Laporan PBB (2024) mencatat bahwa permukaan laut naik lebih cepat sejak abad ke-20 dibandingkan abad-abad sebelumnya. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 0,8–1,2 cm per tahun menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi realita bagi daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 5,56 juta penduduk dan 42%-nya tinggal di kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut adalah sinyal untuk segera bertindak dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, NTB mengadakan lokakarya “Inovasi Data: Perencanaan dan Penganggaran untuk Layanan Dasar yang Adaptif Perubahan Iklim”, pada tanggal 11 November 2024 di Mataram. Lokakarya ini memadukan presentasi kebijakan dan diskusi interaktif. Dalam diskusi, para peserta memetakan risiko dan peluang inisiatif adaptasi iklim di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, termasuk para pemangku kepentingan yang perlu terlibat.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memperluas ruang fiskal bagi daerah dalam penyediaan infrastruktur. UU ini mengamanatkan bahwa pada 2027, minimal 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk infrastruktur layanan publik. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah contoh nyata implementasi kebijakan ini di tingkat lokal. Dengan kapasitas fiskal sebesar Rp 3,12 triliun – 69 persen berasal dari Transfer Keuangan Daerah – provinsi ini menjadikan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama. Pada tahun 2024, Kalimantan Utara mengalokasikan 39,02 persen anggarannya untuk infrastruktur layanan publik, termasuk inisiatif untuk memperluas akses listrik dan energi baru terbarukan (EBT) di tingkat rumah tangga.

“Di Nusa Tenggara Barat, SKALA sudah menerapkan kebijakan inklusif. Misalnya, di dapur kantor, tidak ada yang boleh mengubah urutan gula, kopi, krimer, dan teh. Karena kalau posisinya diubah, saya bisa salah menambah kopi ke dalam teh,” canda Jaka Yusuf, Koordinator GEDSI SKALA di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga seorang tunanetra. Sebagai seorang aktivis disabilitas yang juga berkarya sebagai komedian dengan nama Blindman Jack, Jaka menggunakan komedi -baik dengan humor maupun satir- untuk meningkatkan kesadaran publik tentang inklusi disabilitas.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memprioritaskan kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif. Tujuan ini terefleksi pada 8 Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih yaitu terutama pada Asta Cita 4 – Pembangunan sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam kerangka tersebut, Program Kemitraan Australia-Indonesia (SKALA), mendukung Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan layanan penanganan kekerasan berbasis gender.

Sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, SKALA mengadakan Sesi Berbagi Pengetahuan tentang “Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Akses Layanan Dasar” pada 26 November 2024. Acara ini menghadirkan pendiri Yayasan Bumi Sehat Robin Lim, dan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Indra Gunawan, yang berbagi wawasan dan pembelajaran dalam menangani KBG.

Indonesia telah memprioritaskan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Di Maluku, regulasi teknis, seperti Keputusan Gubernur Nomor 200 Tahun 2019, membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.
Menyadari perlunya regulasi khusus, Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) pada tahun 2021. SKALA mendukung upaya ini melalui masukan teknis bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk menciptakan landasan bagi perencanaan yang responsif gender di Maluku.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan inklusif bagi kelompok rentan melalui inisiatif keringanan pajak yang dirintis untuk kendaraan modifikasi disabilitas, yaitu kendaraan yang dirancang bagi penyandang disabilitas.
Upaya ini ditopang oleh Peraturan Daerah Provinsi (Perda) No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Perda tersebut. Melalui peraturan ini, Sistem Aksesibilitas dan Diskon Pajak untuk Penyandang Disabilitas di Bumi Benuanta (SADAR Benuanta) dikembangkan dan menandai langkah penting menuju inklusivitas yang lebih luas di Kalimantan Utara. 

Down Syndrome, salah satu disabilitas intelektual, sering disalahpahami sehingga menyebabkan banyak orang memandang para penyandangnya tidak mampu berkontribusi secara bermakna. Namun, dengan semakin mengenal dan peduli, kita dapat mematahkan stigma ini dan mengenali bakat dan kreativitas unik orang dengan Down Syndrome. Untuk memperingati Bulan Peduli Down Syndrome, SKALA menyelenggarakan sesi knowledge sharing tentang “Mandiri dan Menginspirasi dengan Potensi” untuk memperbaiki kesalahpahaman ini.

Untuk mengatasi tantangan terkait sistem data yang terfragmentasi, Pemerintah Aceh telah membangun platform seperti Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dan Portal Open Data Aceh. Bekerja sama dengan SKALA, pemerintah provinsi memperkuat infrastruktur datanya sehingga data dan fakta yang dibutuhkan untuk merencanakan, menganggarkan, menyediakan, dan memantau layanan dasar dapat tersedia, akurat, dan mudah diakses.

Pada tanggal 10 Oktober 2024, Gita Kamath, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Aceh meningkatkan kualitas data yang tersedia di Portal Data provinsi.