- Semua
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia sering kali menghadapi tantangan terkait wilayah dan masyarakat yang tidak homogen. Penerapan SPM yang simetris atau seragam berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inefisiensi karena mengabaikan heterogenitas karakteristik dan tantangan antardaerah. Knowledge brief ini menemukan beberapa permasalahan utama, seperti: regulasi dan desain pemenuhan SPM yang belum responsif terhadap keragaman kapasitas kinerja pemerintah daerah, alokasi sumber daya yang kurang efisien, serta keterbatasan insentif. Dokumen ini menjabarkan pendekatan penyusunan tipologi daerah dan hasil analisisnya. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup: penyempurnaan kebijakan perencanaan target pemenuhan SPM, optimalisasi alokasi anggaran, serta penyiapan desain dan panduan...
Biaya pelayanan dasar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) jauh lebih tinggi dibanding daerah non-3T. Monitoring Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant/DAU SG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menunjukkan disparitas signifikan, antara lain biaya imunisasi di Krayan mencapai delapan kali lipat, harga semen hingga sepuluh kali lipat, serta rujukan medis yang bergantung pada transportasi khusus. Kondisi ini mencerminkan beban operasional dan logistik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula DAU. PMK Nomor 67 Tahun 2024 Pasal 62 tentang Faktor Penyesuaian telah memasukkan berbagai indeks karakteristik wilayah, tetapi belum menyediakan komponen afirmasi khusus bagi daerah 3T. Akibatnya, alokasi DAU...
Tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan responsif diwujudkan melalui keterbukaan untuk berinovasi. Sejalan dengan Misi 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara 2025-2029, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat pemanfaatan inovasi untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi hasil. Jumlah inovasi daerah meningkat dari 29 inovasi pada 2022, bertambah lagi pada 2023, dan mencapai 41 inovasi pada 2024. Namun, tata kelolanya masih perlu diperkuat karena sebagian besar masih berada pada kategori rendah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah telah menjadi dasar penting. Namun, masih perlu dilengkapi aturan pelaksana yang mengatur mekanisme...
Dokumen ini menggambarkan bagaimana Program SKALA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui penguatan regulasi, integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kolaborasi lintas kementerian dan daerah difokuskan pada penyediaan alat bantu teknis, pedoman pembiayaan, kalkulator biaya, serta pendampingan untuk menyusun rencana aksi SPM yang terukur dan inklusif. Empat Rencana Aksi Tematik, pengelolaan pelaksanaan SPM, perencanaan daerah, penganggaran daerah, dan pemanfaatan dana otonomi khusus, menjadi kerangka utama untuk memastikan layanan dasar dapat dipenuhi bagi kelompok rentan secara konsisten dan berbasis data. Pendekatan ini meningkatkan koordinasi, tata kelola, dan...
Program SKALA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengelolaan keuangan publik guna meningkatkan layanan dasar di daerah, terutama melalui penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi transfer fiskal, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan pendapatan. Dokumen ini menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah, ketergantungan pada transfer pusat, serta perlunya sistem regulasi dan administrasi yang lebih efektif. Melalui tiga Rencana Aksi Tematik, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan dana abadi daerah, dan pengelolaan transfer fiskal, SKALA memberikan asistensi teknis, dialog kebijakan, dan pendampingan di provinsi mitra untuk mendorong alokasi anggaran yang lebih berkualitas, administrasi pendapatan yang lebih kuat, serta sinergi fiskal yang lebih responsif...
