Sepulang dari studi amati-tiru-modifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat menindaklanjuti pembelajarannya dengan membentuk Tim Coaching/Pendamping Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui rapat koordinasi di Manokwari pada 12 Juni 2026, tim ini disepakati berada di bawah koordinasi Bapperida dengan melibatkan DP3AKB, BPKAD, dan Inspektorat. Ke depan, Tim Pendamping akan mendampingi OPD dalam menyusun RAD-PKG dan KAK responsif gender, memastikan penggunaan data terpilah, serta mengevaluasi manfaat program bagi seluruh kelompok masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Posyandu untuk memperkuat keterhubungan Posyandu dengan perangkat daerah pengampu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan mandat yang lebih luas, kader Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga dapat mengenali kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, hunian layak, air bersih, dan perlindungan sosial, lalu meneruskannya kepada perangkat daerah untuk ditindaklanjuti. Regulasi ini didiseminasikan di Mataram pada 7 Juli 2026 dengan dukungan Program SKALA, kemitraan Australia–Indonesia.
Pemerintah Provinsi Aceh menyelenggarakan Forum Tematik Perencanaan Inklusif Pemenuhan Layanan Dasar TA 2027 sebagai wujud penerapan Pergub Aceh No. 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Forum yang mempertemukan 23 SKPA, 24 OMS, dan 8 OPDIS ini menjadi ruang dialog setara untuk memastikan aspirasi warga—terutama kelompok rentan—terserap ke dalam RKPA 2027. Selain menyerap usulan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan fasilitas publik ramah disabilitas, forum ini sekaligus menjadi wadah uji coba rancangan pedoman teknis partisipasi masyarakat yang tengah disusun Pemerintah Aceh, dengan dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA.
Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan menjadi langkah nyata—mulai dari Lokakarya Koordinasi Tim Teknis PUG hingga penyusunan petunjuk teknis pengawasan PUG bagi Inspektorat—untuk memastikan perencanaan dan penganggaran responsif gender diterapkan secara konsisten lintas OPD dan mendukung Misi Ketiga Sapta Cipta Lawamena.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan di wilayah kepulauan dengan akses layanan dasar terbatas dan biaya hidup tinggi. Dengan dukungan teknis SKALA melalui penyusunan petunjuk teknis operasional serta pemanfaatan DTSEN, SIOPADA, dan platform SEPAKAT, Raja Ampat menyiapkan basis data penerima manfaat hingga tingkat kampung, memastikan jarak geografis tidak lagi menentukan perlindungan yang diterima para lansia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. Diikuti oleh sedikitnya 124 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat, kegiatan ini menyepakati pembagian peran antar-instansi serta rencana tindak lanjut penguatan Portal Data dan Portal Eksekutif PAPEDA guna mewujudkan pemanfaatan data yang terintegrasi, akurat, dan andal bagi pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan tanggul, melainkan tantangan kemanusiaan yang menyangkut keberlanjutan penghidupan jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Dalam Dialog Kebijakan Nasional yang digelar Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan adaptif yang berbasis bukti—tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial, mata pencaharian, dan akses layanan dasar kelompok rentan. Melalui analisis SEPAKAT yang memadukan data kerentanan spasial dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Bappenas mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak—mulai dari pekerja informal, nelayan, hingga keluarga yang dikepalai perempuan tanpa perlindungan sosial. Pendekatan berbasis data dan pelibatan masyarakat sejak awal ini menjadi kunci agar kebijakan adaptasi dirancang tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta pemantauan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif HONAI Satu Data menjadi "rumah bersama" untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Sepulang dari studi amati-tiru-modifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat menindaklanjuti pembelajarannya dengan membentuk Tim Coaching/Pendamping Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui rapat koordinasi di Manokwari pada 12 Juni 2026, tim ini disepakati berada di bawah koordinasi Bapperida dengan melibatkan DP3AKB, BPKAD, dan Inspektorat. Ke depan, Tim Pendamping akan mendampingi OPD dalam menyusun RAD-PKG dan KAK responsif gender, memastikan penggunaan data terpilah, serta mengevaluasi manfaat program bagi seluruh kelompok masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Posyandu untuk memperkuat keterhubungan Posyandu dengan perangkat daerah pengampu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan mandat yang lebih luas, kader Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga dapat mengenali kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, hunian layak, air bersih, dan perlindungan sosial, lalu meneruskannya kepada perangkat daerah untuk ditindaklanjuti. Regulasi ini didiseminasikan di Mataram pada 7 Juli 2026 dengan dukungan Program SKALA, kemitraan Australia–Indonesia.
Pemerintah Provinsi Aceh menyelenggarakan Forum Tematik Perencanaan Inklusif Pemenuhan Layanan Dasar TA 2027 sebagai wujud penerapan Pergub Aceh No. 12 Tahun 2025 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Forum yang mempertemukan 23 SKPA, 24 OMS, dan 8 OPDIS ini menjadi ruang dialog setara untuk memastikan aspirasi warga—terutama kelompok rentan—terserap ke dalam RKPA 2027. Selain menyerap usulan di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan fasilitas publik ramah disabilitas, forum ini sekaligus menjadi wadah uji coba rancangan pedoman teknis partisipasi masyarakat yang tengah disusun Pemerintah Aceh, dengan dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA.
Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan menjadi langkah nyata—mulai dari Lokakarya Koordinasi Tim Teknis PUG hingga penyusunan petunjuk teknis pengawasan PUG bagi Inspektorat—untuk memastikan perencanaan dan penganggaran responsif gender diterapkan secara konsisten lintas OPD dan mendukung Misi Ketiga Sapta Cipta Lawamena.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan di wilayah kepulauan dengan akses layanan dasar terbatas dan biaya hidup tinggi. Dengan dukungan teknis SKALA melalui penyusunan petunjuk teknis operasional serta pemanfaatan DTSEN, SIOPADA, dan platform SEPAKAT, Raja Ampat menyiapkan basis data penerima manfaat hingga tingkat kampung, memastikan jarak geografis tidak lagi menentukan perlindungan yang diterima para lansia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. Diikuti oleh sedikitnya 124 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat, kegiatan ini menyepakati pembagian peran antar-instansi serta rencana tindak lanjut penguatan Portal Data dan Portal Eksekutif PAPEDA guna mewujudkan pemanfaatan data yang terintegrasi, akurat, dan andal bagi pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan tanggul, melainkan tantangan kemanusiaan yang menyangkut keberlanjutan penghidupan jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Dalam Dialog Kebijakan Nasional yang digelar Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan adaptif yang berbasis bukti—tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial, mata pencaharian, dan akses layanan dasar kelompok rentan. Melalui analisis SEPAKAT yang memadukan data kerentanan spasial dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Bappenas mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak—mulai dari pekerja informal, nelayan, hingga keluarga yang dikepalai perempuan tanpa perlindungan sosial. Pendekatan berbasis data dan pelibatan masyarakat sejak awal ini menjadi kunci agar kebijakan adaptasi dirancang tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta pemantauan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif HONAI Satu Data menjadi "rumah bersama" untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
