NTT Terus Perkuat Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan
Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pembangunan yang inklusif melalui Forum Musik Keren, sebuah wadah partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pada Musrenbang RKPD 2027, sebanyak 57 usulan dari penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah, menegaskan komitmen NTT untuk mewujudkan pembangunan yang lebih ...
Gorontalo Kokohkan Komitmen Kesetaraan Gender Lewat Diseminasi Perda PUG, Kolaborasi Lintas Sektor
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diperkuat lewat kegiatan Diseminasi Perda PUG dan Penguatan Komitmen Daerah di Hulonthalo Ballroom pada 9 Mei 2026. Dihadiri perwakilan Kementerian PPPA, Bappenas, DPRD, serta Program SKALA, acara ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup—dibutuhkan inovasi nyata, koordinasi lintas ...
“Kesepakatan Timika” Sinergi Pusat dan Daerah Kawal Dana Otsus Papua
Enam gubernur di Tanah Papua menandatangani "Kesepakatan Timika" dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 di Timika, Papua Tengah. Kesepakatan ini memuat 12 komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antarwilayah, menyelaraskan perencanaan pembangunan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp12,69 triliun. Forum ini sekaligus meluncurkan interoperabilitas sistem ...
Memberi Ruang bagi Kelompok Rentan: Pendekatan Baru Papua Selatan dalam Perencanaan Pembangunan yang Inklusif
Di Papua Selatan, salah satu provinsi termuda di Indonesia, Pemerintah Provinsi bersama JERAT Papua dan Program SKALA menghadirkan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) sebagai inovasi untuk membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi Orang Asli Papua, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Diselenggarakan di Merauke pada 31 Maret–1 April 2026 dan dihadiri 137 peserta, forum ini menghimpun aspirasi dan ...
Pemerintah Provinsi Gorontalo Resmikan “PENTAGON” untuk Tata Kelola Data Daerah
Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo "PENTAGON" sebagai platform data terpadu daerah pada Senin (18/5) di Aula Dulohupa, Kantor Gubernur, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Wakil Dubes Australia Gita Kamath, Deputi Bappenas Maliki, serta SKALA. Platform ini dikembangkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia ...
Kick-Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Kalimantan Utara Resmi Dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan program pemutakhiran data dan pendistribusian Kartu Layanan Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan pada 7 Mei 2026, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan inklusif yang menjamin hak dasar seluruh warga. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 39.293 penyandang disabilitas di Kaltara — mayoritas belum terverifikasi dan terintegrasi — sehingga menghambat ...
Enam Provinsi Tunjukkan Kemajuan Implementasi Satu Data Daerah
Enam provinsi — Aceh, Kalimantan Utara, NTB, NTT, Gorontalo, dan Maluku — menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), mulai dari penguatan regulasi sesuai Permendagri No. 5 Tahun 2024, pengembangan portal data daerah, hingga aktivasi Forum Satu Data lintas perangkat daerah. Kemajuan ini mengemuka dalam Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang difasilitasi Program SKALA di ...
Data Terintegrasi untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas memperkuat pemanfaatan data terintegrasi untuk kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran menuju Indonesia Emas 2045. Dalam lokakarya dan bootcamp yang digelar di Jakarta pada Maret 2026, sekitar 70 peserta dari Bappenas dan Kementerian Keuangan dilatih menggunakan platform SEPAKAT — sistem analisis data sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Susenas, Sakernas, dan data ...
Sistem Data Nasional Memperkuat Perencanaan dan Layanan Publik di Tanah Papua
Penguatan sistem data terintegrasi melalui platform SEPAKAT mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan layanan publik di Tanah Papua. Dengan mengatasi fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas analisis di tingkat daerah, inisiatif Bappenas bersama Program SKALA memperkuat pemanfaatan data sosial-ekonomi untuk kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan praktis, serta integrasi dengan dokumen perencanaan seperti ...
