Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang digelar di Kupang pada 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Dengan dukungan Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan BKKBN, forum ini mendorong replikasi model Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang mengusung prinsip ageing in place agar lansia tetap berdaya di lingkungan komunitasnya. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan seperti SKALA, NTT berupaya menjadikan penuaan penduduk bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang menghargai setiap tahap kehidupan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan Dasbor Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) pada 21 Oktober 2025 di Gedung Bappeda NTB. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda “Analisis Kolaboratif Dampak Kenaikan Muka Air Laut untuk Penerapan SPM dalam Perencanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di NTB,” yang menyoroti potensi dampak bagi lebih dari 17.000 keluarga apabila permukaan laut naik satu meter. Didukung oleh Program SKALA dan UN Global Pulse, analisis SLR kini terintegrasi dalam platform SEPAKAT, memungkinkan pemerintah daerah menggabungkan data iklim dan sosial ekonomi untuk dasar kebijakan adaptasi dan perlindungan layanan dasar. Peluncuran ini menegaskan komitmen NTB menuju pembangunan yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dalam menghadapi risiko perubahan iklim di Indonesia.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025, Komunitas Peduli Inklusi (Komplemen) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, menggelar seminar bertema “Akhiri Stigma, Dukung Kesehatan Mental di Tempat Kerja” yang menyoroti pentingnya membangun budaya kerja inklusif dan empatik. Kegiatan ini menghadirkan Nurhayati Ratna Saridewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat dan Richard Kennedy dari Program SKALA, yang berbagi refleksi dan praktik baik dalam menciptakan ruang kerja ramah kesehatan mental, setara, dan kolaboratif. Melalui kisah inspiratif dan pandangan kritis, para narasumber menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi produktivitas, inovasi, dan keadilan sosial. Acara ini memperkuat komitmen Kemenkeu dalam mendorong kesetaraan, keberagaman, serta penerapan nilai Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, manusiawi, dan berdaya bagi semua.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meluncurkan Portal Satu Data “Sasando” pada 14 Oktober 2025 di Kupang sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti. Portal ini menjadi wujud komitmen NTT membangun sistem pemerintahan transparan, akuntabel, dan inklusif, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Didukung oleh Program SKALA, Sasando mengintegrasikan data sektoral hingga sosial ekonomi seperti Regsosek, P3KE, dan DTKS. Dengan visualisasi data hingga tingkat desa, Sasando diharapkan menjadi acuan utama pengambilan keputusan dan alokasi anggaran pembangunan berbasis data di Provinsi NTT, serta model tata kelola data terintegrasi bagi daerah lain di Indonesia.
Provinsi Gorontalo memperkuat komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 8 Oktober 2025 di Kota Gorontalo. Dikoordinasikan oleh Kementerian PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dengan dukungan Program SKALA, kegiatan ini mempertegas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Nomor 1106 Tahun 2025 tentang percepatan PUG di seluruh OPD. Dihadiri lebih dari 70 peserta lintas sektor, rapat ini menghasilkan kesepakatan penguatan tata kelola PUG berbasis data, identifikasi isu prioritas gender, dan pembentukan forum Jaringan Masyarakat Sipil untuk advokasi GEDSI. Dengan dukungan kolaboratif pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, Gorontalo menegaskan diri sebagai pelopor pembangunan inklusif dan responsif gender di kawasan timur Indonesia, sekaligus memperkuat langkah menuju Anugerah Parahita Ekapraya dan predikat Provinsi Layak Anak.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data melalui Coaching Clinic Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) E-Walidata yang digelar di Sorong pada 30 September 2025. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Papua Barat Daya dengan dukungan Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar). Melibatkan sekitar 100 peserta dari seluruh OPD, coaching clinic ini menyoroti pentingnya peningkatan validitas data dalam sistem E-Walidata SIPD-RI, termasuk praktik penyusunan metadata, rekomendasi statistik melalui aplikasi Romantik BPS, dan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia. Inisiatif ini diharapkan memperkuat sinergi antara OPD, Kominfo, dan BPS, serta memastikan tersedianya data yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan Papua Barat Daya yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Diskusi Policy Dialogue bertema “Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan melalui Policy Brief untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” yang didukung oleh Program SKALA menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Digelar pada 29 September 2025, forum ini mempertemukan pemerintah, akademisi, analis kebijakan, think tank, dan organisasi profesi untuk mendorong pemanfaatan policy brief sebagai alat advokasi yang ringkas, jelas, dan solutif. Acara ini juga meluncurkan Panduan Praktis Penulisan Policy Brief hasil kolaborasi BSKDN Kemendagri, LAN, dan para pakar yang didukung oleh Program SKALA, guna memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam merumuskan rekomendasi berbasis data yang mudah diadopsi pengambil keputusan. