Menjembatani akademisi, masyarakat dan pemerintah: Konferensi IRSA ke-19 di Ambon, Maluku

Konferensi internasional Indonesia Regional Science Association (IRSA) ke-19 menjadi ajang berkumpulnya para akademisi, peneliti, pengambil kebijakan, mitra pembangunan dan perwakilan masyarakat sipil di Ambon pada tanggal 15-16 Juli 2024. Penyelenggaraan yang dilakukan bersama oleh IRSA dan Fakultas Pertanian (FAPERTA) dan Program Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Pattimura (UnPatti) ini berfokus pada “Ketimpangan Gender dan Dampak Perubahan Iklim di Kawasan Kepulauan.”

IRSA telah membangun jejaring akademisi dan pembuat kebijakan yang luas selama bertahun-tahun, untuk mengatasi permasalahan pembangunan regional. Jejaring ini kini menjadi sumber informasi bagi penelitian dan pembuatan kebijakan pembangunan berbasis bukti di tingkat nasional dan subnasional. Konferensi ini memfasilitasi diskusi terbuka, transfer pengetahuan, strategi perumusan kebijakan, dan jaringan antar akademisi dan pembuat kebijakan melalui serangkaian sesi pleno dan paralel tentang berbagai topik. Peserta meliputi mahasiswa Magister dan Doktoral, serta akademisi dan profesional pembangunan dari Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat yang berkumpul untuk berbagi dan mendiskusikan temuan penelitian terbaru mereka.

Kemitraan SKALA dengan IRSA

Program SKALA yang merupakan Kemitraan Australia-Indonesia bekerja sama dengan panitia penyelenggara IRSA untuk menyelenggarakan serangkaian diskusi panel mengenai (i) penggunaan data untuk tata kelola, (ii) penyediaan layanan dasar yang inklusif, dan (iii) pengelolaan pendanaan publik.

Tata Kelola Data: Menjelajahi Tantangan dan Peluang di Maluku

Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membahas tentang Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia (Regsosek), sebuah basis data yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara nasional. Beliau menekankan bahwa data yang akurat dan komprehensif mengenai seluruh penduduk sangat penting untuk tata kelola yang efektif dan pemberian layanan baik oleh sektor publik maupun swasta. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem data yang lebih tangguh dan responsif, serta menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah harus mampu memperbarui dan memvalidasi data mereka, sekaligus memastikan keamanan data pribadi dan meningkatkan koordinasi antarsektor.

Fredy Leiwakabessy, Rektor Universitas Pattimura, menekankan peran data yang akurat dalam mendukung penelitian dan pembangunan daerah, dengan argumen bahwa evaluasi data yang baik dapat meningkatkan kualitas keputusan pemerintah daerah dan perencanaan strategis. Astrid Kartika, Manajer Unit, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menyoroti bahwa inisiatif kolaboratif antara Australia dan Indonesia, seperti program SKALA, bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa data berfungsi sebagai dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan di Indonesia.

Jalur Kolaboratif: Menumbuhkan Sinergi Multipihak untuk Penyediaan Layanan Dasar yang Inklusif

Para panelis mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan strategi Rencana Aksi Nasional untuk kelompok rentan. Dinar Dana Kharisma, Perencana Kebijakan Senior dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Bappenas menyoroti bahwa Kementerian ini fokus pada mobilisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi layanan dasar inklusif di tingkat daerah. Dinar merujuk pada kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta menekankan perlunya kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang lebih inklusif dan responsif bagi penyandang disabilitas.

Lies Marantika, Aktivis Senior Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dari Gasira Maluku, menyerukan kolaborasi yang lebih kuat di antara semua pihak untuk mengadvokasi kesetaraan gender. Ia menekankan perlunya mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang berkomitmen dalam mendukung kepentingan perempuan. Lies berharap inisiatif masyarakat sipil di Maluku akan terus melibatkan pemangku kepentingan utama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Ia memberikan contoh nyata mengenai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan orang lanjut usia saat naik dari kapal ke dermaga di kepulauan Maluku, dan menekankan bahwa layanan dasar merupakan kewajiban fundamental. Kesenjangan sering kali menyebabkan marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi perempuan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan kontrol atas layanan dasar. Ia menegaskan, kegagalan dalam melibatkan perempuan secara penuh dapat menimbulkan dampak yang tidak merata di masyarakat, terutama bagi warga perempuan.

Menanggapi para panelis, Pdt. Yohana Maitimu, Ketua PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) Provinsi Maluku dan Ketua Koalisi Penyandang Disabilitas Provinsi Maluku menyoroti bahwa siapa pun berpotensi menjadi penyandang disabilitas akibat kecelakaan atau penuaan. Ia menambahkan bahwa tidak ada ruginya mengembangkan infrastruktur, menyediakan layanan, dan inisiatif pembangunan lainnya dengan menggunakan perspektif penyandang disabilitas.

Bukti Empiris, Pengalaman Lokal: Membentuk Strategi Pengelolaan Keuangan Publik di Maluku untuk Penyediaan Layanan Inklusif

Sesi ini menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif untuk mendukung layanan dasar di Maluku. Anton A. Lailosa, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, mencatat rendahnya Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Maluku, yang menunjukkan terbatasnya kemampuan finansial untuk mendanai program pembangunan. Untuk mencapai pembiayaan layanan dasar yang berkelanjutan dan inklusif, Maluku memerlukan pendekatan komprehensif yang mampu mengatasi tantangan internal dan eksternal. Ia menekankan bahwa kebijakan pembiayaan harus menjadi bagian dari proses kebijakan publik yang dinamis dan bahwa Maluku memerlukan solusi kebijakan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya yang unik.

Moza Pandawa Sakti dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengemukakan kurangnya sinergi antara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan tantangan yang masih terus ada. Hal ini menyebabkan sulitnya alokasi dan penggunaan anggaran secara optimal. Moza menyerukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi pengelolaan keuangan dan meningkatkan kapasitas fiskal.

Khoirunurrofik dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memperkenalkan Analisis Pendapatan dan Belanja Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/ PERA). Studi ini, yang dilakukan bersama dengan SKALA, akan memberikan dasar evaluasi, dan bertujuan untuk memberikan panduan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, dan meningkatkan kualitas layanan dasar inklusif, di Maluku serta di provinsi mitra SKALA lainnya. Ia menjelaskan bahwa belanja pemerintah yang efektif sangat penting untuk mencapai hasil. Dengan meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, dapat meningkatkan kualitas belanja publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.