap akses layanan publik. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi didukung melalui kolaborasi dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi Gorontalo selengkapnya dalam publikasi ini.
Pemerintah Provinsi Maluku mengusung visi "Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045". Untuk mengatasi tantangan geografis dan terbatasnya anggaran, kepemimpinan baru Maluku fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. Kolaborasi ini didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, untuk terus berlanjut untuk memperkuat sistem data, perencanaan, dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi Maluku selengkapnya dalam publikasi ini.
Enam provinsi di Wilayah Papua; Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, berada di momentum penting untuk mendorong pembangunan inklusif bagi masyarakat adat. Prioritas pemerintah provinsi mencakup peningkatan kemandirian ekonomi, pengembangan mata pencarian berkelanjutan, dan pertumbuhan sosial yang merata. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi didukung melalui kolaborasi dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Tanah Papua selengkapnya dalam publikasi ini.
