- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Risalah Pengetahuan ini merangkum pembelajaran kunci dari implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2021–2024, termasuk tantangan dalam pelembagaan di daerah dan peluang peningkatan arah kebijakan menuju RAN PD 2025–2029. Studi ini menelaah kesenjangan perencanaan, tata kelola, indikator, hingga partisipasi penyandang disabilitas, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis hak. Dokumen ini menjadi referensi penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan untuk memperkuat integrasi isu disabilitas dalam sistem perencanaan nasional dan daerah.
Dalam lima tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Ketergantungan provinsi ini terhadap penerimaan yang bersumber dari transfer pusat masih sangat tinggi. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mencapai 0,67%, sementara Rasio PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada pada kisaran 29,89 % di 2024, dan diperkirakan 34,83% pada 2025. Kajian tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia Indonesia, menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal. Permasalahan utama diantaranya meliputi...
Sejak 2023, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) untuk mengurangi kesenjangan layanan publik dan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Namun, implementasinya masih terkendala. Diperlukan “penguatan” daftar kegiatan/subkegiatan DAU SG yang lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar. Salah satu persoalan utama adalah perbedaan interpretasi indikator SPM antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, menu kegiatan DAU SG dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 masih terlalu luas. Kurang dari separuh subkegiatan DAU SG benar-benar mendukung SPM di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penggunaan anggaran DAU...
Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki kapasitas adaptasi rendah terhadap kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim. Sistem perlindungan sosial yang ada masih berfokus pada bantuan rutin bagi keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum cukup responsif terhadap risiko bencana. Risalah kebijakan ini menyoroti meningkatnya kerentanan kelompok rentan, ketimpangan penerima bantuan sosial, hilangnya mata pencaharian di sektor primer, serta belum siapnya mekanisme bantuan sosial pascabencana kenaikan muka air laut. Untuk itu, direkomendasikan tiga langkah utama: 1) mendorong keragaman mata pencaharian di wilayah terdampak; 2) menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Sosial...
Pemerataan akses pendidikan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut diperburuk oleh dampak perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut yang menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), menetapkan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah. Di NTB pemenuhan layanan dasar pendidikan menghadapi tiga persoalan utama: 1) kerusakan fasilitas sekolah di wilayah pesisir akibat potensi kenaikan muka air laut; 2) meningkatnya risiko anak putus sekolah di daerah terdampak; dan 3) kerentanan ganda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Untuk itu, risalah kebijakan ini...
