- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Kolaborasi SKALA dengan program-program kemitraan Australia–Indonesia seperti INKLUSI, INOVASI, dan KIAT memperkuat tata kelola dan layanan dasar yang inklusif di Indonesia. Melalui kerja sama lintas sektor ini, SKALA mendorong kebijakan responsif gender dan disabilitas, inovasi pembiayaan layanan dasar, serta penggunaan data untuk perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Inisiatif ini mendukung prioritas nasional di bidang manajemen keuangan publik, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pengarusutamaan GEDSI, menciptakan dampak nyata hingga tingkat daerah.
Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender. Untuk mencapai ini, diperlukan upaya yang konsisten di tingkat daerah untuk berkontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional kesetaraan gender, selain dengan memperkuat tata kelola dan pelembagaan untuk pelaksanaan juga pemahaman atas persoalan ketimpangan gender melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah memberikan arah dan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang...
Jelajahi Ringkasan Pengetahuan SKALA tentang bagaimana transfer fiskal antar pemerintah (Transfer ke Daerah/TKD) dapat memajukan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan bersama antara Kementerian Keuangan dan SKALA, ringkasan ini mengungkap berbagai hambatan utama, seperti kapasitas kelembagaan, sistem data, dan ketergantungan fiskal, serta menampilkan berbagai praktik yang menjanjikan, termasuk pendekatan inovatif Kalimantan Utara dalam mengarusutamakan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Dengan rekomendasi kebijakan praktis, laporan ini mendukung upaya menyelaraskan desentralisasi fiskal dengan perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan yang responsif gender bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan.
Satu Data Aceh adalah inisiatif strategis Pemerintah Aceh untuk menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh publik dan antarinstansi. Berlandaskan Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Permendagri No. 5 Tahun 2024, program ini mendukung implementasi kebijakan berbasis data dengan mengintegrasikan proses perencanaan, pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi data melalui platform digital yang interaktif dan terbuka. Melalui kolaborasi lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Satu Data Aceh telah berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 dataset dari seluruh Aceh hingga April 2025. Portal ini menyediakan berbagai fitur seperti visualisasi data, peta interaktif, infografis tematik, dan publikasi resmi....
Pemerintah Indonesia yang berkolaborasi dengan Program SKALA turut mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan layanan dasar yang lebih adil dan responsif. Melalui kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan jaringan masyarakat sipil, SKALA mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan data terpilah berbasis gender dan disabilitas. Pendekatan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk dukungan teknis seperti penyusunan kebijakan, penguatan sistem data dan forum partisipatif, serta advokasi kebijakan yang menargetkan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan secara berkelanjutan.
