Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dan Panduan Teknis Operasional Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kerangka regulasi dan penyelarasan kebijakan pusat–daerah, forum ini diharapkan menjadi mekanisme korektif yang mendorong perencanaan yang lebih aspiratif, transparan, dan berkeadilan, serta menempatkan kelompok rentan sebagai subjek utama pembangunan.
Meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi di ruang digital menuntut kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui gelar wicara dalam rangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, program SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI mempertemukan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta pendekatan membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. Dengan menggabungkan penguatan tata kelola daerah, literasi digital anak, perlindungan berbasis komunitas, dan pemanfaatan bukti riset, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan dan praktik agar ruang digital benar-benar melindungi kelompok rentan di era teknologi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif yang diikuti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 16–18 Desember 2025 menjadi upaya strategis untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. Difasilitasi Seknas FITRA dan didukung Program SKALA, pelatihan ini melibatkan 20 peserta dari beragam isu GEDSI serta OPD teknis, dengan fokus pada penguatan kapasitas analisis dan advokasi kebijakan melalui pendekatan PUGIS. Peserta dibekali keterampilan praktis menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), serta didorong menyusun policy brief berbasis bukti untuk mendukung implementasi regulasi nasional dan daerah, termasuk penguatan payung hukum PUG dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Forum Satu Data Daerah (SDD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola data terpadu sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Forum ini menyoroti urgensi integrasi data statistik sektoral, data geospasial, dan e-Walidata yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung, khususnya dalam mendukung penataan wilayah, pengelolaan infrastruktur, dan layanan dasar. Melibatkan 42 OPD, pemerintah kabupaten/kota, BPS, akademisi, serta pemerintah pusat, forum menghasilkan kesepakatan penting berupa penyusunan Daftar Data Daerah 2026, penetapan kode referensi data, dan Rencana Aksi Satu Data Daerah 2025–2029. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan portal SIDARA Cantik 2.0, serta inisiatif literasi data seperti Campus Data Insight, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya membangun tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan publik yang lebih akurat, inklusif, dan responsif.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan workshop penyelarasan Renaksi SPM dan Renstra OPD 2025-2029 untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tercermin secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat masih adanya perbedaan indikator, kapasitas perencanaan yang belum merata, serta kebutuhan harmonisasi lintas sektor. Melalui peninjauan teknis terhadap indikator, target, program, serta kesesuaian anggaran di enam urusan SPM, pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, perumahan dan permukiman, serta ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh OPD sepakat melakukan penyesuaian substansial dalam dokumen Renstra dan RAD SPM. Dengan dukungan Program SKALA, proses ini memperkuat komitmen Maluku untuk menghadirkan layanan dasar yang lebih terpadu, inklusif, dan berbasis data, sekaligus memastikan implementasi SPM periode 2025-2029 berjalan lebih terarah dan sesuai mandat nasional.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan lokakarya penyusunan Roadmap Peningkatan PAD 2025-2029 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan eksplorasi potensi baru, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Dihadiri OPD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta pemangku kepentingan, kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam merumuskan kebijakan PAD yang inklusif, berbasis data, dan selaras dengan amanat UU HKPD. Lokakarya menghasilkan tiga target utama, penyusunan strategi komprehensif peningkatan PAD, percepatan reformasi dan digitalisasi layanan pendapatan, serta perumusan draf awal Pergub PAD, dengan dukungan teknis dari Program SKALA untuk memastikan keselarasan regulasi dan implementasi yang efektif. Roadmap ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Papua Barat Daya dalam memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen pimpinan daerah dan didukung asistensi teknis Program SKALA, proses ini menghasilkan draf awal RAD-PKG yang terstruktur dan selaras dengan kebijakan nasional. Momentum ini menandai langkah penting Kalimantan Utara menuju tata kelola pembangunan yang lebih responsif gender, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi inovasi data dan tata kelola digital Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke Command Center Kantor Gubernur pada 22 Oktober 2025. Didampingi Gubernur Gusnar Ismail, ia meninjau Open Data Gorontalo “Pentagon” dan Dashboard Pimpinan yang menyajikan data pembangunan secara real-time dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Inisiatif yang dikembangkan Dinas Kominfo-TIK dengan dukungan Kemendagri dan Program SKALA ini memperkuat implementasi SPBE, meningkatkan transparansi, serta mendorong layanan publik berbasis data. Kunjungan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen Gorontalo dalam transformasi digital dan kolaborasi Australia–Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat dan Panduan Teknis Operasional Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui penguatan kerangka regulasi dan penyelarasan kebijakan pusat–daerah, forum ini diharapkan menjadi mekanisme korektif yang mendorong perencanaan yang lebih aspiratif, transparan, dan berkeadilan, serta menempatkan kelompok rentan sebagai subjek utama pembangunan.
