Mendorong Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Yang Lebih Efektif di Provinsi Kalimantan Utara

Hingga tahun 2024, Kalimantan Utara masih memiliki kawasan kumuh dengan luasan total sekitar 750 hektar. Luas kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi adalah 9.38% dari luas total tersebut, atau masih jauh dari target nasional sebesar 0%. Kondisi ini menuntut perhatian dari pembuat kebijakan di Kalimantan Utara untuk pengelolaan kawasan kumuh secara lebih efektif sehingga dapat mencapai target yang dimandatkan oleh pemerintah pusat, sesuai lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Policy brief ini membahas beberapa permasalahan, antara lain: masih rendahnya tingkat penanganan kawasan kumuh dan minimnya kajian mitigasi dampak sosial ekonomi pertumbuhan kawasan kumuh berbasis skenario pertumbuhan ekonomi dan alokasi anggaran. Penulisan policy brief ini dimaksudkan untuk menawarkan opsi-opsi kebijakan perbaikan pengelolaan kawasan kumuh, yaitu: pemetaan dan estimasi luasan dan sebaran kawasan kumuh, identifikasi alokasi anggaran lintas sektor penyedia layanan dasar, serta terbentuknya koordinator penyusunan desain dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh.