- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Sebagai wilayah kepulauan, Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim khususnya kenaikan muka air laut dan meningkatnya frekuensi banjir rob. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyediaan layanan dasar kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Masalah utama yang muncul antara lain: kesenjangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum sepenuhnya mencakup masyarakat miskin. Risalah kebijakan ini merekomendasikan langkah-langkah berikut: 1) mengintegrasikan aspek risiko perubahan iklim dalam dokumen pembangunan dan tata ruang wilayah provinsi; 2) mengoptimalisasi penyediaan layanan dasar kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan; dan 3) memperbarui serta mengintegrasikan data lintas sektor...
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke seluruh siklus pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Landasan hukum untuk upaya ini diawali oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, dan secara konsisten diperkuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN 2025–2045) dan menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2025–2029). Di tingkat daerah, pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Namun, terlepas dari kebijakan yang kokoh ini,...
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memunculkan kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU-SG). Instrumen fiskal ini bertujuan mempercepat pemenuhan layanan dasar melalui transfer khusus (earmarked transfer). Risalah kebijakan ini menganalisis dampak DAU-SG periode 2023-2025 terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025. Analisis menunjukkan korelasi positif antara peningkatan alokasi DAU-SG 2024 dengan capaian SPM 2025 serta efektivitas intervensi fiskal berbasis kinerja. Namun, sejumlah persoalan masih mengemuka. Pertama, terdapat kesenjangan capaian SPM pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kedua, efektivitas pemanfaatan DAU-SG berbeda signifikan antar daerah. Ketiga, sistem pemantauan dan evaluasi (M&E)...
Provinsi Kalimantan Utara, sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB), masih sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), dengan lebih dari 70% pendanaan berasal dari pusat. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja semakin mempersempit ruang fiskal, terutama setelah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur ditunda pencairannya. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sementara belanja pegawai terus meningkat. Risalah kebijakan ini membahas kerentanan pengelolaan anggaran terhadap penyalahgunaan serta keterbatasan dan aksesibilitas infrastruktur. Diperlukan strategi konkret seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan,...
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang kurang akurat merupakan permasalahan yang paling memperlambat pencapaian target program-program kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Data yang bersumber dari kabupaten/kota sering kali dirasa tidak akurat atau tidak mutakhir. Dampaknya, data tersebut tidak mendukung kebutuhan perumusan dokumen perencanaan dan berbasis bukti (evidence-based policy). Padahal, dokumen-dokumen tersebut menjadi penentu efisiensi, efektivitas, dan dampak pemanfaatan anggaran program-program kesejahteraan sosial di Kalimantan Utara. Policy brief ini menemukan beberapa permasalahan, yaitu: belum adanya pedoman yang mengatur standar pendataan serta verifikasi dan validasi data, minimnya sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan SIJOSKU sebagai...
