Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti melalui Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Sorong, 24 September 2025. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dengan dukungan BSKDN Kemendagri, LAN RI, serta Program SKALA. Fokus lokakarya mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), data dan analisis, GEDSI, serta otonomi khusus Papua. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Tanah Papua.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggelar Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Tanjung Selor sebagai langkah awal menyatukan data provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung layanan publik yang lebih inklusif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai instansi daerah, BPS, dan OPD dengan dukungan Program SKALA guna memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Melalui inisiatif ini, Kaltara menegaskan komitmennya mewujudkan Satu Data Daerah yang dapat menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Keuangan, LPEM UI, dan Program SKALA menggelar Workshop Sosialisasi Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di Ambon, 17–18 September 2025, untuk membahas strategi fiskal berbasis bukti. Studi ini mengungkap tantangan besar Maluku, mulai dari ketergantungan tinggi pada transfer pusat hingga rendahnya PAD dan layanan dasar yang belum merata. Melalui penulisan policy brief, peserta merumuskan solusi konkret seperti pengembangan Maluku Integrated Port, perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru, dan pelayanan kesehatan afirmatif untuk gugus pulau. Inisiatif ini diharapkan memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan, sehingga Maluku dapat keluar dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian berkelanjutan.
Pendekatan "Jemput Bola" yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah Aceh berhasil mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Melalui Rapat Koordinasi di Banda Aceh pada 9–11 September 2025 yang difasilitasi Program SKALA, kendala administrasi akibat transisi ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus dapat terurai, sehingga 15 kabupaten/kota langsung memenuhi syarat penyaluran. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat tata kelola Dana Otsus sesuai PMK Nomor 33 Tahun 2024, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam memastikan dana tepat waktu dimanfaatkan untuk sektor prioritas, mulai dari perbaikan ruang kelas, pengadaan obat-obatan, hingga peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 September 2025 resmi meluncurkan Metadata NTB Satu Data – Pedoman Pengumpulan Data Sektoral 2025 sebagai tonggak penting implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Publikasi yang memuat 921 jenis data sektoral ini disusun untuk memastikan data lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran serta sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia 2025–2045. Dengan dukungan Program SKALA, metadata ini menjadi fondasi transformasi tata kelola data yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka akses bagi publik, akademisi, media, dan dunia usaha dalam memanfaatkan data untuk pembangunan yang lebih efektif.
Australia Awards in Indonesia (AAI) bersama SKALA menyelenggarakan Pre-Course Workshop Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) pada 2–4 September 2025 di Jakarta. Kegiatan ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah Aceh dan Indonesia Timur dalam tata kelola publik, perencanaan, penganggaran, serta penyusunan kebijakan yang inklusif dengan fokus pada layanan dasar, penerapan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), serta pemanfaatan digitalisasi. Melibatkan 27 peserta dari kementerian dan pemerintah provinsi lintas wilayah, workshop ini menghadirkan narasumber kunci dari Australia, termasuk Professor Ken Smith dan Rachel Nolan. Dukungan penuh dari Dubes Australia untuk Indonesia, Rob Brazier, serta Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan komitmen Indonesia–Australia dalam memperkuat tata kelola dan layanan publik di daerah. Program ini menjadi langkah awal menuju pelatihan intensif di Australia pada Oktober 2025, yang diharapkan melahirkan agen perubahan untuk pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih lima besar Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas (PPID) 2025 dari Bappenas bersama DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan DIY. Penghargaan nasional ini diberikan pada Temu Inklusi #6 di Cirebon sebagai pengakuan atas komitmen NTT mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui kebijakan progresif, seperti Perda No. 6/2022 dan Pergub No. 43/2025, serta program nyata di bidang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi difabel. Dengan inovasi MUSIK KEREN (Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan) dan RAD Penyandang Disabilitas, NTT menjadi contoh praktik baik yang menginspirasi daerah lain dalam menciptakan pembangunan partisipatif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) seperti DAU, DAK Fisik/Non-Fisik, dan Dana Desa memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan yang responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Lokakarya HKPD Responsif Gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama mitra pembangunan SKALA di BSD, Tangerang. Lokakarya ini mengungkap keberhasilan Kalimantan Utara dan Aceh dalam implementasi TKD responsif gender, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk mengatasi tantangan penggunaan data terpilah, penguatan PUG, dan integrasi hasil monitoring ke dalam perencanaan daerah. Dukungan lintas kementerian dan fasilitasi SKALA diharapkan memperkuat tata kelola fiskal yang inklusif untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Papua Selatan memperkuat fondasi tata kelola data terpilah melalui pengembangan Sistem Informasi Orang Papua Selatan (SIRIOS), guna mendukung pembangunan inklusif berbasis bukti. Dengan dukungan Program SKALA dan sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia, provinsi ini melaksanakan pelatihan berjenjang bagi pelatih dan verifikator dari tingkat provinsi hingga desa, termasuk di wilayah terpencil seperti Pulau Kimaam. SIRIOS memungkinkan pengumpulan data by name by address yang terhubung secara real-time dari desa ke tingkat provinsi, memastikan akurasi dan konsistensi dalam perencanaan serta penganggaran yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti melalui Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Sorong, 24 September 2025. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dengan dukungan BSKDN Kemendagri, LAN RI, serta Program SKALA. Fokus lokakarya mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), data dan analisis, GEDSI, serta otonomi khusus Papua. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Tanah Papua.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggelar Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Tanjung Selor sebagai langkah awal menyatukan data provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung layanan publik yang lebih inklusif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai instansi daerah, BPS, dan OPD dengan dukungan Program SKALA guna memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Melalui inisiatif ini, Kaltara menegaskan komitmennya mewujudkan Satu Data Daerah yang dapat menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Keuangan, LPEM UI, dan Program SKALA menggelar Workshop Sosialisasi Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di Ambon, 17–18 September 2025, untuk membahas strategi fiskal berbasis bukti. Studi ini mengungkap tantangan besar Maluku, mulai dari ketergantungan tinggi pada transfer pusat hingga rendahnya PAD dan layanan dasar yang belum merata. Melalui penulisan policy brief, peserta merumuskan solusi konkret seperti pengembangan Maluku Integrated Port, perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru, dan pelayanan kesehatan afirmatif untuk gugus pulau. Inisiatif ini diharapkan memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan, sehingga Maluku dapat keluar dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian berkelanjutan.
