- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan responsif diwujudkan melalui keterbukaan untuk berinovasi. Sejalan dengan Misi 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara 2025-2029, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat pemanfaatan inovasi untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil. Jumlah inovasi daerah meningkat dari 29 inovasi pada 2022, bertambah lagi pada 2023, dan mencapai 41 inovasi pada 2024. Namun, tata kelolanya masih perlu diperkuat karena sebagian besar masih berada pada kategori rendah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah telah menjadi dasar penting. Namun, masih perlu dilengkapi aturan pelaksana yang mengatur mekanisme...
Dokumen ini menggambarkan bagaimana Program SKALA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui penguatan regulasi, integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kolaborasi lintas kementerian dan daerah difokuskan pada penyediaan alat bantu teknis, pedoman pembiayaan, kalkulator biaya, serta pendampingan untuk menyusun rencana aksi SPM yang terukur dan inklusif. Empat Rencana Aksi Tematik, pengelolaan pelaksanaan SPM, perencanaan daerah, penganggaran daerah, dan pemanfaatan dana otonomi khusus, menjadi kerangka utama untuk memastikan layanan dasar dapat dipenuhi bagi kelompok rentan secara konsisten dan berbasis data. Pendekatan ini meningkatkan koordinasi, tata kelola, dan...
Program SKALA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengelolaan keuangan publik guna meningkatkan layanan dasar di daerah, terutama melalui penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi transfer fiskal, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan pendapatan. Dokumen ini menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta perlunya sistem regulasi dan administrasi yang lebih efektif. Melalui tiga Rencana Aksi Tematik, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan dana abadi daerah, dan pengelolaan transfer fiskal, SKALA memberikan asistensi teknis, dialog kebijakan, dan pendampingan di provinsi mitra untuk mendorong alokasi anggaran yang lebih berkualitas, administrasi pendapatan yang lebih kuat, serta sinergi fiskal yang lebih responsif...
Risalah Pengetahuan ini merangkum pembelajaran kunci dari implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2021–2024, termasuk tantangan dalam pelembagaan di daerah dan peluang peningkatan arah kebijakan menuju RAN PD 2025–2029. Studi ini menelaah kesenjangan perencanaan, tata kelola, indikator, hingga partisipasi penyandang disabilitas, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis hak. Dokumen ini menjadi referensi penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan untuk memperkuat integrasi isu disabilitas dalam sistem perencanaan nasional dan daerah.
Dalam lima tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Ketergantungan provinsi ini terhadap penerimaan yang bersumber dari transfer pusat masih sangat tinggi. Rasio PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mencapai 0,67%, sementara Rasio PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berada pada kisaran 29,89 % di 2024, dan diperkirakan 34,83% pada 2025. Kajian tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara bersama SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia Indonesia, menunjukkan adanya potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal. Permasalahan utama diantaranya meliputi...
