Memperkuat OPD NTT Untuk Integrasi PUG dan Inklusi Sosial melalui SIPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta ...
HONAI Satu Data: Papua Pegunungan Perkuat Tata Kelola Data OAP untuk Perencanaan Berbasis Bukti
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri ...
DPRD Dorong Program Pembangunan Responsif GEDSI di Maluku
DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang responsif gender dan inklusif dalam pertemuan dengan Forum PUSPA Manise yang difasilitasi Program SKALA. Sebagai tindak lanjut Musrenbang Tematik "Bacarita Manise", jaringan masyarakat sipil mengangkat tiga isu utama untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027: minimnya layanan bagi korban kekerasan seksual akibat keterbatasan anggaran, kebutuhan pendidikan inklusif termasuk ...
Perkuat Perencanaan Berbasis Data, Maluku Luncurkan Portal “Lawamena”
Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada 15 Mei 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti di wilayah kepulauan. Hadir sebagai jawaban atas tantangan data yang selama ini terfragmentasi dan sulit dibagipakaikan antarinstansi, portal ini menyatukan beragam sumber data sektoral—mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan desa dan negeri adat—dalam ...
Membangun Kepercayaan, Memperkuat Kolaborasi: Pelajaran dari Studi Baseline Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) tergolong tinggi—sebuah modal sosial yang kuat untuk memperluas kolaborasi dalam pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Diselenggarakan oleh Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA dan dilaksanakan The SMERU Research Institute di enam provinsi, studi ini sekaligus ...
NTT Terus Perkuat Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan
Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pembangunan yang inklusif melalui Forum Musik Keren, sebuah wadah partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pada Musrenbang RKPD 2027, sebanyak 57 usulan dari penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah, menegaskan komitmen NTT untuk mewujudkan pembangunan yang lebih ...
Gorontalo Kokohkan Komitmen Kesetaraan Gender Lewat Diseminasi Perda PUG, Kolaborasi Lintas Sektor
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diperkuat lewat kegiatan Diseminasi Perda PUG dan Penguatan Komitmen Daerah di Hulonthalo Ballroom pada 9 Mei 2026. Dihadiri perwakilan Kementerian PPPA, Bappenas, DPRD, serta Program SKALA, acara ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup—dibutuhkan inovasi nyata, koordinasi lintas ...
“Kesepakatan Timika” Sinergi Pusat dan Daerah Kawal Dana Otsus Papua
Enam gubernur di Tanah Papua menandatangani "Kesepakatan Timika" dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 di Timika, Papua Tengah. Kesepakatan ini memuat 12 komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antarwilayah, menyelaraskan perencanaan pembangunan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp12,69 triliun. Forum ini sekaligus meluncurkan interoperabilitas sistem ...
Memberi Ruang bagi Kelompok Rentan: Pendekatan Baru Papua Selatan dalam Perencanaan Pembangunan yang Inklusif
Di Papua Selatan, salah satu provinsi termuda di Indonesia, Pemerintah Provinsi bersama JERAT Papua dan Program SKALA menghadirkan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) sebagai inovasi untuk membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi Orang Asli Papua, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Diselenggarakan di Merauke pada 31 Maret–1 April 2026 dan dihadiri 137 peserta, forum ini menghimpun aspirasi dan ...
