Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kebijakan dan Pelayanan Dasar yang Inklusif

Knowledge Brief Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kebijakan dan Pelayanan Dasar yang Inklusif menyajikan strategi memperkuat perencanaan pembangunan daerah di Indonesia agar lebih responsif, berbasis data, dan partisipatif. Dokumen ini menyoroti pentingnya sinkronisasi RPJPD dan RPJMD dengan kebijakan nasional, pemanfaatan data terpilah seperti REGSOSEK dan SEPAKAT, serta partisipasi masyarakat sipil, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Melalui praktik baik oleh pemerintah provinsi di Aceh, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Gorontalo, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan, ringkasan ini menunjukkan bagaimana kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan dukungan Program SKALA dapat menghasilkan kebijakan dan pelayanan dasar yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.