Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua: Satu Alur Kerja untuk Tata Kelola yang Lebih Efektif dan Transparan
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru ...
Pembelajaran Antar Daerah: Gorontalo dan Maluku Berbagi Pengalaman dalam Pengembangan Portal Data Daerah dan Dashboard Pimpinan
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat diperkuat melalui saling belajar dan kolaborasi. Didukung Program SKALA, kedua provinsi bertukar pengalaman mengenai pengembangan portal dan dashboard data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk praktik Gorontalo dalam membangun Dashboard Pimpinan dan mengintegrasikan sistem informasi perangkat daerah melalui Portal ...
Langkah Nyata Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan ...
Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran: Pemerintah Provinsi Gorontalo Perkuat Pemanfaatan Kajian PERA
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, ...
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Provinsi Papua: Menempatkan Suara Kelompok Rentan dalam Arah Pembangunan Lima Tahun Ke Depan
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan ...
Konsultasi Publik Panduan Partisipasi Kelompok Rentan: Menjaring Masukan Masyarakat untuk Pembangunan Inklusif
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang ...
Pemerintah Indonesia dan Australia Gelar Misi Supervisi Bersama Program SKALA di Provinsi NTB: Menguatkan Tata Kelola Layanan Dasar
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan ...
Sinergi untuk Kebijakan Publik yang Inklusif: Memperkuat Peran Analis Kebijakan di Daerah
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar ...
SKALA dan PARTISIPA Berbagi Pembelajaran Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA ...
