Maluku Perkuat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melalui SIPD
Provinsi Maluku memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pemanfaatan fitur Elektronik Pengendalian dan Evaluasi (E-Dalev) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop peningkatan kapasitas yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ambon pada 11–12 Agustus 2026, lebih dari 33 perangkat daerah memperdalam pemahaman teknis dan regulasi E-Dalev. Ke depan, data E-Dalev diharapkan memperkuat Dasbor Eksekutif Portal Lawamena Satu Data Maluku ...
Seri Video Pembelajaran Pengarusutamaan Gender Perkuat Kapasitas untuk Pembangunan Responsif Gender
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan seri video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terdiri atas delapan tema untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam menerapkan perspektif gender di seluruh proses pembangunan. Dikembangkan melalui kemitraan Indonesia–Australia lewat Program SKALA, video ini menjadi referensi pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses untuk mendukung pembangunan yang lebih responsif gender dan inklusif, selaras dengan prioritas RPJMN 2025–2029.
Kalimantan Utara Memperkuat Tata Kelola Data Disabilitas melalui Pembelajaran dengan Jakarta
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas dengan belajar langsung dari pengelolaan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan berkonsultasi dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta pada 12–13 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang didukung SKALA ini bertujuan menyusun Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas Kaltara yang lebih terstandar, terintegrasi, dan selaras dengan Satu Data Indonesia, DTSEN, serta data kependudukan, guna ...
Aceh Perkuat Ekosistem Data melalui Soft Launching Portal Satu Data Kabupaten/Kota
Pemerintah Aceh memperkuat ekosistem data melalui soft-launching Portal Satu Data Kabupaten/Kota pada Forum Satu Data Pemerintah Aceh 2026 (11 Agustus 2026). Didukung SKALA, langkah ini menghubungkan portal data provinsi dan kabupaten/kota dengan e-Walidata dan e-Dataku dalam satu ekosistem terpadu, sejalan dengan amanat Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019). Dengan data yang akurat, mutakhir, dan mudah dibagipakaikan, Aceh membangun fondasi perencanaan pembangunan ...
Papua Selatan Libatkan Berbagai Pihak untuk Perkuat Pendidikan Inklusif
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada 16–17 Juli 2026 di Merauke. Melibatkan 74 peserta dari perangkat daerah, lembaga adat, organisasi penyandang disabilitas, hingga masyarakat sipil, konsultasi ini bertujuan memperkuat regulasi pendidikan agar lebih inklusif, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat—termasuk orang asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Didukung SKALA, Program Kemitraan ...
Papua Barat Memperkuat Pembangunan Inklusif Melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
Pemerintah Provinsi Papua Barat memulai penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) sebagai langkah memperkuat pembangunan yang lebih inklusif. Melalui Workshop Pemetaan Isu Tematik di Manokwari pada 4–6 Agustus 2026, perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi bersama-sama mengidentifikasi persoalan utama dan menyusun arah kebijakan berbasis data. Dengan mengacu pada Data SEPAKAT DTSEN 2026 yang mencatat ...
Pemprov Gorontalo Integrasikan Data Sektoral dan Spasial untuk Pertajam Prioritas Pembangunan
Pemerintah Provinsi Gorontalo memfinalisasi daftar data daerah 2026 untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui Forum Satu Data Daerah yang digelar pada 28–29 Juli 2026, pemerintah mulai mengintegrasikan data sektoral dan spasial agar penentuan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Integrasi ini memungkinkan satu intervensi menjawab beberapa kebutuhan sekaligus—misalnya memadukan data kawasan strategis, lokasi stunting, dan ...
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Mendorong Perubahan Sistemik di NTB
Rekomendasi kebijakan berbasis bukti terbukti mampu mendorong perubahan sistemik di Nusa Tenggara Barat. Dua policy brief yang melalui proses peer review pada 2024 kini menjadi masukan teknis dalam penyusunan regulasi daerah 2026, termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pembelajaran ini menjadi inti dari Policy Dialogue dan Workshop Penulisan Rekomendasi Kebijakan di Mataram pada 28–29 Juli ...
Kemitraan Australia–Indonesia Perkuat Kebijakan Keringanan PKB yang Inklusif di NTT
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen bagi penyandang disabilitas sebagai wujud tata kelola pendapatan daerah yang lebih inklusif. Dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di UPT Samsat Kota Kupang dan mengapresiasi komitmen NTT dalam menghadirkan layanan publik yang setara. Melalui Program ...
