Provinsi Kalimantan Utara sedang menghadapi tantangan serius terkait peningkatan pelanggaran K3 yang dipicu oleh peredaran dan penyalahgunaan minuman keras (miras) ilegal. Data Dinas Satpol PP yang diolah Satu Data Daerah Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus pelanggaran K3 pada tahun 2024 sebesar 7,2% dibanding tahun 2023. Selain mengganggu ketertiban umum, situasi ini juga meningkatkan risiko tindakan kriminal/kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain: minimnya pengawasan terhadap distribusi minuman keras ilegal dan rendahnya sinergi lintas sektor. Untuk itu, policy brief ini merekomendasikan beberapa masukan kebijakan (policy inputs), di antaranya: sosialisasi...

Hingga tahun 2024, Kalimantan Utara masih memiliki kawasan kumuh dengan luasan total sekitar 750 hektar. Luas kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi adalah 9.38% dari luas total tersebut, atau masih jauh dari target nasional sebesar 0%. Kondisi ini menuntut perhatian dari pembuat kebijakan di Kalimantan Utara untuk pengelolaan kawasan kumuh secara lebih efektif sehingga dapat mencapai target yang dimandatkan oleh pemerintah pusat, sesuai lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain: masih rendahnya tingkat penanganan kawasan kumuh dan minimnya kajian mitigasi dampak sosial ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh berbasis skenario pertumbuhan ekonomi...

Penyesuaian antara kompetensi SDM yang dibentuk melalui lembaga pendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kalimantan Utara, dan kompetensi SDM yang dibutuhkan oleh pasar ketenagakerjaan, merupakan hal yang strategis dan mendesak untuk segera diintervensi oleh pemerintah daerah. Intervensi ini penting karena adanya permasalahan disparitas antara kompetensi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi dan kebutuhan Dunia Industri dan Dunia Pendidikan (DUDI), yang pada akhirnya berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain kurikulum SMK yang dinilai belum sepenuhnya responsif dan minimnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Policy brief ini menyusun rekomendasi kebijakan,...

Pembangunan kawasan industri Kalimantan Utara sebagai motor penggerak ekonomi daerah sedang berhadapan dengan risiko sistemik berupa eskalasi kasus HIV/AIDS, yang mengancam keberlanjutan lingkungan investasi yang sehat di provinsi tersebut. Data epidemiologi menunjukkan peningkatan prevalensi dari 151 kasus (2020) menjadi 212 kasus (2024), dengan klaster konsentrasi utama di Kota Tarakan sebagai hub industri utama (118 kasus). Policy brief ini juga membahas beberapa permasalahan, di antaranya: minimnya edukasi dan sosialisasi, keterbatan akses layanan kesehatan, dan belum adanya regulasi khusus. Untuk itu, Dinas Kesehatan bersama Satu Data Daerah melalui policy brief ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan, antara lain: penyusunan regulasi daerah, edukasi dan...