Memperkuat kapasitas Analis Kebijakan di Nusa Tenggara Barat: Lokakarya tentang Pemanfaatan Data untuk untuk Advokasi Kebijakan Layanan Dasar yang Inklusif

Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA, bekerja sama dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan lokakarya selama dua hari untuk meningkatkan keterampilan advokasi kebijakan para pemerintah daerah, universitas, serta lembaga non-pemerintah. Lokakarya yang dibuka oleh Dr. Yogi Suwarno, Kepala Pusat Pengembangan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menyusun policy brief (risalah kebijakan) yang efektif. Secara khusus, sesi ini membekali peserta dengan keterampilan penting dalam analisis berbasis data dan komunikasi yang efektif untuk mengadvokasi layanan dasar yang lebih inklusif di NTB.

Fasilitator dan narasumber pada sesi ini antara lain Dr. Hendarman (Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), Dr. Iskhak Fatonie dari SKALA, Prof. Dr. Ratri Istania dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, (STIA LAN), dan Desi Viciana, SKALA. Lutfi Firmansyah dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri turut menjadi pembicara.

Peserta menyerahkan catatan konsep singkat atau abstrak sebelum proses seleksi. Hal ini membantu memastikan bahwa policy brief mengatasi permasalahan regional dan menciptakan peluang untuk melakukan advokasi lebih lanjut dengan para pembuat kebijakan. Dari 63 pelamar, terpilih 30 orang untuk berpartisipasi. Peserta menghargai lembar kerja yang terstruktur, diskusi kelompok, dan pendampingan, yang memfasilitasi pembelajaran praktis dan langsung. Sebagai hasil dari lokakarya ini, 29 peserta menyerahkan draf awal ringkasan kebijakan mereka, meskipun beberapa dari mereka menghadapi tantangan dalam menerjemahkan pembelajaran mereka ke dalam praktik. 15 policy brief terbaik yang dipilih berdasarkan relevansi dengan area fokus tematik SKALA (Data & Analytics, GEDSI, Standar Pelayanan Minimal dan Pengelolaan Keuangan Publik) telah dipublikasikan di website LAN dan media sosial dan penulis akan mendapat sertifikat dari Pemprov NTB.

Para penulis menyoroti beberapa permasalahan utama dalam penyediaan layanan dasar di NTB. Pertama, kurangnya tenaga ahli di bidang TIK dan penanganan data geospasial, sehingga menyebabkan tidak efisiennya penggunaan data desa dan profil keuangan yang ketinggalan jaman. Kedua, inisiatif GEDSI mengalami kekurangan sumber daya, koordinasi yang buruk, pendanaan yang terbatas, dan hambatan budaya yang meminggirkan kelompok rentan. Ketiga, kurangnya pelatihan bagi aparat desa dan kurangnya pendapatan daerah menghambat efektivitas pengelolaan keuangan publik. Keempat, sektor layanan kesehatan terkendala oleh permasalahan kualitas tenaga kerja, kurangnya kolaborasi, dan kurangnya kesempatan pelatihan, sementara manajemen bencana mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, tingginya angka perkawinan anak dan upaya pendidikan yang terfragmentasi menyoroti perlunya kerangka peraturan yang lebih spesifik untuk mendukung inovasi regional dan perencanaan yang efektif.

Hasil evaluasi pasca lokakarya menyoroti peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri para peserta, dimana 27 orang menyatakan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan mereka dalam menyusun policy brief untuk instansi mereka. Keberhasilan inisiatif ini semakin diperkuat melalui peningkatan kapasitas yang berkelanjutan (pendampingan berkelanjutan, kegiatan tindak lanjut, dan sesi advokasi khusus). Keberhasilan lokakarya yang terselenggara atas kerjasama antara SKALA dan pemerintah provinsi NTB menyoroti kekuatan transformatif dari pelatihan yang ditargetkan dan kolaborasi dalam advokasi kebijakan. Dengan membekali para analis kebijakan daerah dan kelompok advokasi dengan keterampilan dan pengetahuan penting, lokakarya ini telah meletakkan landasan bagi pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.