Menuju Pembangunan Inklusif: Kalimantan Utara Bersama Suara Masyarakat

Di Kalimantan Utara (Kaltara), pemerintah daerah berkomitmen pada pembangunan inklusif, didukung kolaborasi dengan masyarakat sipil. Perencanaan ini diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, menekankan partisipasi publik di setiap tahapan, dari RPJPD hingga RKPD. Komitmen ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk masa depan yang adil dan tangguh (RPJMN 2025-2045) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Pembangunan inklusif memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, memberikan akses merata ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sekaligus memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, komunitas adat, lansia, dan penyandang disabilitas untuk diakui, didengar, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Pelajari lebih lanjut bagaimana Kaltara mewujudkan pembangunan inklusif dan membentuk kebijakan melalui suara masyarakat.

Baca bookletnya di sini!