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem kebijakan yang lebih transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) sebagai langkah strategis menuju pembangunan inklusif yang berlandaskan prinsip leave no one behind. Workshop yang berlangsung pada 29 September–2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh pemerintah daerah, Bappenas, OPD, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, serta mitra pembangunan seperti SKALA, INKLUSI, dan Yayasan Bicara. Kehadiran lintas pihak menegaskan komitmen bersama untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi pembangunan terpenuhi. RAD-PD ini juga menjadi tindak lanjut dari proses advokasi dan perumusan Perda Disabilitas di Papua Barat Daya, yang diharapkan dapat memperkuat dasar kebijakan, pelaksanaan, serta keberlanjutan pembangunan inklusif di daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan melalui Coaching Clinic Pembinaan Statistik Sektoral yang berlangsung 5 Agustus–16 September 2025 di Kantor Dinas Kominfo Papua Barat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Papua Barat bersama BPS Papua Barat sebagai Pembina Data, serta didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Coaching clinic ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data yang telah diinput ke Modul E-Walidata SIPD RI sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan standar statistik nasional. Melalui pendampingan intensif, peserta dari seluruh OPD dilatih dalam identifikasi dan pemutakhiran kegiatan statistik sektoral, standardisasi data dan metadata, hingga pengajuan rekomendasi statistik ke BPS. Upaya ini menegaskan komitmen Papua Barat dalam menghadirkan data yang akurat, terverifikasi, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang digelar di Kupang pada 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Dengan dukungan Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan BKKBN, forum ini mendorong replikasi model Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang mengusung prinsip ageing in place agar lansia tetap berdaya di lingkungan komunitasnya. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan seperti SKALA, NTT berupaya menjadikan penuaan penduduk bukan sebagai beban, melainkan peluang untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang menghargai setiap tahap kehidupan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan Dasbor Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) pada 21 Oktober 2025 di Gedung Bappeda NTB. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda “Analisis Kolaboratif Dampak Kenaikan Muka Air Laut untuk Penerapan SPM dalam Perencanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di NTB,” yang menyoroti potensi dampak bagi lebih dari 17.000 keluarga apabila permukaan laut naik satu meter. Didukung oleh Program SKALA dan UN Global Pulse, analisis SLR kini terintegrasi dalam platform SEPAKAT, memungkinkan pemerintah daerah menggabungkan data iklim dan sosial ekonomi untuk dasar kebijakan adaptasi dan perlindungan layanan dasar. Peluncuran ini menegaskan komitmen NTB menuju pembangunan yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dalam menghadapi risiko perubahan iklim di Indonesia.
Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2025, Komunitas Peduli Inklusi (Komplemen) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, menggelar seminar bertema “Akhiri Stigma, Dukung Kesehatan Mental di Tempat Kerja” yang menyoroti pentingnya membangun budaya kerja inklusif dan empatik. Kegiatan ini menghadirkan Nurhayati Ratna Saridewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat dan Richard Kennedy dari Program SKALA, yang berbagi refleksi dan praktik baik dalam menciptakan ruang kerja ramah kesehatan mental, setara, dan kolaboratif. Melalui kisah inspiratif dan pandangan kritis, para narasumber menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi produktivitas, inovasi, dan keadilan sosial. Acara ini memperkuat komitmen Kemenkeu dalam mendorong kesetaraan, keberagaman, serta penerapan nilai Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, manusiawi, dan berdaya bagi semua.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meluncurkan Portal Satu Data “Sasando” pada 14 Oktober 2025 di Kupang sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti. Portal ini menjadi wujud komitmen NTT membangun sistem pemerintahan transparan, akuntabel, dan inklusif, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Didukung oleh Program SKALA, Sasando mengintegrasikan data sektoral hingga sosial ekonomi seperti Regsosek, P3KE, dan DTKS. Dengan visualisasi data hingga tingkat desa, Sasando diharapkan menjadi acuan utama pengambilan keputusan dan alokasi anggaran pembangunan berbasis data di Provinsi NTT, serta model tata kelola data terintegrasi bagi daerah lain di Indonesia.