Pendekatan "Jemput Bola" yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah Aceh berhasil mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Melalui Rapat Koordinasi di Banda Aceh pada 9–11 September 2025 yang difasilitasi Program SKALA, kendala administrasi akibat transisi ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus dapat terurai, sehingga 15 kabupaten/kota langsung memenuhi syarat penyaluran. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat tata kelola Dana Otsus sesuai PMK Nomor 33 Tahun 2024, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam memastikan dana tepat waktu dimanfaatkan untuk sektor prioritas, mulai dari perbaikan ruang kelas, pengadaan obat-obatan, hingga peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 September 2025 resmi meluncurkan Metadata NTB Satu Data – Pedoman Pengumpulan Data Sektoral 2025 sebagai tonggak penting implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Publikasi yang memuat 921 jenis data sektoral ini disusun untuk memastikan data lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran serta sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia 2025–2045. Dengan dukungan Program SKALA, metadata ini menjadi fondasi transformasi tata kelola data yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka akses bagi publik, akademisi, media, dan dunia usaha dalam memanfaatkan data untuk pembangunan yang lebih efektif.
Australia Awards in Indonesia (AAI) bersama SKALA menyelenggarakan Pre-Course Workshop Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) pada 2–4 September 2025 di Jakarta. Kegiatan ini memperkuat kapasitas pemerintah daerah Aceh dan Indonesia Timur dalam tata kelola publik, perencanaan, penganggaran, serta penyusunan kebijakan yang inklusif dengan fokus pada layanan dasar, penerapan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), serta pemanfaatan digitalisasi. Melibatkan 27 peserta dari kementerian dan pemerintah provinsi lintas wilayah, workshop ini menghadirkan narasumber kunci dari Australia, termasuk Professor Ken Smith dan Rachel Nolan. Dukungan penuh dari Dubes Australia untuk Indonesia, Rob Brazier, serta Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan komitmen Indonesia–Australia dalam memperkuat tata kelola dan layanan publik di daerah. Program ini menjadi langkah awal menuju pelatihan intensif di Australia pada Oktober 2025, yang diharapkan melahirkan agen perubahan untuk pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meraih lima besar Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas (PPID) 2025 dari Bappenas bersama DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan DIY. Penghargaan nasional ini diberikan pada Temu Inklusi #6 di Cirebon sebagai pengakuan atas komitmen NTT mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui kebijakan progresif, seperti Perda No. 6/2022 dan Pergub No. 43/2025, serta program nyata di bidang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi difabel. Dengan inovasi MUSIK KEREN (Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan) dan RAD Penyandang Disabilitas, NTT menjadi contoh praktik baik yang menginspirasi daerah lain dalam menciptakan pembangunan partisipatif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) seperti DAU, DAK Fisik/Non-Fisik, dan Dana Desa memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan yang responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Lokakarya HKPD Responsif Gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama mitra pembangunan SKALA di BSD, Tangerang. Lokakarya ini mengungkap keberhasilan Kalimantan Utara dan Aceh dalam implementasi TKD responsif gender, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk mengatasi tantangan penggunaan data terpilah, penguatan PUG, dan integrasi hasil monitoring ke dalam perencanaan daerah. Dukungan lintas kementerian dan fasilitasi SKALA diharapkan memperkuat tata kelola fiskal yang inklusif untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Papua Selatan memperkuat fondasi tata kelola data terpilah melalui pengembangan Sistem Informasi Orang Papua Selatan (SIRIOS), guna mendukung pembangunan inklusif berbasis bukti. Dengan dukungan Program SKALA dan sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia, provinsi ini melaksanakan pelatihan berjenjang bagi pelatih dan verifikator dari tingkat provinsi hingga desa, termasuk di wilayah terpencil seperti Pulau Kimaam. SIRIOS memungkinkan pengumpulan data by name by address yang terhubung secara real-time dari desa ke tingkat provinsi, memastikan akurasi dan konsistensi dalam perencanaan serta penganggaran yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
