- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Kumpulan Naskah Risalah Kebijakan (Policy Brief) terpilih ini dihasilkan oleh Komunitas Analis Kebijakan, yaitu para peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan ( Policy Brief ) yang didukung oleh SKALA, bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang. Policy Brief tersebut merupakan masukan teknis sekaligus materi advokasi kebijakan pada bidang: (i) Pengelolaan Keuangan Publik, (ii) Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), (iii) Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi untuk Perencanaan, serta (iv) Standar Pelayanan Minimal. Dokumen ini disusun dan...
Knowledge Brief Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kebijakan dan Pelayanan Dasar yang Inklusif menyajikan strategi memperkuat perencanaan pembangunan daerah di Indonesia agar lebih responsif, berbasis data, dan partisipatif. Dokumen ini menyoroti pentingnya sinkronisasi RPJPD dan RPJMD dengan kebijakan nasional, pemanfaatan data terpilah seperti REGSOSEK dan SEPAKAT, serta partisipasi masyarakat sipil, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Melalui praktik baik oleh pemerintah provinsi di Aceh, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Gorontalo, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan, ringkasan ini menunjukkan bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan dukungan Program SKALA dapat menghasilkan kebijakan dan pelayanan dasar yang lebih inklusif, adil,...
Jurnal Analis Kebijakan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025, diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), memuat policy brief dari 15 peserta Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan untuk peningkatan layanan dasar di berbagai pemerintah daerah. Lokakarya ini merupakan kolaborasi LAN dengan SKALA, dengan fokus pada tema Standar Pelayanan Minimal, Data & Analisis, Public Financial Management, serta GEDSI (Gender Equality, Disability, & Social Inclusion). Edisi ini juga menyoroti isu-isu strategis nasional seperti perencanaan berbasis data, transportasi publik ramah disabilitas, pariwisata inklusif, digitalisasi pemerintahan, hingga penguatan tata kelola sosial. Jurnal ini menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam membangun kebijakan...
Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak maju dengan visi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan perluasan akses layanan dasar, Pemerintah Provinsi Kaltara berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Upaya ini didukung melalui kemitraan strategis dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi Kaltara selengkapnya dalam publikasi ini.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki visi untuk mewujudkan provinsi yang lebih adil dan sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan terhadap akses layanan publik. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi didukung melalui kolaborasi dengan SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pembangunan yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Baca Ringkasan Dukungan Program SKALA di Provinsi Gorontalo selengkapnya dalam publikasi ini.
