Tingkatkan Kualitas Perencanaan Otsus, Bappenas Gelar Workshop Uji Coba SIPPP untuk Aparatur Daerah
Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Uji Coba Penggunaan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) untuk memperkuat kualitas perencanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Melalui uji coba SIPPP v2.0 yang interoperabel dengan SIPD dan SIKD-Otsus, aparatur pemerintah daerah di Tanah Papua dibekali kapasitas teknis untuk menyederhanakan alur Musrenbang ...
Bappenas Perkuat Optimalisasi Satu Data untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar Berbasis Bukti
Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat pembangunan berbasis bukti melalui optimalisasi Satu Data Indonesia yang terintegrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Terpadu (SEPAKAT). Upaya ini bertujuan memastikan perencanaan dan penyediaan layanan dasar yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan data yang akurat, terintegrasi, dan aman untuk pengambilan ...
Pemerintah Provinsi Papua Selatan Perkuat Inklusivitas Pembangunan Lewat Konsultasi Publik Ranpergub Forum Tematik Kelompok Rentan
Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dan Panduan Teknis Operasional Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kerangka regulasi dan penyelarasan kebijakan pusat–daerah, forum ini diharapkan menjadi ...
Sinergi SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI Dorong Ekosistem Digital yang Lebih Aman dan Inklusif
Meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi di ruang digital menuntut kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui gelar wicara dalam rangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, program SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI mempertemukan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta pendekatan membangun ekosistem digital yang aman dan ...
Tingkatkan Partisipasi Bermakna, Jaringan Masyarakat Sipil Mentari Kaltara Ikuti Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif yang diikuti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 16–18 Desember 2025 menjadi upaya strategis untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. Difasilitasi Seknas FITRA dan didukung Program SKALA, pelatihan ini melibatkan 20 peserta dari beragam isu GEDSI serta OPD teknis, dengan fokus pada penguatan ...
Kaltara Perkuat Tata Kelola Data Terpadu melalui Forum Satu Data Daerah 2025
Forum Satu Data Daerah (SDD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola data terpadu sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Forum ini menyoroti urgensi integrasi data statistik sektoral, data geospasial, dan e-Walidata yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung, khususnya dalam mendukung penataan wilayah, pengelolaan infrastruktur, dan layanan dasar. Melibatkan 42 OPD, pemerintah kabupaten/kota, BPS, ...
Memperkuat Layanan Dasar di Maluku melalui Penyelarasan Renaksi SPM dan Renstra OPD 2025-2029
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan workshop penyelarasan Renaksi SPM dan Renstra OPD 2025-2029 untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tercermin secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat masih adanya perbedaan indikator, kapasitas perencanaan yang belum merata, serta kebutuhan harmonisasi lintas sektor. Melalui peninjauan teknis terhadap indikator, target, program, serta ...
Papua Barat Daya Susun Roadmap Peningkatan PAD 2025-2029 untuk Perkuat Kemandirian Fiskal
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan lokakarya penyusunan Roadmap Peningkatan PAD 2025-2029 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan eksplorasi potensi baru, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Dihadiri OPD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta pemangku kepentingan, kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam merumuskan kebijakan PAD yang inklusif, berbasis data, dan selaras ...
Menguatkan Pembangunan Inklusif melalui Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penyusunan RAD-PKG Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen ...
