Enam Provinsi Tunjukkan Kemajuan Implementasi Satu Data Daerah
Enam provinsi — Aceh, Kalimantan Utara, NTB, NTT, Gorontalo, dan Maluku — menunjukkan kemajuan nyata dalam implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN), mulai dari penguatan regulasi sesuai Permendagri No. 5 Tahun 2024, pengembangan portal data daerah, hingga aktivasi Forum Satu Data lintas perangkat daerah. Kemajuan ini mengemuka dalam Workshop Refleksi Implementasi Satu Data Daerah yang difasilitasi Program SKALA di ...
Data Terintegrasi untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas memperkuat pemanfaatan data terintegrasi untuk kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran menuju Indonesia Emas 2045. Dalam lokakarya dan bootcamp yang digelar di Jakarta pada Maret 2026, sekitar 70 peserta dari Bappenas dan Kementerian Keuangan dilatih menggunakan platform SEPAKAT — sistem analisis data sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Susenas, Sakernas, dan data ...
Sistem Data Nasional Memperkuat Perencanaan dan Layanan Publik di Tanah Papua
Penguatan sistem data terintegrasi melalui platform SEPAKAT mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan peningkatan layanan publik di Tanah Papua. Dengan mengatasi fragmentasi data dan keterbatasan kapasitas analisis di tingkat daerah, inisiatif Bappenas bersama Program SKALA memperkuat pemanfaatan data sosial-ekonomi untuk kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan praktis, serta integrasi dengan dokumen perencanaan seperti ...
Kalimantan Utara Memperkuat Advokasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti menjadi kunci bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi tekanan fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Melalui pemanfaatan Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) serta dukungan Program SKALA, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas belanja, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memastikan layanan dasar yang inklusif. Lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini ...
Tindak Lanjut Surat Edaran Kemendagri untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik memperkuat panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang tematik guna mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan layanan dasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PEIPD Kemendagri ini mengangkat pembelajaran dari berbagai praktik ...
Upaya Memperkuat Sistem Pembangunan Kesetaraan Gender: Belajar dari DIY untuk Tata Kelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi ruang pembelajaran bagi enam provinsi untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam sistem pembangunan daerah. Melalui integrasi regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur, praktik di DIY menunjukkan bagaimana PUG dapat dilembagakan secara sistematis dalam siklus pembangunan daerah guna mendorong layanan dasar yang lebih inklusif dan ...
International Women’s Day 2026: Kepemimpinan Perempuan untuk Indonesia yang Lebih Inklusif
Momentum International Women’s Day 2026 menegaskan pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia. Meskipun representasi perempuan dalam posisi kepala dan wakil kepala daerah masih sekitar 10 persen, kontribusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kisah Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai ...
Papua Barat Daya Perkuat Perencanaan Pembangunan melalui Pemanfaatan DTSEN pada Aplikasi SEPAKAT
Papua Barat Daya memperkuat perencanaan pembangunan melalui integrasi Satu Data dengan kolaborasi strategis bersama Bappenas dan dukungan Program SKALA. Pemanfaatan aplikasi SEPAKAT menjadi jembatan antara target pusat dan kebutuhan riil di daerah. Melalui workshop strategis di Sorong, sebanyak 27 organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen meninggalkan ego sektoral dan menggunakan satu rujukan data yang sama dalam seluruh siklus pembangunan. Langkah ini ...
MENTARI Kaltara Dorong Tindak Lanjut Usulan JMS dan Penguatan Dasar Hukum Partisipasi
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut usulan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) serta penguatan dasar hukum partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan pada 28–29 Januari 2026, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah lintas sektor, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan meninjau progres integrasi usulan JMS ke dalam dokumen perencanaan ...
