Memperkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan di NTT melalui Pemanfaatan Data, Layanan Dasar, dan Konteks Lokal
Kunjungan Pendalaman Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan realitas daerah. Melalui pemanfaatan data terpadu, penguatan layanan dasar, serta pendekatan berbasis konteks dan budaya lokal, pemerintah pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih operasional, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna mendorong tidak hanya perlindungan sosial, tetapi juga ...
Matangkan Aturan Teknis, Aceh Pastikan Qanun Disabilitas Terimplementasi Nyata
Pemerintah Aceh menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan inklusivitas berjalan nyata, terukur, dan berkeadilan. Pergub ini disusun sebagai regulasi teknis yang operasional, memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan inklusif, serta diperkuat dengan sistem ...
Menjaga Arah Implementasi di Tengah Dinamika Daerah: Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi SKALA
Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi (Provincial Program Committee/PPC) Program SKALA yang diselenggarakan pada 8–12 Desember 2025 di enam provinsi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi arah implementasi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan. Forum ini menjadi ruang refleksi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi capaian, pembelajaran, serta tantangan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ...
Tingkatkan Kualitas Perencanaan Otsus, Bappenas Gelar Workshop Uji Coba SIPPP untuk Aparatur Daerah
Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Uji Coba Penggunaan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) untuk memperkuat kualitas perencanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Melalui uji coba SIPPP v2.0 yang interoperabel dengan SIPD dan SIKD-Otsus, aparatur pemerintah daerah di Tanah Papua dibekali kapasitas teknis untuk menyederhanakan alur Musrenbang ...
Bappenas Perkuat Optimalisasi Satu Data untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar Berbasis Bukti
Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat pembangunan berbasis bukti melalui optimalisasi Satu Data Indonesia yang terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Terpadu (SEPAKAT). Upaya ini bertujuan memastikan perencanaan dan penyediaan layanan dasar yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan data yang akurat, terintegrasi, dan aman untuk pengambilan ...
Pemerintah Provinsi Papua Selatan Perkuat Inklusivitas Pembangunan Lewat Konsultasi Publik Ranpergub Forum Tematik Kelompok Rentan
Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dan Panduan Teknis Operasional Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kerangka regulasi dan penyelarasan kebijakan pusat–daerah, forum ini diharapkan menjadi ...
Sinergi SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI Dorong Ekosistem Digital yang Lebih Aman dan Inklusif
Meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi di ruang digital menuntut kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui gelar wicara dalam rangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, program SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI mempertemukan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta pendekatan membangun ekosistem digital yang aman dan ...
Tingkatkan Partisipasi Bermakna, Jaringan Masyarakat Sipil Mentari Kaltara Ikuti Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif yang diikuti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 16–18 Desember 2025 menjadi upaya strategis untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. Difasilitasi Seknas FITRA dan didukung Program SKALA, pelatihan ini melibatkan 20 peserta dari beragam isu GEDSI serta OPD teknis, dengan fokus pada penguatan ...
Kaltara Perkuat Tata Kelola Data Terpadu melalui Forum Satu Data Daerah 2025
Forum Satu Data Daerah (SDD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola data terpadu sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Forum ini menyoroti urgensi integrasi data statistik sektoral, data geospasial, dan e-Walidata yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung, khususnya dalam mendukung penataan wilayah, pengelolaan infrastruktur, dan layanan dasar. Melibatkan 42 OPD, pemerintah kabupaten/kota, BPS, ...
