- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Penyesuaian antara kompetensi SDM yang dibentuk melalui lembaga pendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kalimantan Utara, dan kompetensi SDM yang dibutuhkan oleh pasar ketenagakerjaan, merupakan hal yang strategis dan mendesak untuk segera diintervensi oleh pemerintah daerah. Intervensi ini penting karena adanya permasalahan disparitas antara kompetensi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dan kebutuhan Dunia Industri dan Dunia Pendidikan (DUDI), yang pada akhirnya berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain kurikulum SMK yang dinilai belum sepenuhnya responsif dan minimnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Policy brief ini menyusun rekomendasi kebijakan,...
Pembangunan kawasan industri Kalimantan Utara sebagai motor penggerak ekonomi daerah sedang berhadapan dengan risiko sistemik berupa eskalasi kasus HIV/AIDS, yang mengancam keberlanjutan lingkungan investasi yang sehat di provinsi tersebut. Data epidemiologi menunjukkan peningkatan prevalensi dari 151 kasus (2020) menjadi 212 kasus (2024), dengan klaster konsentrasi utama di Kota Tarakan sebagai hub industri utama (118 kasus). Policy brief ini juga membahas beberapa permasalahan, di antaranya: minimnya edukasi dan sosialisasi, keterbatan akses layanan kesehatan, dan belum adanya regulasi khusus. Untuk itu, Dinas Kesehatan bersama Satu Data Daerah melalui policy brief ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain: penyusunan regulasi daerah, edukasi dan...
Ringkasan Penelitian Perubahan Iklim dan Layanan Dasar menunjukkan bahwa perubahan iklim memperburuk ketimpangan layanan dasar di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan terpencil dengan infrastruktur terbatas. Analisis Program SKALA di delapan provinsi (Aceh, Gorontalo, Maluku, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara) menemukan bahwa peningkatan suhu, banjir, kekeringan, dan erosi pesisir semakin menekan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Laporan ini merekomendasikan tiga prioritas strategis, yaitu investasi pada layanan dasar berketahanan iklim bagi kelompok rentan, mendukung transisi ekonomi hijau di tingkat lokal, serta mengarusutamakan data iklim dan kerentanan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Publikasi...
Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (Policy Brief) terpilih ini dihasilkan oleh Komunitas Analis Kebijakan, yaitu para peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan ( Policy Brief ) yang didukung oleh SKALA, bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang. Policy Brief tersebut merupakan masukan teknis sekaligus materi advokasi kebijakan pada bidang: (i) Pengelolaan Keuangan Publik, (ii) Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), (iii) Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi untuk Perencanaan, serta (iv) Standar Pelayanan Minimal. Dokumen ini disusun dan...
Knowledge Brief Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kebijakan dan Pelayanan Dasar yang Inklusif menyajikan strategi memperkuat perencanaan pembangunan daerah di Indonesia agar lebih responsif, berbasis data, dan partisipatif. Dokumen ini menyoroti pentingnya sinkronisasi RPJPD dan RPJMD dengan kebijakan nasional, pemanfaatan data terpilah seperti REGSOSEK dan SEPAKAT, serta partisipasi masyarakat sipil, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Melalui praktik baik oleh pemerintah provinsi di Aceh, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Gorontalo, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan, ringkasan ini menunjukkan bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan dukungan Program SKALA dapat menghasilkan kebijakan dan pelayanan dasar yang lebih inklusif, adil,...