Meningkatnya risiko kekerasan dan eksklusi di ruang digital menuntut kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui gelar wicara dalam rangka 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, program SKALA, INOVASI, INKLUSI, dan KONEKSI mempertemukan pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta pendekatan membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif. Dengan menggabungkan penguatan tata kelola daerah, literasi digital anak, perlindungan berbasis komunitas, dan pemanfaatan bukti riset, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan dan praktik agar ruang digital benar-benar melindungi kelompok rentan di era teknologi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif yang diikuti Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Mentari Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 16–18 Desember 2025 menjadi upaya strategis untuk memperkuat partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan daerah. Difasilitasi Seknas FITRA dan didukung Program SKALA, pelatihan ini melibatkan 20 peserta dari beragam isu GEDSI serta OPD teknis, dengan fokus pada penguatan kapasitas analisis dan advokasi kebijakan melalui pendekatan PUGIS. Peserta dibekali keterampilan praktis menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), serta didorong menyusun policy brief berbasis bukti untuk mendukung implementasi regulasi nasional dan daerah, termasuk penguatan payung hukum PUG dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Forum Satu Data Daerah (SDD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola data terpadu sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Forum ini menyoroti urgensi integrasi data statistik sektoral, data geospasial, dan e-Walidata yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung, khususnya dalam mendukung penataan wilayah, pengelolaan infrastruktur, dan layanan dasar. Melibatkan 42 OPD, pemerintah kabupaten/kota, BPS, akademisi, serta pemerintah pusat, forum menghasilkan kesepakatan penting berupa penyusunan Daftar Data Daerah 2026, penetapan kode referensi data, dan Rencana Aksi Satu Data Daerah 2025–2029. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan portal SIDARA Cantik 2.0, serta inisiatif literasi data seperti Campus Data Insight, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya membangun tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan publik yang lebih akurat, inklusif, dan responsif.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan workshop penyelarasan Renaksi SPM dan Renstra OPD 2025-2029 untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tercermin secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat masih adanya perbedaan indikator, kapasitas perencanaan yang belum merata, serta kebutuhan harmonisasi lintas sektor. Melalui peninjauan teknis terhadap indikator, target, program, serta kesesuaian anggaran di enam urusan SPM, pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, perumahan dan permukiman, serta ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh OPD sepakat melakukan penyesuaian substansial dalam dokumen Renstra dan RAD SPM. Dengan dukungan Program SKALA, proses ini memperkuat komitmen Maluku untuk menghadirkan layanan dasar yang lebih terpadu, inklusif, dan berbasis data, sekaligus memastikan implementasi SPM periode 2025-2029 berjalan lebih terarah dan sesuai mandat nasional.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan lokakarya penyusunan Roadmap Peningkatan PAD 2025-2029 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan eksplorasi potensi baru, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Dihadiri OPD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta pemangku kepentingan, kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam merumuskan kebijakan PAD yang inklusif, berbasis data, dan selaras dengan amanat UU HKPD. Lokakarya menghasilkan tiga target utama, penyusunan strategi komprehensif peningkatan PAD, percepatan reformasi dan digitalisasi layanan pendapatan, serta perumusan draf awal Pergub PAD, dengan dukungan teknis dari Program SKALA untuk memastikan keselarasan regulasi dan implementasi yang efektif. Roadmap ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Papua Barat Daya dalam memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen pimpinan daerah dan didukung asistensi teknis Program SKALA, proses ini menghasilkan draf awal RAD-PKG yang terstruktur dan selaras dengan kebijakan nasional. Momentum ini menandai langkah penting Kalimantan Utara menuju tata kelola pembangunan yang lebih responsif gender, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi inovasi data dan tata kelola digital Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke Command Center Kantor Gubernur pada 22 Oktober 2025. Didampingi Gubernur Gusnar Ismail, ia meninjau Open Data Gorontalo “Pentagon” dan Dashboard Pimpinan yang menyajikan data pembangunan secara real-time dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Inisiatif yang dikembangkan Dinas Kominfo-TIK dengan dukungan Kemendagri dan Program SKALA ini memperkuat implementasi SPBE, meningkatkan transparansi, serta mendorong layanan publik berbasis data. Kunjungan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen Gorontalo dalam transformasi digital dan kolaborasi Australia–Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
