DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang responsif gender dan inklusif dalam pertemuan dengan Forum PUSPA Manise yang difasilitasi Program SKALA. Sebagai tindak lanjut Musrenbang Tematik "Bacarita Manise", jaringan masyarakat sipil mengangkat tiga isu utama untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027: minimnya layanan bagi korban kekerasan seksual akibat keterbatasan anggaran, kebutuhan pendidikan inklusif termasuk pembangunan SLB dan Program Pendidikan Luar Biasa di Universitas Pattimura, serta pengakuan formal terhadap peran strategis perempuan nelayan. Dengan adanya payung hukum seperti Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Hak Penyandang Disabilitas, DPRD berkomitmen mengawal usulan tersebut agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan provinsi yang lebih adil dan inklusif.
Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada 15 Mei 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti di wilayah kepulauan. Hadir sebagai jawaban atas tantangan data yang selama ini terfragmentasi dan sulit dibagipakaikan antarinstansi, portal ini menyatukan beragam sumber data sektoral—mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan desa dan negeri adat—dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Dilengkapi Dasbor Eksekutif untuk memantau capaian indikator pembangunan secara harian, Lawamena diharapkan menjadi percontohan nasional bagaimana wilayah kepulauan mampu menaklukkan tantangan geografis melalui tata kelola data yang tangguh, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) tergolong tinggi—sebuah modal sosial yang kuat untuk memperluas kolaborasi dalam pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Diselenggarakan oleh Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA dan dilaksanakan The SMERU Research Institute di enam provinsi, studi ini sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, mulai dari terbatasnya partisipasi OMS dan kelompok rentan dalam proses perencanaan formal hingga kebutuhan penguatan kapasitas, baik di sisi OMS maupun pemerintah. Terbitnya Surat Edaran tentang Panduan Partisipasi Masyarakat pada Januari 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna.
Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pembangunan yang inklusif melalui Forum Musik Keren, sebuah wadah partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pada Musrenbang RKPD 2027, sebanyak 57 usulan dari penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah, menegaskan komitmen NTT untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diperkuat lewat kegiatan Diseminasi Perda PUG dan Penguatan Komitmen Daerah di Hulonthalo Ballroom pada 9 Mei 2026. Dihadiri perwakilan Kementerian PPPA, Bappenas, DPRD, serta Program SKALA, acara ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup—dibutuhkan inovasi nyata, koordinasi lintas sektor, panduan teknis, dan sistem pemantauan yang ketat agar perspektif gender benar-benar tertanam dalam setiap tahap pembangunan daerah dan memberi manfaat langsung bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Enam gubernur di Tanah Papua menandatangani "Kesepakatan Timika" dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 di Timika, Papua Tengah. Kesepakatan ini memuat 12 komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antarwilayah, menyelaraskan perencanaan pembangunan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp12,69 triliun. Forum ini sekaligus meluncurkan interoperabilitas sistem SIPPP, SIKD, dan SIPD guna memastikan tata kelola dana Otsus yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.
Di Papua Selatan, salah satu provinsi termuda di Indonesia, Pemerintah Provinsi bersama JERAT Papua dan Program SKALA menghadirkan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) sebagai inovasi untuk membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi Orang Asli Papua, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Diselenggarakan di Merauke pada 31 Maret–1 April 2026 dan dihadiri 137 peserta, forum ini menghimpun aspirasi dan merumuskan prioritas pembangunan dari lima kelompok tematik untuk kemudian disalurkan secara formal ke dalam proses Musrenbang dan diintegrasikan ke dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Melalui mekanisme yang inklusif sejak tahap awal ini, Papua Selatan mengambil langkah nyata untuk memastikan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo "PENTAGON" sebagai platform data terpadu daerah pada Senin (18/5) di Aula Dulohupa, Kantor Gubernur, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Wakil Dubes Australia Gita Kamath, Deputi Bappenas Maliki, serta SKALA. Platform ini dikembangkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia (Perpres No. 39/2019) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri No. 5/2024), dengan mendorong penyelarasan data dari tingkat desa hingga provinsi dalam satu ekosistem yang terstandar dan interoperabel. Didukung oleh program kemitraan Indonesia–Australia SKALA, PENTAGON diharapkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi Gorontalo guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan program pemutakhiran data dan pendistribusian Kartu Layanan Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan pada 7 Mei 2026, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan inklusif yang menjamin hak dasar seluruh warga. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 39.293 penyandang disabilitas di Kaltara — mayoritas belum terverifikasi dan terintegrasi — sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan publik yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Didukung Program SKALA (kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia) serta lintas instansi daerah, program ini menerapkan mekanisme pendataan terpadu melalui aplikasi SIJOSKU dan alur layanan empat meja, mencakup registrasi, skrining medis-psikologis, pemutakhiran data kependudukan, hingga penerbitan kartu, dengan target perluasan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang responsif gender dan inklusif dalam pertemuan dengan Forum PUSPA Manise yang difasilitasi Program SKALA. Sebagai tindak lanjut Musrenbang Tematik "Bacarita Manise", jaringan masyarakat sipil mengangkat tiga isu utama untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027: minimnya layanan bagi korban kekerasan seksual akibat keterbatasan anggaran, kebutuhan pendidikan inklusif termasuk pembangunan SLB dan Program Pendidikan Luar Biasa di Universitas Pattimura, serta pengakuan formal terhadap peran strategis perempuan nelayan. Dengan adanya payung hukum seperti Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Hak Penyandang Disabilitas, DPRD berkomitmen mengawal usulan tersebut agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan provinsi yang lebih adil dan inklusif.
Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada 15 Mei 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti di wilayah kepulauan. Hadir sebagai jawaban atas tantangan data yang selama ini terfragmentasi dan sulit dibagipakaikan antarinstansi, portal ini menyatukan beragam sumber data sektoral—mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan desa dan negeri adat—dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Dilengkapi Dasbor Eksekutif untuk memantau capaian indikator pembangunan secara harian, Lawamena diharapkan menjadi percontohan nasional bagaimana wilayah kepulauan mampu menaklukkan tantangan geografis melalui tata kelola data yang tangguh, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) tergolong tinggi—sebuah modal sosial yang kuat untuk memperluas kolaborasi dalam pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Diselenggarakan oleh Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA dan dilaksanakan The SMERU Research Institute di enam provinsi, studi ini sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, mulai dari terbatasnya partisipasi OMS dan kelompok rentan dalam proses perencanaan formal hingga kebutuhan penguatan kapasitas, baik di sisi OMS maupun pemerintah. Terbitnya Surat Edaran tentang Panduan Partisipasi Masyarakat pada Januari 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna.
Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pembangunan yang inklusif melalui Forum Musik Keren, sebuah wadah partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Pada Musrenbang RKPD 2027, sebanyak 57 usulan dari penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah, menegaskan komitmen NTT untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang diperkuat lewat kegiatan Diseminasi Perda PUG dan Penguatan Komitmen Daerah di Hulonthalo Ballroom pada 9 Mei 2026. Dihadiri perwakilan Kementerian PPPA, Bappenas, DPRD, serta Program SKALA, acara ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup—dibutuhkan inovasi nyata, koordinasi lintas sektor, panduan teknis, dan sistem pemantauan yang ketat agar perspektif gender benar-benar tertanam dalam setiap tahap pembangunan daerah dan memberi manfaat langsung bagi perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Enam gubernur di Tanah Papua menandatangani "Kesepakatan Timika" dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung pada 11–12 Mei 2026 di Timika, Papua Tengah. Kesepakatan ini memuat 12 komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antarwilayah, menyelaraskan perencanaan pembangunan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp12,69 triliun. Forum ini sekaligus meluncurkan interoperabilitas sistem SIPPP, SIKD, dan SIPD guna memastikan tata kelola dana Otsus yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.
Di Papua Selatan, salah satu provinsi termuda di Indonesia, Pemerintah Provinsi bersama JERAT Papua dan Program SKALA menghadirkan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) sebagai inovasi untuk membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi Orang Asli Papua, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Diselenggarakan di Merauke pada 31 Maret–1 April 2026 dan dihadiri 137 peserta, forum ini menghimpun aspirasi dan merumuskan prioritas pembangunan dari lima kelompok tematik untuk kemudian disalurkan secara formal ke dalam proses Musrenbang dan diintegrasikan ke dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Melalui mekanisme yang inklusif sejak tahap awal ini, Papua Selatan mengambil langkah nyata untuk memastikan suara kelompok yang selama ini terpinggirkan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo "PENTAGON" sebagai platform data terpadu daerah pada Senin (18/5) di Aula Dulohupa, Kantor Gubernur, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Wakil Dubes Australia Gita Kamath, Deputi Bappenas Maliki, serta SKALA. Platform ini dikembangkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia (Perpres No. 39/2019) dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri No. 5/2024), dengan mendorong penyelarasan data dari tingkat desa hingga provinsi dalam satu ekosistem yang terstandar dan interoperabel. Didukung oleh program kemitraan Indonesia–Australia SKALA, PENTAGON diharapkan menjadi sumber data resmi pemerintah daerah yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi Gorontalo guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara resmi meluncurkan program pemutakhiran data dan pendistribusian Kartu Layanan Penyandang Disabilitas di Kota Tarakan pada 7 Mei 2026, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan inklusif yang menjamin hak dasar seluruh warga. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 39.293 penyandang disabilitas di Kaltara — mayoritas belum terverifikasi dan terintegrasi — sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan publik yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Didukung Program SKALA (kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia) serta lintas instansi daerah, program ini menerapkan mekanisme pendataan terpadu melalui aplikasi SIJOSKU dan alur layanan empat meja, mencakup registrasi, skrining medis-psikologis, pemutakhiran data kependudukan, hingga penerbitan kartu, dengan target perluasan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
