Tindak Lanjut Surat Edaran Kemendagri untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik memperkuat panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang tematik guna mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan layanan dasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PEIPD Kemendagri ini mengangkat pembelajaran dari berbagai praktik ...
Upaya Memperkuat Sistem Pembangunan Kesetaraan Gender: Belajar dari DIY untuk Tata Kelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi ruang pembelajaran bagi enam provinsi untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam sistem pembangunan daerah. Melalui integrasi regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur, praktik di DIY menunjukkan bagaimana PUG dapat dilembagakan secara sistematis dalam siklus pembangunan daerah guna mendorong layanan dasar yang lebih inklusif dan ...
International Women’s Day 2026: Kepemimpinan Perempuan untuk Indonesia yang Lebih Inklusif
Momentum International Women’s Day 2026 menegaskan pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia. Meskipun representasi perempuan dalam posisi kepala dan wakil kepala daerah masih sekitar 10 persen, kontribusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kisah Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai ...
Papua Barat Daya Perkuat Perencanaan Pembangunan melalui Pemanfaatan DTSEN pada Aplikasi SEPAKAT
Papua Barat Daya memperkuat perencanaan pembangunan melalui integrasi Satu Data dengan kolaborasi strategis bersama Bappenas dan dukungan Program SKALA. Pemanfaatan aplikasi SEPAKAT menjadi jembatan antara target pusat dan kebutuhan riil di daerah. Melalui workshop strategis di Sorong, sebanyak 27 organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen meninggalkan ego sektoral dan menggunakan satu rujukan data yang sama dalam seluruh siklus pembangunan. Langkah ini ...
MENTARI Kaltara Dorong Tindak Lanjut Usulan JMS dan Penguatan Dasar Hukum Partisipasi
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut usulan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) serta penguatan dasar hukum partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan pada 28–29 Januari 2026, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah lintas sektor, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan meninjau progres integrasi usulan JMS ke dalam dokumen perencanaan ...
Kemendagri Dorong Evaluasi Dampak Kebijakan Daerah agar Lebih Tepat Sasaran
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong pemerintah daerah memperkuat evaluasi dampak kebijakan pascaimplementasi guna memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Didukung Program SKALA, upaya ini menekankan pengukuran dampak, pemanfaatan data terintegrasi, dan policy brief untuk meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.
Penguatan Kapasitas Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Data SEPAKAT
Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti di daerah semakin menuntut pemanfaatan data yang andal, terintegrasi, dan mudah diolah. Melalui optimalisasi SEPAKAT, Kementerian PPN/Bappenas mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan analisis data secara lebih presisi dan inklusif, didukung pembaruan fitur SEPAKAT versi 6.0 serta pendekatan pembelajaran berbasis praktik. Berbagai praktik daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan data mikro melalui SEPAKAT tidak hanya ...
Pemerintah Aceh dan Pusat Gelar Pertemuan Komite Program Provinsi SKALA, Perkuat Sinergi Akselerasi Layanan Dasar
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat dan mitra pembangunan menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA di Banda Aceh untuk memperkuat sinergi akselerasi layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tata kelola Program SKALA ini menjadi ruang dialog strategis dalam meninjau capaian, tantangan, serta penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika pemulihan pascabencana, dengan fokus pada penguatan pengelolaan ...
Dorong Pembangunan Inklusif, Gorontalo Perkuat Pengarusutamaan Gender hingga Pengesahan Perda
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang Inklusif, penguatan integrasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan strategis, penerapan anggaran responsif gender oleh sejumlah OPD, serta ...
