Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik memperkuat panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang tematik guna mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan layanan dasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PEIPD Kemendagri ini mengangkat pembelajaran dari berbagai praktik baik di wilayah Program SKALA, seperti Musik KEREN di NTT, MENTARI di Kalimantan Utara, MANISE di Maluku, dan FGI Dolohupa di Gorontalo, yang menunjukkan pentingnya ruang dialog setara antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Melalui panduan ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pelembagaan partisipasi bermakna serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terintegrasi dalam kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah.
Studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi ruang pembelajaran bagi enam provinsi untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam sistem pembangunan daerah. Melalui integrasi regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur, praktik di DIY menunjukkan bagaimana PUG dapat dilembagakan secara sistematis dalam siklus pembangunan daerah guna mendorong layanan dasar yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Momentum International Women’s Day 2026 menegaskan pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia. Meskipun representasi perempuan dalam posisi kepala dan wakil kepala daerah masih sekitar 10 persen, kontribusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kisah Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, menggambarkan bagaimana kepemimpinan perempuan dapat menghadirkan perspektif yang lebih peka dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan. Partisipasi perempuan juga semakin diperkuat melalui ruang-ruang perencanaan pembangunan seperti Musrenbang Tematik GEDSI serta dukungan Program SKALA dalam mendorong tata kelola layanan dasar yang inklusif, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Papua Barat Daya memperkuat perencanaan pembangunan melalui integrasi Satu Data dengan kolaborasi strategis bersama Bappenas dan dukungan Program SKALA. Pemanfaatan aplikasi SEPAKAT menjadi jembatan antara target pusat dan kebutuhan riil di daerah. Melalui workshop strategis di Sorong, sebanyak 27 organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen meninggalkan ego sektoral dan menggunakan satu rujukan data yang sama dalam seluruh siklus pembangunan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kebijakan yang lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut usulan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) serta penguatan dasar hukum partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan pada 28–29 Januari 2026, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah lintas sektor, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan meninjau progres integrasi usulan JMS ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah sekaligus membahas rancangan regulasi untuk melembagakan MENTARI sebagai forum partisipasi yang setara, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong pemerintah daerah memperkuat evaluasi dampak kebijakan pascaimplementasi guna memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Didukung Program SKALA, upaya ini menekankan pengukuran dampak, pemanfaatan data terintegrasi, dan policy brief untuk meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.
Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti di daerah semakin menuntut pemanfaatan data yang andal, terintegrasi, dan mudah diolah. Melalui optimalisasi SEPAKAT, Kementerian PPN/Bappenas mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan analisis data secara lebih presisi dan inklusif, didukung pembaruan fitur SEPAKAT versi 6.0 serta pendekatan pembelajaran berbasis praktik. Berbagai praktik daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan data mikro melalui SEPAKAT tidak hanya memperkuat kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat dan mitra pembangunan menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA di Banda Aceh untuk memperkuat sinergi akselerasi layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tata kelola Program SKALA ini menjadi ruang dialog strategis dalam meninjau capaian, tantangan, serta penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika pemulihan pascabencana, dengan fokus pada penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, data dan analisis, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial guna memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan Aceh semakin presisi, adaptif, dan berdampak nyata.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang Inklusif, penguatan integrasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan strategis, penerapan anggaran responsif gender oleh sejumlah OPD, serta pendampingan aktif organisasi masyarakat sipil. Seluruh upaya tersebut kemudian dipertegas dengan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender oleh DPRD Provinsi Gorontalo, yang menjadi landasan hukum penting untuk memastikan komitmen kesetaraan gender terinstitusionalisasi secara berkelanjutan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang Tematik memperkuat panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musrenbang RKPD dan Musrenbang tematik guna mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan layanan dasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat PEIPD Kemendagri ini mengangkat pembelajaran dari berbagai praktik baik di wilayah Program SKALA, seperti Musik KEREN di NTT, MENTARI di Kalimantan Utara, MANISE di Maluku, dan FGI Dolohupa di Gorontalo, yang menunjukkan pentingnya ruang dialog setara antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan. Melalui panduan ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pelembagaan partisipasi bermakna serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terintegrasi dalam kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah.
Studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi ruang pembelajaran bagi enam provinsi untuk memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam sistem pembangunan daerah. Melalui integrasi regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur, praktik di DIY menunjukkan bagaimana PUG dapat dilembagakan secara sistematis dalam siklus pembangunan daerah guna mendorong layanan dasar yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Momentum International Women’s Day 2026 menegaskan pentingnya memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia. Meskipun representasi perempuan dalam posisi kepala dan wakil kepala daerah masih sekitar 10 persen, kontribusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kisah Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, menggambarkan bagaimana kepemimpinan perempuan dapat menghadirkan perspektif yang lebih peka dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan. Partisipasi perempuan juga semakin diperkuat melalui ruang-ruang perencanaan pembangunan seperti Musrenbang Tematik GEDSI serta dukungan Program SKALA dalam mendorong tata kelola layanan dasar yang inklusif, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Papua Barat Daya memperkuat perencanaan pembangunan melalui integrasi Satu Data dengan kolaborasi strategis bersama Bappenas dan dukungan Program SKALA. Pemanfaatan aplikasi SEPAKAT menjadi jembatan antara target pusat dan kebutuhan riil di daerah. Melalui workshop strategis di Sorong, sebanyak 27 organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen meninggalkan ego sektoral dan menggunakan satu rujukan data yang sama dalam seluruh siklus pembangunan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kebijakan yang lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Forum Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif (MENTARI) Kalimantan Utara terus mendorong penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui tindak lanjut usulan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) serta penguatan dasar hukum partisipasi masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan pada 28–29 Januari 2026, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah lintas sektor, masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan meninjau progres integrasi usulan JMS ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah sekaligus membahas rancangan regulasi untuk melembagakan MENTARI sebagai forum partisipasi yang setara, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN mendorong pemerintah daerah memperkuat evaluasi dampak kebijakan pascaimplementasi guna memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Didukung Program SKALA, upaya ini menekankan pengukuran dampak, pemanfaatan data terintegrasi, dan policy brief untuk meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat.
Penguatan perencanaan pembangunan berbasis bukti di daerah semakin menuntut pemanfaatan data yang andal, terintegrasi, dan mudah diolah. Melalui optimalisasi SEPAKAT, Kementerian PPN/Bappenas mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan analisis data secara lebih presisi dan inklusif, didukung pembaruan fitur SEPAKAT versi 6.0 serta pendekatan pembelajaran berbasis praktik. Berbagai praktik daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan data mikro melalui SEPAKAT tidak hanya memperkuat kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan kebijakan dan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat dan mitra pembangunan menggelar Pertemuan Komite Program Provinsi (PPC) SKALA di Banda Aceh untuk memperkuat sinergi akselerasi layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tata kelola Program SKALA ini menjadi ruang dialog strategis dalam meninjau capaian, tantangan, serta penajaman prioritas program di tengah keterbatasan fiskal daerah dan dinamika pemulihan pascabencana, dengan fokus pada penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, data dan analisis, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial guna memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan Aceh semakin presisi, adaptif, dan berdampak nyata.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif, melalui pembukaan ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Inisiatif ini tercermin dalam pelaksanaan Musrenbang Inklusif, penguatan integrasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan strategis, penerapan anggaran responsif gender oleh sejumlah OPD, serta pendampingan aktif organisasi masyarakat sipil. Seluruh upaya tersebut kemudian dipertegas dengan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender oleh DPRD Provinsi Gorontalo, yang menjadi landasan hukum penting untuk memastikan komitmen kesetaraan gender terinstitusionalisasi secara berkelanjutan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
