Ringkasan
  • Semua
  • Anggaran Responsif Gender
  • Data & Analitik
  • disabilitas
  • disabilitas intelektual
  • down syndrome
  • GEDSI
  • inklusi sosial
  • Keuangan Publik
  • sindrom down
  • SPM
  • Standard
  • Top 10
Memperkuat Menu DAU Specific Grant untuk Mempercepat Pemenuhan Pelayanan Dasar di Daerah

Sejak 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) untuk mengurangi kesenjangan layanan publik dan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Namun, implementasinya masih terkendala. Diperlukan “penguatan” daftar kegiatan/subkegiatan DAU SG yang lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan interpretasi indikator SPM antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, menu kegiatan DAU SG dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 masih terlalu luas. Kurang dari separuh subkegiatan DAU SG benar-benar mendukung SPM di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penggunaan anggaran DAU...

Membangun Ketahanan Iklim di NTB Melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Sosial Adaptif

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki kapasitas adaptasi rendah terhadap kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim. Sistem perlindungan sosial yang ada masih berfokus pada bantuan rutin bagi keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum cukup responsif terhadap risiko bencana. Risalah kebijakan ini menyoroti meningkatnya kerentanan kelompok rentan, ketimpangan penerima bantuan sosial, hilangnya mata pencaharian di sektor primer, serta belum siapnya mekanisme bantuan sosial pascabencana kenaikan muka air laut. Untuk itu, direkomendasikan tiga langkah utama: 1) mendorong keragaman mata pencaharian di wilayah terdampak; 2) menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Sosial...

Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan  di NTB Melalui Pembangunan Berketahanan Iklim

Pemerataan akses pendidikan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut diperburuk oleh dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut yang menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), menetapkan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah. Di NTB pemenuhan layanan dasar pendidikan menghadapi tiga persoalan utama: 1) kerusakan fasilitas sekolah di wilayah pesisir akibat potensi kenaikan muka air laut; 2) meningkatnya risiko anak putus sekolah di daerah terdampak; dan 3) kerentanan ganda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Untuk itu, risalah kebijakan ini...

Apakah Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan di NTB Sudah Adaptif terhadap Dampak Perubahan Iklim?

Sebagai wilayah kepulauan, Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim khususnya kenaikan muka air laut dan meningkatnya frekuensi banjir rob. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyediaan layanan dasar kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Masalah utama yang muncul antara lain: kesenjangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum sepenuhnya mencakup masyarakat miskin. Risalah kebijakan ini merekomendasikan langkah-langkah berikut: 1) mengintegrasikan aspek risiko perubahan iklim dalam dokumen pembangunan dan tata ruang wilayah provinsi; 2) mengoptimalisasi penyediaan layanan dasar kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan; dan 3) memperbarui serta mengintegrasikan data lintas sektor...

Membangun Desain Penguatan Kapasitas PUG yang Berkelanjutan: Pembelajaran Dukungan Pelatihan di Wilayah Program SKALA

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke seluruh siklus pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Landasan hukum untuk upaya ini diawali oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, dan secara konsisten diperkuat dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN 2025–2045) dan menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2025–2029). Di tingkat daerah, pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Namun, terlepas dari kebijakan yang kokoh ini,...

Lihat Ringkasan Lainnya

RIngkasan terakhir

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

SKALA dikelola oleh 

SKALA @ Copyright 2023