- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Jelajahi Ringkasan Pengetahuan SKALA tentang bagaimana transfer fiskal antar pemerintah (Transfer ke Daerah/TKD) dapat memajukan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan bersama antara Kementerian Keuangan dan SKALA, ringkasan ini mengungkap berbagai hambatan utama, seperti kapasitas kelembagaan, sistem data, dan ketergantungan fiskal, serta menampilkan berbagai praktik yang menjanjikan, termasuk pendekatan inovatif Kalimantan Utara dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan rekomendasi kebijakan praktis, laporan ini mendukung upaya menyelaraskan desentralisasi fiskal dengan perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan yang responsif gender bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan.
Satu Data Aceh adalah inisiatif strategis Pemerintah Aceh untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh publik dan antarinstansi. Berlandaskan Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Permendagri No. 5 Tahun 2024, program ini mendukung implementasi kebijakan berbasis data dengan mengintegrasikan proses perencanaan, pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data melalui platform digital yang interaktif dan terbuka. Melalui kolaborasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Satu Data Aceh telah berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 dataset dari seluruh Aceh hingga April 2025. Portal ini menyediakan berbagai fitur seperti visualisasi data, peta interaktif, infografis tematik, dan publikasi resmi....
Pemerintah Indonesia yang berkolaborasi dengan Program SKALA turut mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan layanan dasar yang lebih adil dan responsif. Melalui kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan jaringan masyarakat sipil, SKALA mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan data terpilah berbasis gender dan disabilitas. Pendekatan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk dukungan teknis seperti penyusunan kebijakan, penguatan sistem data dan forum partisipatif, serta advokasi kebijakan yang menargetkan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan secara berkelanjutan.
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) lahir dari reformasi birokrasi yang telah berlangsung dua dekade dan membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, sistem kepegawaian, dan layanan dasar di Indonesia. Peran JFAK berdampak pada implementasi kebijakan yang efektif untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan merata seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Salah satu perannya adalah memastikan kebijakan di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional guna mencegah tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian dalam implementasi. Risalah kebijakan ini mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan JFAK di daerah, yaitu rendahnya pemahaman pimpinan daerah terhadap peran JFAK yang...
Program SKALA bersama Pemerintah Provinsi Aceh menjalin kolaborasi strategis untuk mendorong akselerasi layanan dasar melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan publik, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan fiskal dan dinamika pembangunan, kolaborasi ini berfokus pada reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem perencanaan berbasis data, serta pelibatan kelompok rentan dan masyarakat sipil. Dengan mendukung implementasi kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis bukti, kemitraan ini bertujuan untuk mewujudkan visi Pemerintah Aceh 2025–2030 dalam membangun tata kelola yang efisien dan masyarakat yang sejahtera.
