MENTARI Kaltara Dorong Tindak Lanjut Usulan JMS dan Penguatan Dasar Hukum Partisipasi
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut usulan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) serta penguatan dasar hukum partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan pada 28–29 Januari 2026, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah lintas sektor, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan meninjau progres integrasi usulan JMS ke dalam dokumen perencanaan ...
Kemendagri Dorong Evaluasi Dampak Kebijakan Daerah agar Lebih Tepat Sasaran
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong pemerintah daerah memperkuat evaluasi dampak kebijakan pascaimplementasi guna memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Didukung Program SKALA, upaya ini menekankan pengukuran dampak, pemanfaatan data terintegrasi, dan policy brief untuk meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.
Penguatan Kapasitas Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Data SEPAKAT
Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti di daerah semakin menuntut pemanfaatan data yang andal, terintegrasi, dan mudah diolah. Melalui optimalisasi SEPAKAT, Kementerian PPN/Bappenas mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan analisis data secara lebih presisi dan inklusif, didukung pembaruan fitur SEPAKAT versi 6.0 serta pendekatan pembelajaran berbasis praktik. Berbagai praktik daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan data mikro melalui SEPAKAT tidak hanya ...
Pemerintah Aceh dan Pusat Gelar Pertemuan Komite Program Provinsi SKALA, Perkuat Sinergi Akselerasi Layanan Dasar
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat dan mitra pembangunan menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA di Banda Aceh untuk memperkuat sinergi akselerasi layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tata kelola Program SKALA ini menjadi ruang dialog strategis dalam meninjau capaian, tantangan, serta penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika pemulihan pascabencana, dengan fokus pada penguatan pengelolaan ...
Dorong Pembangunan Inklusif, Gorontalo Perkuat Pengarusutamaan Gender hingga Pengesahan Perda
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang Inklusif, penguatan integrasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan strategis, penerapan anggaran responsif gender oleh sejumlah OPD, serta ...
Menjaga Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah dalam Penguatan Layanan Dasar: Konsolidasi Penyesuaian Rencana Kerja Program SKALA 2025-2026
Upaya menjaga sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam penguatan layanan dasar menjadi fokus konsolidasi penyesuaian Rencana Kerja Program SKALA 2025–2026 melalui rangkaian Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) pada Januari 2026. Forum ini berperan strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan pemanfaatan data lintas sistem, serta integrasi pendekatan inklusif berbasis GEDSI. Dengan melibatkan ...
Memperkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan di NTT melalui Pemanfaatan Data, Layanan Dasar, dan Konteks Lokal
Kunjungan Pendalaman Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan realitas daerah. Melalui pemanfaatan data terpadu, penguatan layanan dasar, serta pendekatan berbasis konteks dan budaya lokal, pemerintah pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih operasional, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna mendorong tidak hanya perlindungan sosial, tetapi juga ...
Matangkan Aturan Teknis, Aceh Pastikan Qanun Disabilitas Terimplementasi Nyata
Pemerintah Aceh menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan inklusivitas berjalan nyata, terukur, dan berkeadilan. Pergub ini disusun sebagai regulasi teknis yang operasional, memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan inklusif, serta diperkuat dengan sistem ...
Menjaga Arah Implementasi di Tengah Dinamika Daerah: Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi SKALA
Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi (Provincial Program Committee/PPC) Program SKALA yang diselenggarakan pada 8–12 Desember 2025 di enam provinsi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi arah implementasi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan. Forum ini menjadi ruang refleksi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi capaian, pembelajaran, serta tantangan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ...
