Menjaga Layanan Dasar di Tengah Transisi Kepemimpinan Daerah
Pergantian kepemimpinan daerah tidak boleh memutus layanan dasar bagi masyarakat. Studi pembelajaran Kemendagri dengan dukungan SKALA mendokumentasikan pengalaman 12 Penjabat Kepala Daerah selama masa transisi Pilkada Serentak 2024: menjaga prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor, melanjutkan program layanan di Purwakarta, dan menjawab tantangan geografis serta konflik di Maybrat. Hasilnya menjadi referensi praktis bagi kepala daerah saat ini maupun mendatang.
Papua Barat Daya Luncurkan Portal Cenderawasih untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan dan Layanan Dasar
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan Portal Cenderawasih di Sorong pada 22 Oktober 2026 sebagai pusat data terpadu untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti dan layanan dasar yang inklusif. Sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia, portal ini memuat 476 dataset lintas OPD, terhubung dengan Portal SDPDN Kemendagri, serta dilengkapi dasbor tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan GEDSI. Pengembangannya didukung ...
Papua Selatan Perkuat Data dan Perlindungan Sosial bagi Orang Asli Papua
Pemerintah Provinsi Papua Selatan meluncurkan SIRIOS, GEMAS Ha-Anim, dan PASSTI Ha-Anim di Merauke pada 28 September 2026. Ketiga inisiatif ini memperkuat pendataan sosial ekonomi hingga tingkat kampung, menyalurkan perlindungan sosial bagi keluarga Orang Asli Papua (OAP) dengan bayi usia 0–12 bulan, serta mengintegrasikan data lintas perangkat daerah melalui Satu Data Daerah. Dikembangkan bersama pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan SKALA, langkah ...
NTB Luncurkan Dashboard Eksekutif untuk Memperkuat Pembangunan Berbasis Data
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Dashboard Eksekutif pada 3 November 2026 di Mataram untuk memperkuat pembangunan berbasis data. Platform ini mengintegrasikan sepuluh menu strategis, mulai dari kemiskinan dan ketenagakerjaan, realisasi APBD, hingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan kinerja perangkat daerah, sehingga pimpinan daerah dapat memantau capaian, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Dikembangkan sebagai bagian dari ...
SEKAR Inklusif: Sistem Manajemen Pembelajaran untuk Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas, FITRA, dan SKALA meluncurkan SEKAR Inklusif, sistem manajemen pembelajaran (LMS) daring untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan lima modul yang dapat dipelajari secara mandiri dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, platform ini membantu organisasi masyarakat sipil, pemerintah, akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum membaca anggaran, menyusun usulan berbasis data, serta memantau pelaksanaan program agar manfaat ...
Menguatkan Kemandirian Fiskal Daerah melalui Local Tax Ratio
Kajian Bappenas menunjukkan rata-rata local tax ratio (LTR) daerah turun dari 1,22 persen pada 2024 menjadi 1,12 persen pada 2025, mencerminkan rapuhnya kapasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan pada transfer pusat. Ketimpangan antardaerah juga masih lebar, dengan Bali mencatat LTR tertinggi (4,60 persen) dan Papua Barat terendah (0,39 persen). Kajian ini menegaskan bahwa strategi peningkatan pendapatan asli daerah perlu disesuaikan ...
Maluku Perkuat Perencanaan Pembangunan Adaptif Hadapi Risiko Kenaikan Muka Air Laut
Lebih dari 90 persen wilayah Maluku adalah lautan yang menghubungkan 1.422 pulau, sehingga kenaikan muka air laut bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan pembangunan yang menyentuh permukiman, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan dasar. Dalam Dialog Kebijakan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Program SKALA di Ambon pada 25 September 2026, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta mitra pembangunan membahas ...
Langkah Nyata Usai Peluncuran Portal Lawamena Satu Data
Setelah meluncurkan Portal Lawamena Satu Data pada 25 Mei 2026, Pemerintah Provinsi Maluku dengan dukungan SKALA menggelar dua workshop di Ambon pada Agustus 2026: konsolidasi progres implementasi Satu Data dan penyempurnaan pedoman portal. Kedua kegiatan ini mengidentifikasi capaian, kendala, dan dataset prioritas yang perlu diperbarui, termasuk data penyandang disabilitas yang belum dirinci menurut ragam disabilitas. Fokus Maluku kini bergeser dari ...
Papua Tengah Perkuat Perencanaan Responsif Gender untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Layanan Dasar
Dengan tingkat kemiskinan 30,41 persen per Maret 2026, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 8,07 persen, Papua Tengah memperkuat keterkaitan antara penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan layanan dasar dalam perencanaan daerah. Melalui rapat koordinasi di Nabire pada 3–4 September 2026, sekitar 100 peserta dari perangkat daerah provinsi dan enam kabupaten, dengan dukungan SKALA, mempraktikkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan memetakan ...
