Pemprov Gorontalo Integrasikan Data Sektoral dan Spasial untuk Pertajam Prioritas Pembangunan

Pemerintah Provinsi Gorontalo memfinalisasi daftar data daerah 2026 sebagai langkah untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui Forum Satu Data Daerah Provinsi Gorontalo yang berlangsung pada 28–29 Juli 2026, pemerintah mulai mengintegrasikan data sektoral dan spasial agar penentuan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

Forum yang dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, para sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan dari 32 OPD tersebut menjadi bagian dari implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Seluruh data yang dihimpun akan diverifikasi agar memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi sebelum dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, mengatakan bahwa setiap data yang dihasilkan oleh perangkat daerah harus melalui proses pengumpulan, pemeriksaan, dan validasi sebelum digunakan atau dipublikasikan.

Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memfinalisasi daftar data sektoral 2026, forum tersebut juga membahas pengelolaan data spasial sebagai bagian dari ekosistem data daerah yang terintegrasi.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Gorontalo, Yuliana Rivai, mengatakan bahwa pemerintah daerah kini memasuki tahap baru dalam pengelolaan data. Fokus saat ini adalah memastikan seluruh OPD menghasilkan data spasial yang berkualitas, mutakhir, interoperabel, dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Yuliana, integrasi data spasial dengan data statistik dan sektoral memungkinkan pemerintah melihat berbagai persoalan dalam satu wilayah secara bersamaan. Dengan demikian, satu intervensi dapat menjawab lebih dari satu kebutuhan pembangunan.

Sebagai contoh, data kawasan strategis dapat dipadukan dengan data lokasi stunting dan wilayah yang masih memiliki tingkat praktik buang air besar sembarangan yang tinggi. Hasil pemetaan tersebut membantu pemerintah menentukan lokasi prioritas pembangunan sanitasi berbasis masyarakat yang sekaligus dapat mendukung penurunan angka stunting.

“Jadi, ada integrasi data dan kolaborasi data yang menghasilkan perencanaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” ujar Yuliana.

Ia menambahkan, setiap OPD kini didorong untuk mengunggah data spasial sesuai dengan kewenangannya melalui platform yang telah disiapkan. Selanjutnya, data tersebut akan diintegrasikan dengan Portal Satu Data Gorontalo atau PENTAGON. Ke depan, portal tersebut juga diharapkan dapat terhubung dengan data keuangan daerah sehingga pemerintah memiliki dasar informasi yang lebih komprehensif dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Meykowati Isa, mengatakan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangan data spasial daerah. RTRW Provinsi Gorontalo, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 untuk periode 2024–2043, kini mulai diintegrasikan ke dalam ekosistem Satu Data.

“Jadi sekarang ini kita bisa mendukung data RTRW menjadi satu data spasial di Satu Data yang sementara (saat ini) difinalisasi,” kata Meykowati.

Upaya ini dilakukan melalui supervisi Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri serta dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia, untuk memperkuat tata kelola data Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Provincial Lead SKALA, Ahmar Djalil, menjelaskan finalisasi daftar data dilakukan dengan menginventarisasi seluruh data yang dimiliki OPD, kemudian memverifikasinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Data yang memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan sebagai data prioritas yang dapat dimanfaatkan lintas perangkat daerah.

Melalui finalisasi daftar data daerah 2026, Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan ekosistem data yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, informasi statistik, sektoral, dan spasial dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.