SEKAR Inklusif: Sistem Manajemen Pembelajaran untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

SEKAR Inklusif merupakan aplikasi daring pembelajaran untuk memperkuat kemampuan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, membaca anggaran, memperjuangkan kebutuhan warga melalui usulan berbasis bukti, dan mengawal pelaksanaannya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Bagaimana memastikan perencanaan dan penganngaran  pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat? Pertanyaan ini berkaitan dengan cara pemerintah menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan belanja publik mendukung layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai proses tersebut, Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia, memperkenalkan Sistem Manajemen Pembelajaran/Learning Management System (LMS) Sekolah Anggaran Inklusif (SEKAR Inklusif) di Jakarta pada 27 Oktober 2026.

Platform pembelajaran daring ini dirancang untuk membantu masyarakat mempelajari perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif secara mandiri. Sasaran pengguna aplikasi ini termasuk dan tidak terbatas pada organisasi masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, jurnalis, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum.

Peluncuran SEKAR Inklusif diselenggarakan secara hibrida dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan baik dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas. Sesi bincang-bincang dengan menghadirkan narasumber dari lintas unsur merefleksikan dan membahas upaya meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Anggaran Responsif Gender dan Inklusif

Salah satu tantangan alokasi  anggaran belanja pemerintah adalah  apakah alokasi belanja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Besarnya anggaran atau tingkat penyerapan belanja belum cukup untuk menunjukkan apakah layanan publik telah menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani Dwi Lestariningsih, menjelaskan bahwa anggaran menentukan arah pembangunan sekaligus memengaruhi akses masyarakat terhadap manfaatnya.

“Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang menentukan prioritas pembangunan, distribusi sumber daya, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.”

Tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang setara juga terlihat dari kondisi ketimpangan gender. Pada 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara nasional menunjukan sebesar 0,402, turun dari 0,421 pada 2024.

Meski menunjukkan perbaikan, ketimpangan gender masih memerlukan perhatian. Kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki agar alokasi sumber daya dapat merespon kebutuhan yang berbeda dan mendukung kesetaraan.

Partisipasi Bermakna Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Memahami kebutuhan masyarakat membutuhkan informasi tentang kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sipil  berperan menyuarakan aspirasi tersebut, terutama dari kelompok yang belum terwakili secara memadai dalam proses pembangunan.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Qurrota A’yun, menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam perencanaan berbasis bukti.

“Masyarakat sipil banyak bekerja secara langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Mereka memahami persoalan yang dihadapi komunitas dan dapat menyampaikan aspirasi kelompok yang sering kali belum terwakili dalam proses pembangunan,” ujar Qurrota.

Agar keterlibatan tersebut efektif, masyarakat perlu memahami bagaimana prioritas pembangunan diterjemahkan menjadi program dan kegiatan, bagaimana anggaran dialokasikan, serta bagaimana pelaksanaannya dipantau. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat menyampaikan usulan yang lebih terarah dan mengikuti tindak lanjutnya dalam proses pembangunan.

Namun, pengetahuan tentang anggaran tidak selalu mudah diperoleh. Masyarakat yang ingin terlibat perlu memahami dokumen perencanaan, membaca alokasi belanja, dan menghubungkannya dengan kebutuhan layanan. Kebutuhan untuk memperluas akses pembelajaran inilah yang melatarbelakangi pengembangan SEKAR Inklusif.

Memperluas Akses Belajar tentang Anggaran

Sekretaris Jenderal FITRA, Ervyn Kaffah, menjelaskan bahwa SEKAR Inklusif melanjutkan upaya FITRA dalam memperkuat literasi anggaran. Inisiatif tersebut berawal dari Budget Resource Center atau Pusat Pengetahuan Anggaran, yang menjalankan empat fungsi: pembelajaran, penyediaan informasi, analisis, dan advokasi anggaran.

Pengalaman itu kemudian menjadi salah satu landasan pengembangan Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) untuk memperkuat pemahaman anggaran bersama masyarakat dan pemerintah. Setelah melalui proses selama dua tahun, FITRA melalui dukungan SKALA mengembangkan SEKAR Inklusif sebagai platform digital yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

“Kami ingin menghadirkan sebuah platform yang mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya oleh teman-teman yang selama ini aktif memperkuat kapasitas dan mendampingi kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujar Ervyn.

SEKAR Inklusif dirancang agar peserta dari berbagai latar belakang dapat belajar secara mandiri,lebih fleksibel secara waktu, dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.  Materi pembelajaran diharapkan membantu peserta memahami dokumen perencanaan dan anggaran, mengenali kesenjangan layanan, serta menyiapkan masukan berdasarkan data dan kebutuhan warga.

Pengetahuan tentang anggaran perlu digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan belanja pemerintah telah menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu memahami dokumen anggaran sekaligus mengenali hambatan yang dihadapi warga dalam mengakses layanan publik.

Menghubungkan Data Anggaran dengan Kondisi Warga

Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menjelaskan pentingnya melihat anggaran dari pengalaman dan perspektif masyarakat. Ia memberikan ilustrasi tentang seorang perempuan penyandang disabilitas yang ingin memperoleh layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan mungkin tersedia, tetapi perjalanan menuju lokasi sulit ditempuh. Informasi yang tidak aksesibel dan ketiadaan pendamping juga dapat menghambat akses.

Contoh ini memperlihatkan bahwa tersedianya fasilitas dan terealisasinya belanja belum menjamin semua warga dapat memanfaatkan layanan. Data anggaran perlu dibaca bersama pengalaman masyarakat untuk mengenali kesenjangan yang masih terjadi.

“Di sinilah pentingnya mempertemukan data, pengalaman masyarakat, dan keputusan  anggaran,” ujar Ted.

Pengalaman implementasi SKALA bersama mitra di daerah juga menunjukkan keberhasilan upaya memasukkan kebutuhan kelompok rentan ke dalam perencanaan dan penganggaran. Di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 94 dari 137 usulan kelompok rentan telah terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di Kalimantan Utara, sebanyak 42 usulan melalui mekanisme Mentari Kaltara telah diakomodasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Angka tersebut menggambarkan perkembangan dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah. Namun, tindak lanjutnya tetap perlu dipantau untuk mengetahui apakah kegiatan benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Melalui SEKAR Inklusif, masyarakat diharapkan dapat memperkuat kemampuan untuk membaca anggaran, menyusun usulan berbasis bukti, berdialog dengan pemerintah, dan memantau pelaksanaan program. SEKAR  Inklusif terdiri dari lima modul pembelajaran, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender dan Inklusif,
2. Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Data Terpilah,
3. Advokasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Responsif Gender dan Inklusif,
4. Pelaksanaan dan Pemantauan Advokasi yang Responsif Gender dan Inklusif,
5. Pusat Pengetahuan Anggaran Inklusif (PPAI): Dari Data Menjadi Pengetahuan, Dari Pengetahuan Menjadi Perubahan.

Untuk mengakses dan memulai pembelajaran di Sistem Manajemen Pembelajaran/LMS Sekar Inklusif dapat mulai mendaftar di sini: laman pendaftaran SEKAR Inklusif.