Dorong Pembangunan Inklusif, Gorontalo Perkuat Pengarusutamaan Gender hingga Pengesahan Perda
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang Inklusif, penguatan integrasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan strategis, penerapan anggaran responsif gender oleh sejumlah OPD, serta ...
Menjaga Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah dalam Penguatan Layanan Dasar: Konsolidasi Penyesuaian Rencana Kerja Program SKALA 2025-2026
Upaya menjaga sinkronisasi kebijakan pusat–daerah dalam penguatan layanan dasar menjadi fokus konsolidasi penyesuaian Rencana Kerja Program SKALA 2025–2026 melalui rangkaian Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) pada Januari 2026. Forum ini berperan strategis dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan pemanfaatan data lintas sistem, serta integrasi pendekatan inklusif berbasis GEDSI. Dengan melibatkan ...
Memperkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan di NTT melalui Pemanfaatan Data, Layanan Dasar, dan Konteks Lokal
Kunjungan Pendalaman Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan realitas daerah. Melalui pemanfaatan data terpadu, penguatan layanan dasar, serta pendekatan berbasis konteks dan budaya lokal, pemerintah pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih operasional, kolaboratif, dan berkelanjutan, guna mendorong tidak hanya perlindungan sosial, tetapi juga ...
Matangkan Aturan Teknis, Aceh Pastikan Qanun Disabilitas Terimplementasi Nyata
Pemerintah Aceh menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Qanun Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan inklusivitas berjalan nyata, terukur, dan berkeadilan. Pergub ini disusun sebagai regulasi teknis yang operasional, memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan inklusif, serta diperkuat dengan sistem ...
Menjaga Arah Implementasi di Tengah Dinamika Daerah: Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi SKALA
Rangkaian Lokakarya Komite Program Provinsi (Provincial Program Committee/PPC) Program SKALA yang diselenggarakan pada 8–12 Desember 2025 di enam provinsi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi arah implementasi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika kebijakan. Forum ini menjadi ruang refleksi strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi capaian, pembelajaran, serta tantangan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ...
Tingkatkan Kualitas Perencanaan Otsus, Bappenas Gelar Workshop Uji Coba SIPPP untuk Aparatur Daerah
Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Uji Coba Penggunaan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) untuk memperkuat kualitas perencanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Melalui uji coba SIPPP v2.0 yang interoperabel dengan SIPD dan SIKD-Otsus, aparatur pemerintah daerah di Tanah Papua dibekali kapasitas teknis untuk menyederhanakan alur Musrenbang ...
Bappenas Perkuat Optimalisasi Satu Data untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar Berbasis Bukti
Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat pembangunan berbasis bukti melalui optimalisasi Satu Data Indonesia yang terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Terpadu (SEPAKAT). Upaya ini bertujuan memastikan perencanaan dan penyediaan layanan dasar yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan data yang akurat, terintegrasi, dan aman untuk pengambilan ...
Pemerintah Provinsi Papua Selatan Perkuat Inklusivitas Pembangunan Lewat Konsultasi Publik Ranpergub Forum Tematik Kelompok Rentan
Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dan Panduan Teknis Operasional Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kerangka regulasi dan penyelarasan kebijakan pusat–daerah, forum ini diharapkan menjadi ...
Sinergi SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI Dorong Ekosistem Digital yang Lebih Aman dan Inklusif
Meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi di ruang digital menuntut kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui gelar wicara dalam rangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, program SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI mempertemukan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta pendekatan membangun ekosistem digital yang aman dan ...