Provinsi Gorontalo memperkuat komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 8 Oktober 2025 di Kota Gorontalo. Dikoordinasikan oleh Kementerian PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Gorontalo dengan dukungan Program SKALA, kegiatan ini mempertegas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Nomor 1106 Tahun 2025 tentang percepatan PUG di seluruh OPD. Dihadiri lebih dari 70 peserta lintas sektor, rapat ini menghasilkan kesepakatan penguatan tata kelola PUG berbasis data, identifikasi isu prioritas gender, dan pembentukan forum Jaringan Masyarakat Sipil untuk advokasi GEDSI. Dengan dukungan kolaboratif pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil, Gorontalo menegaskan diri sebagai pelopor pembangunan inklusif dan responsif gender di kawasan timur Indonesia, sekaligus memperkuat langkah menuju Anugerah Parahita Ekapraya dan predikat Provinsi Layak Anak.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data melalui Coaching Clinic Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) E-Walidata yang digelar di Sorong pada 30 September 2025. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Papua Barat Daya dengan dukungan Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar). Melibatkan sekitar 100 peserta dari seluruh OPD, coaching clinic ini menyoroti pentingnya peningkatan validitas data dalam sistem E-Walidata SIPD-RI, termasuk praktik penyusunan metadata, rekomendasi statistik melalui aplikasi Romantik BPS, dan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia. Inisiatif ini diharapkan memperkuat sinergi antara OPD, Kominfo, dan BPS, serta memastikan tersedianya data yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan Papua Barat Daya yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Diskusi Policy Dialogue bertema “Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan melalui Policy Brief untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” yang didukung oleh Program SKALA menegaskan pentingnya kebijakan publik yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Digelar pada 29 September 2025, forum ini mempertemukan pemerintah, akademisi, analis kebijakan, think tank, dan organisasi profesi untuk mendorong pemanfaatan policy brief sebagai alat advokasi yang ringkas, jelas, dan solutif. Acara ini juga meluncurkan Panduan Praktis Penulisan Policy Brief hasil kolaborasi BSKDN Kemendagri, LAN, dan para pakar yang didukung oleh Program SKALA, guna memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam merumuskan rekomendasi berbasis data yang mudah diadopsi pengambil keputusan. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem kebijakan yang lebih transparan, inklusif, dan tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) sebagai langkah strategis menuju pembangunan inklusif yang berlandaskan prinsip leave no one behind. Workshop yang berlangsung pada 29 September–2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh pemerintah daerah, Bappenas, OPD, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, serta mitra pembangunan seperti SKALA, INKLUSI, dan Yayasan Bicara. Kehadiran lintas pihak menegaskan komitmen bersama untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi pembangunan terpenuhi. RAD-PD ini juga menjadi tindak lanjut dari proses advokasi dan perumusan Perda Disabilitas di Papua Barat Daya, yang diharapkan dapat memperkuat dasar kebijakan, pelaksanaan, serta keberlanjutan pembangunan inklusif di daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan melalui Coaching Clinic Pembinaan Statistik Sektoral yang berlangsung 5 Agustus–16 September 2025 di Kantor Dinas Kominfo Papua Barat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Papua Barat bersama BPS Papua Barat sebagai Pembina Data, serta didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Coaching clinic ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data yang telah diinput ke Modul E-Walidata SIPD RI sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan standar statistik nasional. Melalui pendampingan intensif, peserta dari seluruh OPD dilatih dalam identifikasi dan pemutakhiran kegiatan statistik sektoral, standardisasi data dan metadata, hingga pengajuan rekomendasi statistik ke BPS. Upaya ini menegaskan komitmen Papua Barat dalam menghadirkan data yang akurat, terverifikasi, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
