Pada September 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SKALA mengadakan lokakarya selama dua hari di Mataram untuk merampungkan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak dan retribusi daerah. Acara ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya memperbaiki layanan public.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sedangkan pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi daerah (RAD PD).
Di jantung Papua, para pemimpin lokal seperti Sella membuat perbedaan positif bagi komunitas mereka. Kisahnya adalah kisah tentang dedikasi dan hubungan yang mendalam dengan daerah dan masyarakatnya. Perjalanan Sella dari masa kecil yang penuh tantangan hingga menjadi penggerak pembangunan menyoroti pentingnya perspektif masyarakat asli daerah dalam kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.
Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) Bappenas dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah kunci dalam meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA, bekerja sama dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan lokakarya selama dua hari untuk meningkatkan keterampilan advokasi kebijakan para pemerintah daerah, universitas, serta lembaga non-pemerintah. Lokakarya yang dibuka oleh Dr. Yogi Suwarno, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menyusun policy brief (risalah kebijakan) yang efektif.
Tim SKALA baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan monitoring menyeluruh untuk mendukung pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender(PUG) dalam transfer dana ke Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Transfer dana ini merupakan bagian dari kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Indonesia.
Konferensi internasional Indonesia Regional Science Association (IRSA) ke-19 menjadi ajang berkumpulnya para akademisi, peneliti, pengambil kebijakan, mitra pembangunan dan perwakilan masyarakat sipil di Ambon pada tanggal 15-16 Juli 2024. Penyelenggaraan yang dilakukan bersama oleh IRSA dan Fakultas Pertanian (FAPERTA) dan Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Pattimura (UnPatti) ini berfokus pada “Ketimpangan Gender dan Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Kepulauan.”
Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari investasi Pemerintah Australia (DFAT) sebelumnya melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dalam menetapkan standar kompetensi bagi analis kebijakan di Indonesia. Investasi ini telah menghasilkan lebih dari 9.555 analis kebijakan di seluruh Indonesia (lihat gambar 1). Untuk mendukung para Analis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif, tim Advokasi Kebijakan SKALA menyelenggarakan lokakarya di Aceh dengan topik “Pemanfaatan Data untuk Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Advokasi Kebijakan yang Efektif.”
SKALA dengan bangga mendukung peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya. Peluncuran ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
Pada September 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SKALA mengadakan lokakarya selama dua hari di Mataram untuk merampungkan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak dan retribusi daerah. Acara ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya memperbaiki layanan public.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sedangkan pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi daerah (RAD PD).
Di jantung Papua, para pemimpin lokal seperti Sella membuat perbedaan positif bagi komunitas mereka. Kisahnya adalah kisah tentang dedikasi dan hubungan yang mendalam dengan daerah dan masyarakatnya. Perjalanan Sella dari masa kecil yang penuh tantangan hingga menjadi penggerak pembangunan menyoroti pentingnya perspektif masyarakat asli daerah dalam kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.
Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT) Bappenas dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah kunci dalam meningkatkan perencanaan pembangunan daerah Indonesia dan mencapai tujuan pembangunan nasional.
Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA, bekerja sama dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan lokakarya selama dua hari untuk meningkatkan keterampilan advokasi kebijakan para pemerintah daerah, universitas, serta lembaga non-pemerintah. Lokakarya yang dibuka oleh Dr. Yogi Suwarno, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menyusun policy brief (risalah kebijakan) yang efektif.
Tim SKALA baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan monitoring menyeluruh untuk mendukung pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender(PUG) dalam transfer dana ke Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Transfer dana ini merupakan bagian dari kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Indonesia.
Konferensi internasional Indonesia Regional Science Association (IRSA) ke-19 menjadi ajang berkumpulnya para akademisi, peneliti, pengambil kebijakan, mitra pembangunan dan perwakilan masyarakat sipil di Ambon pada tanggal 15-16 Juli 2024. Penyelenggaraan yang dilakukan bersama oleh IRSA dan Fakultas Pertanian (FAPERTA) dan Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Pattimura (UnPatti) ini berfokus pada “Ketimpangan Gender dan Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Kepulauan.”
Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari investasi Pemerintah Australia (DFAT) sebelumnya melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dalam menetapkan standar kompetensi bagi analis kebijakan di Indonesia. Investasi ini telah menghasilkan lebih dari 9.555 analis kebijakan di seluruh Indonesia (lihat gambar 1). Untuk mendukung para Analis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi pembuatan kebijakan yang lebih inklusif, tim Advokasi Kebijakan SKALA menyelenggarakan lokakarya di Aceh dengan topik “Pemanfaatan Data untuk Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Advokasi Kebijakan yang Efektif.”
SKALA dengan bangga mendukung peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya. Peluncuran ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sekretariat Wakil Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
