- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Provinsi NTT bergerak menuju provinsi yang lebih inklusif dan sejahtera. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mewujudkan visi ini dengan memperluas akses layanan dasar, memperkuat infrastruktur, dan mendorong kesetaraan peluang bagi seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi didukung melalui kolaborasi dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi NTT selengkapnya dalam publikasi ini.
Untuk mewujudkan NTB yang makmur mendunia, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memperkuat perekonomian daerah dan infrastruktur, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, untuk terus berlanjut untuk memperkuat sistem data, perencanaan, dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi NTB selengkapnya dalam publikasi ini.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif. Penguatan pemanfaatan DTSEN juga ditegaskan dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Intervensi berbasis DTSEN dan data sosial ekonomi lainnya dapat berdampak sistemik jika dirancang untuk melindungi warga miskin, mencegah kelompok menengah jatuh ke kategori rentan, dan mendukung pemanfaatan DTSEN di tingkat daerah. Risalah kebijakan ini mengidentifikasi tantangan utama, yaitu banyaknya persyaratan administrasi dan lambatnya proses pemberian akses data, terutama shapefile...
Sebagai wujud komitmen berkelanjutan dalam akselerasi layanan dasar, SKALA, Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, terus memperkuat tata kelola desentralisasi dan meningkatkan akses layanan dasar yang inklusif bagi kelompok miskin dan rentan, khususnya di wilayah tertinggal. Publikasi ini merupakan ringkasan dari Laporan Perkembangan SKALA (Juli–Desember 2024) yang memuat berbagai capaian strategis program, seperti penguatan tata kelola data, peningkatan manajemen keuangan publik, integrasi data sosial ekonomi dalam kebijakan, perluasan partisipasi masyarakat sipil, serta kemajuan dalam kesetaraan gender dan inklusi penyandang disabilitas. Selama periode pelaporan ini, Program SKALA juga mendukung reformasi mekanisme transfer fiskal dan pengembangan sistem informasi desa. Di tengah masa...
Revisi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024 menandai arah baru tata kelola fiskal di Papua dan Aceh, dengan fokus pada akuntabilitas, inklusi, dan efisiensi. Dokumen ini merekam pembelajaran dari proses kolaboratif lintas kementerian dan daerah dalam menyusun regulasi, serta bagaimana kebijakan ini memperkuat integrasi sistem informasi, penyelarasan dengan konteks lokal, dan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Dengan dukungan aktif dari program SKALA, PMK ini bertujuan memastikan Dana Otsus benar-benar berdampak bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan Orang Asli Papua, sekaligus mendorong transparansi melalui interoperabilitas sistem dan perencanaan berbasis bukti.
