Informasi Kegiatan

Maluku Memperkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender melalui Pembelajaran Praktis

Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan ...

Selengkapnya

Mewujudkan Kesejahteraan di Usia Senja: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Canangkan Program ORISUN Berbasis Data Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan ...

Selengkapnya

Papua Barat Konsolidasikan Data Pembangunan Daerah untuk Dukung RKPD 2027 dan Evaluasi Pembangunan Berbasis Bukti

Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. ...

Selengkapnya

Memperkuat Ketangguhan Sosial Ekonomi Pesisir dalam Menghadapi Kenaikan Muka Air Laut

Kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan tanggul, melainkan tantangan kemanusiaan yang menyangkut keberlanjutan penghidupan jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Dalam Dialog Kebijakan Nasional yang digelar Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan adaptif yang berbasis bukti—tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial, mata pencaharian, dan akses layanan dasar kelompok rentan. Melalui analisis ...

Selengkapnya

Memperkuat OPD NTT Untuk Integrasi PUG dan Inklusi Sosial melalui SIPD

Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta ...

Selengkapnya

HONAI Satu Data: Papua Pegunungan Perkuat Tata Kelola Data OAP untuk Perencanaan Berbasis Bukti

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri ...

Selengkapnya

DPRD Dorong Program Pembangunan Responsif GEDSI di Maluku

DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang responsif gender dan inklusif dalam pertemuan dengan Forum PUSPA Manise yang difasilitasi Program SKALA. Sebagai tindak lanjut Musrenbang Tematik "Bacarita Manise", jaringan masyarakat sipil mengangkat tiga isu utama untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027: minimnya layanan bagi korban kekerasan seksual akibat keterbatasan anggaran, kebutuhan pendidikan inklusif termasuk ...

Selengkapnya

Perkuat Perencanaan Berbasis Data, Maluku Luncurkan Portal “Lawamena”

Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada 15 Mei 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti di wilayah kepulauan. Hadir sebagai jawaban atas tantangan data yang selama ini terfragmentasi dan sulit dibagipakaikan antarinstansi, portal ini menyatukan beragam sumber data sektoral—mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan desa dan negeri adat—dalam ...

Selengkapnya

Membangun Kepercayaan, Memperkuat Kolaborasi: Pelajaran dari Studi Baseline Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) tergolong tinggi—sebuah modal sosial yang kuat untuk memperluas kolaborasi dalam pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Diselenggarakan oleh Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA dan dilaksanakan The SMERU Research Institute di enam provinsi, studi ini sekaligus ...

Selengkapnya
SKALA Logo Footer

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

HUBUNGI KAMI

SKALA dikelola oleh 

SKALA @ Copyright 2023