Regsosek: Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045

Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, menjadi tuan rumah acara “Regsosek: Kolaborasi Mewujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas” pada tanggal 20 Juni 2024. Regsosek adalah Registrasi Sosial Ekonomi nasional, mendukung inisiatif Satu Data Indonesia dengan menyajikan mikrodata yang komprehensif tentang 78 juta keluarga Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, dan juga dapat dikombinasikan dengan dataset lainnya. Pembicara utama menekankan kegunaan data ini, serta pentingnya terus memperbarui data Regsosek melalui kolaborasi antar Kementerian dan pemerintah daerah. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 780 peserta luring (dan hampir 22.000 yang menyaksikan daring per 3 Juli 2024) perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat ini mencakup juga penyerahan hak akses data secara simbolis dan talkshow mengenai penerapan aktual data Regsosek ini.

SKALA sebagai bagian dukungan berkelanjutan Kemitraan Australia – Indonesia terhadap tata kelola data di Indonesia dan berkontribusi pada Regsosek dengan memastikan pemanfaatannya dalam meningkatkan penargetan, perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan tepat sasaran berbasis data. Hal ini telah dilakukan melalui bantuan teknis yang komprehensif, berupa kajian dan input kebijakan, peningkatan kapasitas dan pengembangan sistem dan analisis data.

Relevansi dan Keselarasan Regsosek dengan Prioritas pembangunan Indonesia

Regsosek selaras dengan tujuan pembangunan Indonesia. Menteri Monoarfa menekankan bahwa Presiden Indonesia telah mengarahkan penerapan Regsosek untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana keduanya penting untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Data tersebut sangat berharga tidak hanya bagi pemerintah pusat dan daerah tetapi juga kepada akademisi dan organisasi kemasyarakatan. Regsosek tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah dengan menyediakan data yang akurat dan terpusat. Bappenas memastikan akses dan pemanfaatan data mematuhi prinsip perlindungan data pribadi yang ketat, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Integrasi Data dan Kolaborasi untuk Perluasan

Beberapa Kementerian telah beritikad mengintegrasikan data Regsosek untuk meningkatkan program mereka.

• Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, menekankan dukungan Kemendagri terhadap Regsosek sejak awal pembentukannya dan menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara Bappenas dan Kemendagri dalam memadankan data Regsosek dengan data kependudukan Kemendagri telah mencapai 95,47% data, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kegunaan kedua sistem. Ia berharap Regsosek dapat mendukung pencapaian tujuan Satu Data Indonesia dengan membantu pemerintah dalam menyediakan program bantuan sosial yang berkeadilan dan tepat sasaran.
• Sudarto, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, menyoroti tantangan dalam pengentasan kemiskinan akibat kurang tepatnya sasaran penerima manfaat. Sudarto menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan Bappenas akan menggunakan data Regsosek guna mengidentifikasi penerima manfaat program yang tepat pada Kementerian/Lembaga terkait, untuk memastikan efektifnya penggunaan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun.
• Estiarty Haryani, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa platform Satu Data Ketenagakerjaan (SDK), SIAPkerja, siap berkolaborasi dan berbagi data dengan Regsosek. Uji coba awal pemadanan data menunjukkan inklusivitas program ketenagakerjaan, dengan partisipasi signifikan dari penyandang disabilitas. Untuk kolaborasi selanjutnya, Kemnaker akan berupaya mewujudkan interoperabilitas basis data Regsosek dengan SDK agar data menjadi konsisten lintas sektor. Harapannya, basis data Regsosek dan basis data ketenagakerjaan dapat saling memperkaya dan memutakhirkan data.
• Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa integrasi Regsosek dengan SIDT UMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) akan menciptakan informasi yang komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan UMKM di seluruh Indonesia, dan akan mewujudkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Beliau juga menghimbau kepala daerah untuk mendukung penggunaan data terintegrasi tersebut.

Talkshow: Hak Akses Regsosek

Setelah istirahat siang, dilaksanakan talkshow tentang bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan data Regsosek. Pembicaranya antara lain perwakilan dari Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) Nusa Tenggara Timur. Bappenas juga mendemonstrasikan penggunaan aplikasi SEPAKAT, termasuk pengenalan SEPAKAT Edu sebagai sistem yang memfasilitasi calon pengguna untuk mempelajari penggunaan aplikasi SEPAKAT.

Salah satu bahasan utama dalam talkshow tersebut adalah respon cepat NTT, yang didukung oleh SKALA, dalam memanfaatkan data Regsosek. Melalui SEPAKAT, Pemerintah Provinsi melakukan analisis terkait isu-isu layanan kepada maysarakat. Oleh karena itu, Bapperida menggunakan analisis ini untuk mengusulkan rencana aksi pada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), salah satunya ditujukan untuk memastikan sasaran program yang dikembangkan oleh OPD terkait. Berdasarkan manfaat tersebut, Pemprov NTT berencana melakukan peningkatan kapasitas dan percepatan hak akses dan penggunaan data Regsosek di tingkat kabupaten/kota hingga ke desa.

Dukungan Komprehensif dan Kolaborasi SKALA untuk Masa Depan Berbasis Data

Dukungan SKALA terhadap pelaksanaan Regsosek mencakup pengembangan alat analisis SEPAKAT, pengintegrasian berbagai sumber data, dan perencanaan pemutakhiran di masa mendatang. SKALA telah melatih lebih dari 2.000 peserta dan 35 Master Trainer di berbagai kementerian, serta 180 pelatih di 6 provinsi SKALA untuk menggunakan data Regsosek melalui SEPAKAT. Upaya advokasi berfokus pada promosi manfaat Regsosek, mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan akses, dan melatih pelatih di tingkat provinsi untuk menyebarkan pengetahuan di tingkat kabupaten dan kota. SKALA juga memfasilitasi validasi dan integrasi Regsosek dengan sistem data lainnya, khususnya sistem pengolahan data di Kementerian dalam negeri (SIPD Hub), memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan pemerintah, dan akan mendukung rancangan pemutakhiran Regsosek tahunan mulai tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, dengan dukungan SKALA. Kolaborasi multipihak ini bertujuan untuk memperkuat komitmen berbagai aktor pembangunan untuk mewujudkan visi Satu Data Indonesia, yang sangat penting untuk mengembangkan program pemerintah dan layanan dasar yang tepat sasaran dan inklusif, sehingga berkontribusi terhadap Indonesia Emas 2045.