Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran: Pemerintah Provinsi Gorontalo Perkuat Pemanfaatan Kajian PERA
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, ...
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Provinsi Papua: Menempatkan Suara Kelompok Rentan dalam Arah Pembangunan Lima Tahun Ke Depan
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan ...
Konsultasi Publik Panduan Partisipasi Kelompok Rentan: Menjaring Masukan Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang ...
Pemerintah Indonesia dan Australia Gelar Misi Supervisi Bersama Program SKALA di Provinsi NTB: Menguatkan Tata Kelola Layanan Dasar
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan ...
Sinergi untuk Kebijakan Publik yang Inklusif: Memperkuat Peran Analis Kebijakan di Daerah
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar ...
SKALA dan PARTISIPA Berbagi Pembelajaran Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA ...
Provinsi Papua Perkuat Tata Kelola Satu Data Indonesia melalui Forum Data Provinsi 2025
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat komitmennya dalam tata kelola Satu Data Indonesia melalui Rapat Koordinasi Forum Data Provinsi Papua 2025 di Jayapura. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyusunan RPJMD Papua 2025–2029. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, BPS, pemerintah kabupaten/kota, dan Program SKALA, forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara wali ...
Kalimantan Utara Raih Anugerah Prakarsa Inklusi: Wujud Komitmen Menuju Pembangunan yang Lebih Inklusif
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Anugerah Prakarsa Inklusi (API) dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai provinsi pertama di Kalimantan yang mendapat pengakuan atas komitmennya mendorong pembangunan inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Kaltara dalam memperkuat kebijakan, data, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui inisiatif Forum Mentari Kaltara yang menjembatani aspirasi ...
Sinergi Kebijakan Kelanjutusiaan: Penguatan Komda Lansia di Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui Rapat Koordinasi Penguatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) yang digelar di Kupang pada 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan menuju lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Dengan dukungan Bappenas, Kemendagri, Kemensos, ...
