Langkah Nyata Usai Peluncuran Portal Lawamena Satu Data

Dalam rangka memperkuat ekosistem data di daerah, Pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan Portal Lawamena Satu Data pada 25 Mei 2026. Peluncuran portal ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Melalui portal Lawamena, Pemerintah Provinsi Maluku perlahan-lahan membangun budaya kerja birokrasi yang mengedepankan penggunaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena akan berdampak pada kebijakan publik yang dibuat lebih terukur dan tepat sasaran.

Saat ini Portal Lawamena telah mulai mengintegrasikan berbagai data prioritas pembangunan seperti harga bahan pokok dan tingkat inflasi, secara berkala. Data-data tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Selain itu, portal juga menyajikan beberapa indikator strategis daerah seperti data kependudukan dan nilai tukar petani (NTP).

Namun masih banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah Maluku usai peluncuran portal. Salah satunya adalah menyediakan data-data pembangunan yang lengkap dan terbarukan. Sebut saja data yang lebih rinci mengenai penyandang disabilias. Saat ini, data penyandang disabilitas di Maluku hanya dikelompokan berdasarkan jenis kelamin saja, belum mengerucut ke ragam disabilitas yang dimiliki.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, diperlukan forum konsolidasi yang mempertemukan para produsen data, wali data, walidata pendukung, serta pemangku kepentingan terkait untuk melakukan peninjauan terhadap progress implementasi Satu Data Maluku.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku dengan dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia menggelar Workshop Konsolidasi Progres Implementasi Satu Data Provinsi Maluku, Selasa, 4 Agustus 2026 di Ambon.

Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih, memetakan tantangan yang masih dihadapi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data, serta menyepakati langkah-langkah tindak lanjut guna mempercepat penguatan tata kelola data daerah.

Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kasrul Selang, saat membuka acara Workshop mengatakan meskipun di tengah efisiensi fiskal, namun banyak Program Strategis Nasional (PSN) yang masih berlangsung di daerah. Karena itu, pemerintah daerah daerah didorong untuk menyediakan data-data yang lebih bervariasi.

“Meskipun ada pengurangan transfer dana ke daerah, namun banyak program strategis nasional yang berlangsung di daerah. Karena itu, data yang nantinya disediakan juga harus disesuaikan dengan program yang dijalankan,” ujarnya.

Misalnya saja Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan layanan pemeriksaan kesehatan cuma-cuma oleh pemerintah. Selain membantu masyarakat setempat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini untuk pengumpulan data kesehatan tanpa mengeluarkan dana dari kas daerah. Data-data yang diperoleh seperti data kesehatan ibu dan anak hingga jenis penyakit, nantinya dapat digunakan untuk membuat kebijakan kesehatan.

Pasca workshop Konsolidasi Progres Implementasi Satu Data Provinsi Maluku, digelar juga Workshop Pembahasan dan Penyempurnaan Pedoman Portal Lawamena pada Kamis, 6 Agustus 2026 di Ambon. Workshop ini dimaksudkan untuk memastikan keseragaman pemahaman, tata kelola, mekanisme pengelolaan data, serta pembagian peran antar perangkat daerah dalam pelaksanaan siklus satu data di Maluku.

Setelah diskusi dilakukan, diperoleh berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan pedoman dan manual book Portal Lawamena. Salah satunya adalah penyusunan penggunaan portal untuk memudahkan kelompok pengguna termasuk penyediaan video tutorial dan panduan digital.

Pilar Transformasi Digital di Maluku

Setelah diluncurkan, sangat penting bagi pemerintah provinsi untuk memastikan portal Lawamena Satu Data Maluku menjadi pilar tranformasi ekosistem data digital di Maluku. Dengan adanya portal, tantangan pengumpulan data secara manual bisa teratasi.

Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu mengatakan sebagai bagian dari transformasi, perlu dipastikan data-data yang disajikan dalam portal Lawamena Satu Data dapat dimanfaatkan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.

“Fokus utama saat ini, kita bergeser dari pengembangan platform menuju pemanfaatan dan keberlanjutan operasional. Portal data lawamena hadir bukan sekedar aplikasi pelaporan baru bagi OPD melainkan pondasi utama transformasi digital dan motor penggerak inisiatif satu data di Provinsi Maluku,” jelas Seumahu.

Untuk mejadi motor penggerak pembangunan di Maluku, terdapat banyak langkah yang perlu dilakukan oleh Forum Data Provinsi Maluku. Salah satunya adalah memastikan pemutakhiran data, tetap berjalan secara konsisten serta  perlu ada integrasi antara Portal Lawamena dengan portal data yang ada di Kabupaten/Kota serta di Kementerian/Lembaga. Selain terintegrasi, data-data yang tersedia juga dapat dianalisis dan diolah menjadi visual yang mudah dipahami.

“Semua ini dilakukan untuk mewujudkan Portal Lawamena sebagai single source of truth sebagai satu-satunya sumber kebenaran di Maluku. Jika ingin semua ini dapat terwujud satu hal yang perlu dilakukan adalah forum data provinsi maluku harus memastikan siklus data berjalan,” tambah Seumahu.

Dalam kegiatan workshop ini, peserta juga melakukan identifikasi tentang kendala, tantangan, dan kebutuhan dukungan dalam pelaksanaan tata kelola data serta menyusun indikator dan dataset prioritas yang memerlukan pembaruan, validasi, atau integrasi lebih lanjut ke dalam Portal Lawamena Satu Data Maluku.

Sejumlah lembaga dan perangkat daerah yang hadir dalam kegiatan workshop Konsolidasi Progres Implementasi Satu Data Provinsi Maluku antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Bappeda, Dinas Komunikasi dan lnformasi serta perwakilan organisasis perangkat daerah (OPD) Produsen Data di Provinsi Maluku.

Ketaatan setiap perangkat daerah untuk disiplin dalam setiap tahapan siklus data sangat penting demi menjaga kualitas dan penggunana data secara bekelanjutan. SKALA terus mendukung pemanfaatan data untuk memperkuat perencanaan pembangunan, penganggaran, dan peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif di tingkat pusat dan daerah.