Musrenbang Inklusi di Kalimantan Utara: Urun Suara Seluruh Warga

Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, mengusung visi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan transformasi sosial sebagai intinya. Tujuannya adalah memastikan layanan dasar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan. Namun, bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, visi ini masih jauh dari kenyataan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, suara dan pengalaman mereka harus diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. 

Salah satu mekanisme utama untuk mewujudkan tujuan ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses ini dirancang secara partisipatif dari bawah ke atas untuk memberdayakan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan di tingkat lokal. Dengan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, Musrenbang dapat menjadi wadah yang inklusif, di mana semua warga negara – terutama kelompok yang paling rentan – dapat memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup mereka.

Mengatasi Ketimpangan, Memperkuat Suara Warga 

Tata kelola inklusif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, kelompok perempuan di provinsi ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses layanan dasar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pada 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltara tercatat 88,46%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 91,85%. Begitu juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tercatat 58,86%, jauh di bawah angka nasional sebesar 76,90%. Statistik ini menyoroti kesenjangan gender yang masih berlangsung di bidang kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Adapun, rendahnya IDG menunjukkan terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah ekonomi dan politik.  

Hak dan perlindungan kelompok anak juga menjadi sorotan di Kaltara, yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Pada 2022, 17,04% perempuan di provinsi tersebut menikah pada usia 17-18 tahun, sementara 12,68% menikah sebelum usia 16 tahun, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,06% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Selain itu, Kalimantan Utara memiliki 36.558 individu dengan disabilitas ringan dan 9.889 dengan disabilitas berat (REGSOSEK, 2022). 

Untuk memastikan aspirasi kelompok rentan tercermin dalam program dan layanan dasar, Kaltara membentuk Forum Komunikasi Disabilitas, Kelompok Rentan, Perempuan dan Anak. Jaringan yang terdiri dari 12 organisasi masyarakat sipil dan lima Organisasi Perangkat Daerah inilah yang menjadi motor penggerak dalam menyampaikan perspektif mereka dalam Musrenbang Inklusi.

Mentari Kaltara: Model Tata Kelola yang Inklusif 

Untuk menindaklanjuti proses perencanaan yang inklusif, Pemerintah Provinsi Kaltara dengan dukungan SKALA mengadakan Musrenbang Inklusi, Mentari Kalimantan Utara: Forum Inklusif untuk Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Kelompok Rentan untuk Kalimantan Utara yang Adil dan Sejahtera. Acara ini dihadiri oleh 165 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi, organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.  

Musrenbang Inklusi menggabungkan forum tatap muka dan daring, dengan meruntuhkan batasan sektoral, dan memungkinkan umpan balik dari masyarakat ditanggapi langsung oleh pemerintah. Inisiatif ini telah menghasilkan kemajuan yang signifikan:  

• Peningkatan keterwakilan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan melalui platform inklusif 

• Program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Penyandang Disabilitas 

• Institusionalisasi prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial 

• Penyusunan panduan teknis untuk memandu program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan 

Mengawal Jalan Panjang Inklusi 

Musrenbang Inklusi menawarkan pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalimantan Utara, Wahyuni Nuzband, menegaskan pentingnya memastikan keberlanjutan inisiatif ini. 

“Selama ini ruang partisipasi bagi perempuan dan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan publik di Kalimantan Utara sangat terbatas. Dengan adanya Musrenbang Inklusi, aspirasi kelompok rentan akan terus diperjuangkan agar masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” ujarnya. 

Upaya SKALA untuk mendukung Musrenbang Inklusi menyoroti pentingnya menciptakan ruang partisipasi dimana jaringan masyarakat sipil dan pemerintah berkolaborasi untuk menyematkan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam perencanaan pembangunan. Kalimantan Utara merupakan salah satu dari sepuluh provinsi tempat SKALA bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan Musrenbang Inklusi. Di Nusa Tenggara Timur, SKALA tengah mengembangkan konsep keterlibatan jaringan masyarakat sipil melalui Musrenbang Tematik, yang mendahului sesi musrenbang reguler. Di Gorontalo, jaringan masyarakat sipil berkolaborasi dengan SKALA dan mitra untuk meningkatkan kesadaran tentang isu disabilitas guna berkontribusi pada upaya perencanaan yang inklusif. Pembelajaran yang diperoleh digunakan sebagai model untuk meningkatkan proses partisipatif di provinsi lain yang diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas.