Kolaborasi Kampus di Aceh Akselerasi Implementasi Satu Data
Pemerintah Aceh terus mengakselerasi implementasi Satu Data Aceh melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam program magang bertajuk 'Kampus Berdampak'. Hingga Juni 2026, kontribusi 108 mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Bina Bangsa Getsempena—yang terlibat dalam identifikasi, standardisasi, pembersihan, validasi, hingga publikasi data—telah membantu menggandakan jumlah dataset di Portal Satu Data Aceh dari sekitar 2.000 pada Januari menjadi 4.005 dataset. ...
NTT Terus Perkuat Tata Kelola DTSEN untuk Perencanaan Pembangunan Berbasis Data
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Workshop Pengolahan dan Pemanfaatan DTSEN yang digelar pada 15–16 Juli 2026 di Kupang. Kegiatan yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai tata kelola data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Workshop turut ...
Program BANGKIT Mendukung Kesehatan dan Gizi Anak Orang Asli Papua
Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan Program BANGKIT (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) di Nabire pada 21 Juli 2026 untuk memperkuat perlindungan sosial anak Orang Asli Papua di bawah lima tahun. Melalui bantuan tunai dari Dana Otonomi Khusus, program ini menyasar sekitar 1.000 anak di empat kabupaten pada tahap awal dan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ...
Belajar dari Yogyakarta, Papua Barat Perkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Tim Pendamping
Sepulang dari studi amati-tiru-modifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat menindaklanjuti pembelajarannya dengan membentuk Tim Coaching/Pendamping Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui rapat koordinasi di Manokwari pada 12 Juni 2026, tim ini disepakati berada di bawah koordinasi Bapperida dengan melibatkan DP3AKB, BPKAD, dan Inspektorat. Ke depan, Tim Pendamping akan mendampingi OPD dalam menyusun RAD-PKG dan KAK responsif gender, memastikan penggunaan ...
NTB Memperkuat Layanan Dasar melalui Posyandu
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Posyandu untuk memperkuat keterhubungan Posyandu dengan perangkat daerah pengampu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan mandat yang lebih luas, kader Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga dapat mengenali kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, hunian layak, air bersih, dan perlindungan sosial, lalu meneruskannya ...
Aceh Gelar Forum Tematik untuk Memperkuat Perencanaan Pembangunan yang Inklusif
Pemerintah Provinsi Aceh menyelenggarakan Forum Tematik Perencanaan Inklusif Pemenuhan Layanan Dasar TA 2027 sebagai wujud penerapan Pergub Aceh No. 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Forum yang mempertemukan 23 SKPA, 24 OMS, dan 8 OPDIS ini menjadi ruang dialog setara untuk memastikan aspirasi warga—terutama kelompok rentan—terserap ke dalam RKPA 2027. Selain menyerap usulan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, ...
Maluku Memperkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender melalui Pembelajaran Praktis
Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan ...
Mewujudkan Kesejahteraan di Usia Senja: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Canangkan Program ORISUN Berbasis Data Terintegrasi
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan ...
Papua Barat Konsolidasikan Data Pembangunan Daerah untuk Dukung RKPD 2027 dan Evaluasi Pembangunan Berbasis Bukti
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. ...
