Dari Tepian ke Panggung Utama: Derap NTT Menuju Pembangunan Inklusif
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melangkah maju dalam pembangunan inklusif dengan meluncurkan MUSIK KEREN—Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan. Resmi diatur dalam Pergub No. 2 Tahun 2025 dan didukung oleh Program SKALA, forum ini menjadi mekanisme strategis untuk mengintegrasikan aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Diluncurkan dalam Musrenbang RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029, lebih dari 200 usulan dari 22 kabupaten/kota berhasil dihimpun, mencakup isu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kekerasan berbasis gender. NTT kini menjadi contoh nasional dalam tata kelola partisipatif dan berkeadilan, membuka jalan bagi replikasi di daerah lain.
Satu Data Aceh: Memperkuat Layanan Dasar dan Tata Kelola Berbasis Data
Portal Satu Data Aceh (satudata.acehprov.go.id) adalah platform data terintegrasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperkuat tata kelola data, mendukung layanan dasar, dan mewujudkan pembangunan berbasis bukti. Diluncurkan pada April 2025, portal ini mengintegrasikan data sektoral lintas instansi, menyediakan dasbor interaktif, serta mendukung analisis kebijakan yang inklusif dan responsif. Didukung oleh regulasi nasional dan kolaborasi dengan SKALA, portal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi, integrasi dengan Satu Data Indonesia, serta penguatan kapasitas aparatur di 23 kabupaten/kota. Inisiatif ini juga mencakup pemutakhiran data desa melalui SIGAP, memperluas akses publik, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di Aceh.
Forum Mentari Kaltara: Memastikan Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan di Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan dukungan Program SKALA, menyelenggarakan Forum Mentari Kaltara sebagai upaya strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Benuanta. Forum ini menjadi wadah partisipatif bagi kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat—dalam memberikan masukan langsung terhadap dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD 2025–2045 dan RKPD 2026. Melalui pendekatan berbasis prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), serta integrasi masukan masyarakat ke dalam sistem formal pemerintahan, forum ini memperkuat tata kelola daerah yang responsif, akuntabel, dan partisipatif. Forum ini juga menjadi titik temu antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah, serta mendorong transformasi perencanaan dari atas ke bawah menjadi proses yang berpihak pada suara warga.
Pertemuan Komite Pengarah Program SKALA: Perluas Praktik Baik, Selaraskan dengan Prioritas Pembangunan Baru
Pertemuan Komite Pengarah SKALA yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Bappenas memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Australia dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan penyediaan layanan yang inklusif. SKALA berfokus pada pengelolaan keuangan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penggunaan data, dan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Pertemuan ini menyelaraskan prioritas SKALA dengan agenda pembangunan nasional Indonesia di bawah Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025. Pencapaian utama sejak tahun 2023 mencakup peningkatan kualitas data, partisipasi yang lebih baik dari kelompok rentan, dan dukungan untuk penganggaran yang efisien. Komite menekankan pada peningkatan praktik-praktik baik dan pelembagaan reformasi, serta menegaskan kembali komitmen kedua negara terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Hari Perempuan Internasional 2025: Membangun Kesetaraan Gender dari Keluarga untuk Mendorong Kepemimpinan Perempuan
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, SKALA menyelenggarakan acara berbagi pengetahuan yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai fondasi untuk memajukan kepemimpinan perempuan di Indonesia. Perwakilan dari Bappenas, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Timor Tengah Selatan berbagi wawasan tentang cara mengatasi hambatan budaya dan struktural, menyoroti bagaimana dukungan keluarga, norma-norma yang inklusif, dan kebijakan publik yang mendukung sangat penting untuk mendorong kemandirian dan kepemimpinan perempuan. Acara ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan dan pelayanan publik.
Musrenbang Inklusi di Kalimantan Utara: Urun Suara Seluruh Warga
Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, mengusung visi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan transformasi sosial sebagai intinya. Tujuannya adalah memastikan layanan dasar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kemampuan. Namun, bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, visi ini masih jauh dari kenyataan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, suara dan pengalaman mereka harus diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Salah satu mekanisme utama untuk mewujudkan tujuan ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses ini dirancang secara partisipatif dari bawah ke atas untuk memberdayakan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan di tingkat lokal.
Nusa Tenggara Barat Mendorong Inovasi Data untuk Layanan Dasar yang Tahan Iklim
Laporan PBB (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8–1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42%-nya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah sinyal untuk segera bertindak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, NTB mengadakan lokakarya “Inovasi Data: Perencanaan dan Penganggaran untuk Layanan Dasar yang Adaptif Perubahan Iklim”, pada tanggal 11 November 2024 di Mataram. Lokakarya ini memadukan presentasi kebijakan dan diskusi interaktif. Dalam diskusi, para peserta memetakan risiko dan peluang inisiatif adaptasi iklim di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, termasuk para pemangku kepentingan yang perlu terlibat.
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Inklusif di Kalimantan Utara
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memperluas ruang fiskal bagi daerah dalam penyediaan infrastruktur. UU ini mengamanatkan bahwa pada 2027, minimal 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk infrastruktur layanan publik. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah contoh nyata implementasi kebijakan ini di tingkat lokal. Dengan kapasitas fiskal sebesar Rp 3,12 triliun – 69 persen berasal dari Transfer Keuangan Daerah – provinsi ini menjadikan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama. Pada tahun 2024, Kalimantan Utara mengalokasikan 39,02 persen anggarannya untuk infrastruktur layanan publik, termasuk inisiatif untuk memperluas akses listrik dan energi baru terbarukan (EBT) di tingkat rumah tangga.
Aksi Inklusi: Mewujudkan Ruang Bebas Hambatan bagi Penyandang Disabilitas
“Di Nusa Tenggara Barat, SKALA sudah menerapkan kebijakan inklusif. Misalnya, di dapur kantor, tidak ada yang boleh mengubah urutan gula, kopi, krimer, dan teh. Karena kalau posisinya diubah, saya bisa salah menambah kopi ke dalam teh,” canda Jaka Yusuf, Koordinator GEDSI SKALA di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga seorang tunanetra. Sebagai seorang aktivis disabilitas yang juga berkarya sebagai komedian dengan nama Blindman Jack, Jaka menggunakan komedi -baik dengan humor maupun satir- untuk meningkatkan kesadaran publik tentang inklusi disabilitas.
