Belajar dari Yogyakarta, Papua Barat Perkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender Melalui Tim Pendamping
Sepulang dari studi amati-tiru-modifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat menindaklanjuti pembelajarannya dengan membentuk Tim Coaching/Pendamping Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui rapat koordinasi di Manokwari pada 12 Juni 2026, tim ini disepakati berada di bawah koordinasi Bapperida dengan melibatkan DP3AKB, BPKAD, dan Inspektorat. Ke depan, Tim Pendamping akan mendampingi OPD dalam menyusun RAD-PKG dan KAK responsif gender, memastikan penggunaan ...
NTB Memperkuat Layanan Dasar melalui Posyandu
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Posyandu untuk memperkuat keterhubungan Posyandu dengan perangkat daerah pengampu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan mandat yang lebih luas, kader Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga dapat mengenali kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, hunian layak, air bersih, dan perlindungan sosial, lalu meneruskannya ...
Aceh Gelar Forum Tematik untuk Memperkuat Perencanaan Pembangunan yang Inklusif
Pemerintah Provinsi Aceh menyelenggarakan Forum Tematik Perencanaan Inklusif Pemenuhan Layanan Dasar TA 2027 sebagai wujud penerapan Pergub Aceh No. 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Forum yang mempertemukan 23 SKPA, 24 OMS, dan 8 OPDIS ini menjadi ruang dialog setara untuk memastikan aspirasi warga—terutama kelompok rentan—terserap ke dalam RKPA 2027. Selain menyerap usulan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, ...
Maluku Memperkuat Implementasi Pengarusutamaan Gender melalui Pembelajaran Praktis
Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan ...
Mewujudkan Kesejahteraan di Usia Senja: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Canangkan Program ORISUN Berbasis Data Terintegrasi
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan ...
Papua Barat Konsolidasikan Data Pembangunan Daerah untuk Dukung RKPD 2027 dan Evaluasi Pembangunan Berbasis Bukti
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. ...
Memperkuat Ketangguhan Sosial Ekonomi Pesisir dalam Menghadapi Kenaikan Muka Air Laut
Kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan tanggul, melainkan tantangan kemanusiaan yang menyangkut keberlanjutan penghidupan jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Dalam Dialog Kebijakan Nasional yang digelar Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan adaptif yang berbasis bukti—tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial, mata pencaharian, dan akses layanan dasar kelompok rentan. Melalui analisis ...
Memperkuat OPD NTT Untuk Integrasi PUG dan Inklusi Sosial melalui SIPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta ...
HONAI Satu Data: Papua Pegunungan Perkuat Tata Kelola Data OAP untuk Perencanaan Berbasis Bukti
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri ...
