- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memunculkan kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU-SG). Instrumen fiskal ini bertujuan mempercepat pemenuhan layanan dasar melalui transfer khusus (earmarked transfer). Risalah kebijakan ini menganalisis dampak DAU-SG periode 2023-2025 terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025. Analisis menunjukkan korelasi positif antara peningkatan alokasi DAU-SG 2024 dengan capaian SPM 2025 serta efektivitas intervensi fiskal berbasis kinerja. Namun, sejumlah persoalan masih mengemuka. Pertama, terdapat kesenjangan capaian SPM pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kedua, efektivitas pemanfaatan DAU-SG berbeda signifikan antar daerah. Ketiga, sistem pemantauan dan evaluasi (M&E)...
Provinsi Kalimantan Utara, sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB), masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), dengan lebih dari 70% pendanaan berasal dari pusat. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja semakin mempersempit ruang fiskal, terutama setelah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur ditunda pencairannya. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sementara belanja pegawai terus meningkat. Risalah kebijakan ini membahas kerentanan pengelolaan anggaran terhadap penyalahgunaan serta keterbatasan dan aksesibilitas infrastruktur. Diperlukan strategi konkret seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan,...
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang kurang akurat merupakan permasalahan yang paling memperlambat pencapaian target program-program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Data yang bersumber dari kabupaten/kota sering kali dirasa tidak akurat atau tidak mutakhir. Dampaknya, data tersebut tidak mendukung kebutuhan perumusan dokumen perencanaan dan berbasis bukti (evidence-based policy). Padahal, dokumen-dokumen tersebut menjadi penentu efisiensi, efektivitas, dan dampak pemanfaatan anggaran program-program kesejahteraan sosial di Kalimantan Utara. Policy brief ini menemukan beberapa permasalahan, yaitu: belum adanya pedoman yang mengatur standar pendataan serta verifikasi dan validasi data, minimnya sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan SIJOSKU sebagai...
Provinsi Kalimantan Utara sedang menghadapi tantangan serius terkait peningkatan pelanggaran K3 yang dipicu oleh peredaran dan penyalahgunaan minuman keras (miras) ilegal. Data Dinas Satpol PP yang diolah Satu Data Daerah Kalimantan Utara tahun 2025 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus pelanggaran K3 pada tahun 2024 sebesar 7,2% dibanding tahun 2023. Selain mengganggu ketertiban umum, situasi ini juga meningkatkan risiko tindakan kriminal/kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain: minimnya pengawasan terhadap distribusi minuman keras ilegal dan rendahnya sinergi lintas sektor. Untuk itu, policy brief ini merekomendasikan beberapa masukan kebijakan (policy inputs), di antaranya: sosialisasi...
Hingga tahun 2024, Kalimantan Utara masih memiliki kawasan kumuh dengan luasan total sekitar 750 hektar. Luas kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi adalah 9.38% dari luas total tersebut, atau masih jauh dari target nasional sebesar 0%. Kondisi ini menuntut perhatian dari pembuat kebijakan di Kalimantan Utara untuk pengelolaan kawasan kumuh secara lebih efektif sehingga dapat mencapai target yang dimandatkan oleh pemerintah pusat, sesuai lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain: masih rendahnya tingkat penanganan kawasan kumuh dan minimnya kajian mitigasi dampak sosial ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh berbasis skenario pertumbuhan ekonomi...
