Kolaborasi Pusat-Daerah Perkuat Perencanaan Iklim di NTB melalui Dasbor SLR

Perubahan iklim semakin berdampak pada layanan publik, infrastruktur, serta ketahanan sosial ekonomi di banyak wilayah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk merespons risiko tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Dasbor Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR) pada 21 Oktober 2025 di Gedung Bappeda NTB. Peluncuran ini menjadi bagian dari agenda “Analisis Kolaboratif Dampak Kenaikan Muka Air Laut untuk Penerapan SPM dalam Perencanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di NTB.”

Analisis SLR menunjukkan bahwa lebih dari 17.000 keluarga di NTB berpotensi terdampak apabila permukaan laut naik satu meter. Risiko ini dapat mengganggu layanan dasar, menekan ekonomi pesisir, dan memperburuk kerentanan kelompok miskin, penyandang disabilitas, serta lansia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bappenas bekerja sama dengan Kemendagri, didukung Program SKALA dan UN Global Pulse, mengintegrasikan analisis SLR ke dalam platform SEPAKAT.

Dasbor ini memungkinkan pemerintah daerah menggabungkan data iklim dan sosial ekonomi hingga tingkat mikro. Analisis ini menjadi dasar penetapan prioritas kebijakan, penguatan perlindungan layanan dasar, serta upaya adaptasi bagi masyarakat yang paling berisiko.

Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil analisis tersebut.

“Banjir besar di Mataram beberapa bulan lalu menjadi pengingat bahwa perubahan iklim sudah nyata. Analisis ini penting agar kita bersama memahami dampaknya, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. NTB berkomitmen menindaklanjuti hasil studi ini dan memastikan pembangunan daerah tetap tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi perencanaan nasional, Deputi Bidang PMKK Bappenas, Maliki, menekankan pentingnya pemanfaatan SEPAKAT sebagai instrumen kebijakan berbasis bukti.

“Kami mendorong semua pemerintah daerah memanfaatkan SEPAKAT ini dalam mengidentifikasi dampak kenaikan muka air laut terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga intervensi yang dibutuhkan baik untuk mengadaptasi atau mitigasi terhadap dampak kenaikan muka air laut dapat dilakukan sedini mungkin,” jelasnya.

Dukungan mitra internasional turut memperkuat langkah ini. Simon Flores, Counselor for Development and Humanitarian Kedutaan Besar Australia, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci keberhasilan.

“Kemitraan sangatlah penting. Dengan perencanaan berbasis bukti, kita dapat memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan masyarakat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” katanya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, NTB kini memiliki instrumen analisis yang lebih kuat untuk memperkuat kesiapsiagaan iklim dan memastikan perlindungan layanan dasar. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat pembangunan di NTB, tetapi juga menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia yang menghadapi risiko serupa.