Papua Selatan Libatkan Berbagai Pihak untuk Perkuat Pendidikan Inklusif
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada 16–17 Juli 2026 di Merauke. Melibatkan 74 peserta dari perangkat daerah, lembaga adat, organisasi penyandang disabilitas, hingga masyarakat sipil, konsultasi ini bertujuan memperkuat regulasi pendidikan agar lebih inklusif, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat—termasuk orang asli Papua (OAP) dan kelompok rentan. Didukung SKALA, Program Kemitraan ...
Papua Barat Memperkuat Pembangunan Inklusif Melalui Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
Pemerintah Provinsi Papua Barat memulai penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) sebagai langkah memperkuat pembangunan yang lebih inklusif. Melalui Workshop Pemetaan Isu Tematik di Manokwari pada 4–6 Agustus 2026, perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi bersama-sama mengidentifikasi persoalan utama dan menyusun arah kebijakan berbasis data. Dengan mengacu pada Data SEPAKAT DTSEN 2026 yang mencatat ...
Pemprov Gorontalo Integrasikan Data Sektoral dan Spasial untuk Pertajam Prioritas Pembangunan
Pemerintah Provinsi Gorontalo memfinalisasi daftar data daerah 2026 untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti. Melalui Forum Satu Data Daerah yang digelar pada 28–29 Juli 2026, pemerintah mulai mengintegrasikan data sektoral dan spasial agar penentuan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Integrasi ini memungkinkan satu intervensi menjawab beberapa kebutuhan sekaligus—misalnya memadukan data kawasan strategis, lokasi stunting, dan ...
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti Mendorong Perubahan Sistemik di NTB
Rekomendasi kebijakan berbasis bukti terbukti mampu mendorong perubahan sistemik di Nusa Tenggara Barat. Dua policy brief yang melalui proses peer review pada 2024 kini menjadi masukan teknis dalam penyusunan regulasi daerah 2026, termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pembelajaran ini menjadi inti dari Policy Dialogue dan Workshop Penulisan Rekomendasi Kebijakan di Mataram pada 28–29 Juli ...
Kemitraan Australia–Indonesia Perkuat Kebijakan Keringanan PKB yang Inklusif di NTT
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen bagi penyandang disabilitas sebagai wujud tata kelola pendapatan daerah yang lebih inklusif. Dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, meninjau langsung pelaksanaan layanan tersebut di UPT Samsat Kota Kupang dan mengapresiasi komitmen NTT dalam menghadirkan layanan publik yang setara. Melalui Program ...
NTT Perkuat Kapasitas Fiskal Melalui Optimalisasi Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi NTT bersama 22 pemerintah kabupaten/kota memperkuat kolaborasi optimalisasi pajak daerah melalui penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kupang pada 28 Juli 2026. Adendum ini menyempurnakan kerja sama pengelolaan PKB dan opsen pajak agar selaras dengan perkembangan regulasi dan reformasi hubungan keuangan pusat–daerah. Dengan tingkat kepatuhan PKB yang baru mencapai 55,35 persen pada 2025, penguatan koordinasi, ...
Kolaborasi Kampus di Aceh Akselerasi Implementasi Satu Data
Pemerintah Aceh terus mengakselerasi implementasi Satu Data Aceh melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam program magang bertajuk 'Kampus Berdampak'. Hingga Juni 2026, kontribusi 108 mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Bina Bangsa Getsempena—yang terlibat dalam identifikasi, standardisasi, pembersihan, validasi, hingga publikasi data—telah membantu menggandakan jumlah dataset di Portal Satu Data Aceh dari sekitar 2.000 pada Januari menjadi 4.005 dataset. ...
NTT Terus Perkuat Tata Kelola DTSEN untuk Perencanaan Pembangunan Berbasis Data
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Workshop Pengolahan dan Pemanfaatan DTSEN yang digelar pada 15–16 Juli 2026 di Kupang. Kegiatan yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai tata kelola data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Workshop turut ...
Program BANGKIT Mendukung Kesehatan dan Gizi Anak Orang Asli Papua
Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan Program BANGKIT (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) di Nabire pada 21 Juli 2026 untuk memperkuat perlindungan sosial anak Orang Asli Papua di bawah lima tahun. Melalui bantuan tunai dari Dana Otonomi Khusus, program ini menyasar sekitar 1.000 anak di empat kabupaten pada tahap awal dan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ...
