SPM Awards 2025: Merayakan Inovasi Daerah untuk Menjangkau yang Paling Rentan
SPM (Standar Pelayanan Minimal) Awards 2025, yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia, menyoroti inovasi-inovasi pemerintah daerah yang luar biasa dalam menyediakan layanan dasar di enam sektor penting: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, keamanan publik, dan layanan sosial. Dengan 44 pemerintah daerah yang mencapai status kepatuhan penuh, penghargaan ini mengakui keunggulan yang dicapai meskipun terdapat kendala fiskal, dengan ...
Membangun Masa Depan Inklusif melalui Pengelolaan Pengetahuan di Papua Barat Daya
Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya berinvestasi dalam pembangunan inklusif dengan memperkuat sistem manajemen pengetahuan. Dengan dukungan dari Bappenas dan Program Kemitraan Australia-Indonesia SKALA, provinsi ini mendukung pendirian Pusat Manajemen Pengetahuan (KMC) untuk mengumpulkan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan lokal untuk keputusan kebijakan yang lebih baik. Dengan mengubah data dan pengalaman menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, Papua ...
Dari Tepian ke Panggung Utama: Derap NTT Menuju Pembangunan Inklusif
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melangkah maju dalam pembangunan inklusif dengan meluncurkan MUSIK KEREN—Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan. Resmi diatur dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 dan didukung oleh Program SKALA, forum ini menjadi mekanisme strategis untuk mengintegrasikan aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Diluncurkan dalam Musrenbang RKPD 2026 ...
Satu Data Aceh: Memperkuat Layanan Dasar dan Tata Kelola Berbasis Data
Portal Satu Data Aceh (satudata.acehprov.go.id) adalah platform data terintegrasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperkuat tata kelola data, mendukung layanan dasar, dan mewujudkan pembangunan berbasis bukti. Diluncurkan pada April 2025, portal ini mengintegrasikan data sektoral lintas instansi, menyediakan dasbor interaktif, serta mendukung analisis kebijakan yang inklusif dan responsif. Didukung oleh regulasi nasional dan kolaborasi dengan SKALA, portal ini mencerminkan ...
Forum Mentari Kaltara: Memastikan Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan di Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan dukungan Program SKALA, menyelenggarakan Forum Mentari Kaltara sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Benuanta. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat—dalam memberikan masukan langsung terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD 2025–2045 dan RKPD 2026. Melalui pendekatan berbasis prinsip GEDSI (Gender ...
Pertemuan Komite Pengarah Program SKALA: Perluas Praktik Baik, Selaraskan dengan Prioritas Pembangunan Baru
Pertemuan Komite Pengarah SKALA yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Bappenas memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan penyediaan layanan yang inklusif. SKALA berfokus pada pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan data, dan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Pertemuan ini menyelaraskan prioritas SKALA dengan agenda pembangunan nasional Indonesia ...
Hari Perempuan Internasional 2025: Membangun Kesetaraan Gender dari Keluarga untuk Mendorong Kepemimpinan Perempuan
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, SKALA menyelenggarakan acara berbagi pengetahuan yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai fondasi untuk memajukan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Perwakilan dari Bappenas, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Timor Tengah Selatan berbagi wawasan tentang cara mengatasi hambatan budaya dan struktural, menyoroti bagaimana dukungan keluarga, norma-norma yang inklusif, dan kebijakan publik yang mendukung sangat ...
Musrenbang Inklusi di Kalimantan Utara: Urun Suara Seluruh Warga
Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, mengusung visi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan transformasi sosial sebagai intinya. Tujuannya adalah memastikan layanan dasar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan. Namun, bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, visi ini masih jauh dari kenyataan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, suara dan pengalaman mereka harus ...
Nusa Tenggara Barat Mendorong Inovasi Data untuk Layanan Dasar yang Tahan Iklim
Laporan PBB (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8–1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42%-nya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah ...