Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen pimpinan daerah dan didukung asistensi teknis Program SKALA, proses ini menghasilkan draf awal RAD-PKG yang terstruktur dan selaras dengan kebijakan nasional. Momentum ini menandai langkah penting Kalimantan Utara menuju tata kelola pembangunan yang lebih responsif gender, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi inovasi data dan tata kelola digital Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke Command Center Kantor Gubernur pada 22 Oktober 2025. Didampingi Gubernur Gusnar Ismail, ia meninjau Open Data Gorontalo “Pentagon” dan Dashboard Pimpinan yang menyajikan data pembangunan secara real-time dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Inisiatif yang dikembangkan Dinas Kominfo-TIK dengan dukungan Kemendagri dan Program SKALA ini memperkuat implementasi SPBE, meningkatkan transparansi, serta mendorong layanan publik berbasis data. Kunjungan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen Gorontalo dalam transformasi digital dan kolaborasi Australia–Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat diperkuat melalui saling belajar dan kolaborasi. Didukung Program SKALA, kedua provinsi bertukar pengalaman mengenai pengembangan portal dan dashboard data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk praktik Gorontalo dalam membangun Dashboard Pimpinan dan mengintegrasikan sistem informasi perangkat daerah melalui Portal Data Daerah PENTAGON dan SIPD via PELITA SDPDN. Bagi Maluku, pertemuan ini memberikan gambaran konkret tentang tahapan pengembangan sistem data, integrasi lintas-perangkat daerah, serta pentingnya peningkatan kapasitas teknis. Forum ini tidak hanya menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga komitmen untuk melanjutkan komunikasi melalui saluran daring bersama—menegaskan bahwa kemajuan penyediaan data akan lebih cepat dicapai ketika daerah bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mewujudkan perencanaan berbasis bukti.
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan data sosial ekonomi OAP. Seluruh rekomendasi peserta disahkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan akan dikawal hingga Musrenbang dan konsultasi publik berikutnya, menegaskan komitmen Papua untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan responsif bagi kelompok rentan.
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen pimpinan daerah dan didukung asistensi teknis Program SKALA, proses ini menghasilkan draf awal RAD-PKG yang terstruktur dan selaras dengan kebijakan nasional. Momentum ini menandai langkah penting Kalimantan Utara menuju tata kelola pembangunan yang lebih responsif gender, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi inovasi data dan tata kelola digital Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke Command Center Kantor Gubernur pada 22 Oktober 2025. Didampingi Gubernur Gusnar Ismail, ia meninjau Open Data Gorontalo “Pentagon” dan Dashboard Pimpinan yang menyajikan data pembangunan secara real-time dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Inisiatif yang dikembangkan Dinas Kominfo-TIK dengan dukungan Kemendagri dan Program SKALA ini memperkuat implementasi SPBE, meningkatkan transparansi, serta mendorong layanan publik berbasis data. Kunjungan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen Gorontalo dalam transformasi digital dan kolaborasi Australia–Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat diperkuat melalui saling belajar dan kolaborasi. Didukung Program SKALA, kedua provinsi bertukar pengalaman mengenai pengembangan portal dan dashboard data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk praktik Gorontalo dalam membangun Dashboard Pimpinan dan mengintegrasikan sistem informasi perangkat daerah melalui Portal Data Daerah PENTAGON dan SIPD via PELITA SDPDN. Bagi Maluku, pertemuan ini memberikan gambaran konkret tentang tahapan pengembangan sistem data, integrasi lintas-perangkat daerah, serta pentingnya peningkatan kapasitas teknis. Forum ini tidak hanya menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga komitmen untuk melanjutkan komunikasi melalui saluran daring bersama—menegaskan bahwa kemajuan penyediaan data akan lebih cepat dicapai ketika daerah bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mewujudkan perencanaan berbasis bukti.
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan data sosial ekonomi OAP. Seluruh rekomendasi peserta disahkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan akan dikawal hingga Musrenbang dan konsultasi publik berikutnya, menegaskan komitmen Papua untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan responsif bagi kelompok rentan.
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
