NTT Luncurkan Portal Satu Data “Sasando” untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan Portal Satu Data “Sasando” pada 14 Oktober 2025 di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Kupang. Portal ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data yang terintegrasi dan berbasis bukti, guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan akuntabel. Peluncuran dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan (PMKK) Bappenas, Minister Counsellor for Governance and Human Development DFAT Tim Stapleton, serta pimpinan OPD, DPRD, akademisi, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi atas langkah NTT dalam memperkuat sistem data daerah. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan data merupakan kunci peningkatan efektivitas dan transparansi pemerintahan.

“Siapa yang memanfaatkan data dengan baik, maka pemerintahannya akan lebih efektif dan efisien. Kalau publik bisa mengakses data secara luas, tentu pemerintahan akan menjadi lebih transparan, partisipatif, dan terbuka,” ujar Bima Arya dalam arahannya.

Menurutnya, pembangunan berbasis data membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat sasaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa peluncuran Portal Sasando merupakan wujud nyata komitmen pemerintah provinsi dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Portal Sasando bukan sekadar sistem teknologi, melainkan simbol kolaborasi dan gotong royong data antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat,” ujar Gubernur Melki.

Ia menambahkan bahwa Portal Sasando akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengambilan keputusan publik yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Portal Sasando dikembangkan berdasarkan dua keputusan gubernur, yakni:

• Keputusan Gubernur NTT No. 140/KEP/HK/2025 tentang Daftar Data, dan
• Keputusan Gubernur NTT No. 206/KEP/HK/2025 tentang Tim Operator Portal Sasando.

Melalui regulasi ini, Sasando berfungsi sebagai wadah resmi pengelolaan data daerah yang mengintegrasikan berbagai sumber, mulai dari data sektoral OPD hingga data sosial ekonomi seperti Regsosek, P3KE, dan DTKS, dengan visualisasi hingga tingkat desa. Sistem ini diharapkan menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam menetapkan program pembangunan dan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Deputi Bidang PMKK Bappenas, Maliki, menilai peluncuran Sasando sebagai bukti nyata bagaimana provinsi dapat menjadi pelopor tata kelola data terintegrasi di Indonesia bagian timur.

“Indonesia tidak kekurangan data. Tantangannya adalah bagaimana memastikan data dimanfaatkan secara optimal dan lintas sektor. Melalui Sasando, NTT menunjukkan bagaimana data dapat menjadi dasar intervensi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Stapleton, Minister Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia, menyampaikan bahwa peluncuran Sasando menjadi tonggak penting bagi upaya memperkuat tata kelola data di tingkat daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-pihak agar data yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat perencanaan dan pembangunan daerah.

Tim juga menyoroti peran penting Program SKALA sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Australia dalam membantu Provinsi NTT dan Pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola data dan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Ia menyatakan bahwa Australia menantikan bagaimana Sasando dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik dan hasil pembangunan masyarakat NTT.

Sebagai mitra pemerintah pusat dan daerah, Program SKALA mendukung pengembangan Portal Sasando melalui asistensi teknis, penyusunan panduan operasional, dan penguatan kapasitas operator serta perangkat daerah. Pendekatan partisipatif yang diusung SKALA mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan data tidak hanya terkumpul, tetapi juga dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan.

Peluncuran Portal Sasando memperkuat visi Pemerintah Provinsi NTT untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital dan inklusif sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.