Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan layanan dasar. Dalam Forum Koordinasi Strategis PDRD yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama SKALA di Bekasi, para pemimpin daerah dari 13 provinsi membahas strategi penguatan PAD melalui perluasan basis pajak, perbaikan kualitas data, dan digitalisasi—tanpa menambah beban masyarakat atau melemahkan daya saing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa PAD yang kuat harus berjalan seiring dengan pelayanan publik yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi, melalui pendekatan berbasis bukti, terintegrasi, dan berorientasi kepatuhan sukarela.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola data terintegrasi melalui Rapat Koordinasi Forum Satu Data 2026 di Jayapura. Dengan 555 entri data terdaftar dan 74,6 persen telah dilengkapi, forum ini menyepakati penyusunan Daftar Data 2027, Rencana Aksi Satu Data 2027–2030, dan revitalisasi Portal PAITUA. SKALA mendukung penguatan kualitas dan konsistensi data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang inklusif di Papua.
Delegasi Pemerintah Provinsi Maluku mengunjungi Aceh pada 28 Agustus 2026 untuk mempelajari cara Aceh mengoordinasikan, mendukung, dan mengawasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Difasilitasi SKALA, pertukaran pengetahuan ini menyoroti pengalaman Aceh dalam mengintegrasikan SPM ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, memanfaatkan data termasuk DTSEN, menjalankan klinik konsultasi SPM, hingga memperbarui data sasaran pascabencana. Praktik-praktik baik ini menjadi rujukan bagi Maluku untuk memperkuat penyediaan layanan dasar sesuai konteks dan kebutuhan daerahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan tengah mempersiapkan uji coba pemutakhiran data disabilitas sebagai bagian dari penerapan Pedoman Satu Data Disabilitas Provinsi Kalimantan Utara. Nunukan dipilih karena karakteristik wilayahnya yang mencakup kawasan daratan, kepulauan, dan perbatasan, sehingga membutuhkan pendekatan pendataan yang mampu menjangkau penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai lokasi. Melalui uji coba yang didukung SKALA ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar data yang valid dan mutakhir untuk menyusun kebijakan, program, anggaran, serta layanan publik yang lebih inklusif dan tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.
Kabupaten Boalemo memperkuat ekosistem Satu Data di Gorontalo melalui pengembangan Portal "Boalemo Paham", sistem yang menghimpun dan mengelola data sektoral dari berbagai perangkat daerah. Dibahas dalam Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah pada 27–28 Agustus 2026, portal ini dirancang untuk diintegrasikan dengan Portal Satu Data Provinsi Gorontalo ("Pentagon") guna memperkuat keterhubungan data kabupaten–provinsi. Didukung SKALA, inisiatif ini memadukan pengembangan platform digital dengan penguatan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Provinsi Maluku memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pemanfaatan fitur Elektronik Pengendalian dan Evaluasi (E-Dalev) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop peningkatan kapasitas yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ambon pada 11–12 Agustus 2026, lebih dari 33 perangkat daerah memperdalam pemahaman teknis dan regulasi E-Dalev. Ke depan, data E-Dalev diharapkan memperkuat Dasbor Eksekutif Portal Lawamena Satu Data Maluku untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Upaya ini didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan seri video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terdiri atas delapan tema untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam menerapkan perspektif gender di seluruh proses pembangunan. Dikembangkan melalui kemitraan Indonesia–Australia lewat Program SKALA, video ini menjadi referensi pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses untuk mendukung pembangunan yang lebih responsif gender dan inklusif, selaras dengan prioritas RPJMN 2025–2029.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas dengan belajar langsung dari pengelolaan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan berkonsultasi dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta pada 12–13 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang didukung SKALA ini bertujuan menyusun Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas Kaltara yang lebih terstandar, terintegrasi, dan selaras dengan Satu Data Indonesia, DTSEN, serta data kependudukan, guna mendukung perencanaan kebijakan dan layanan dasar yang lebih inklusif.
Pemerintah Aceh memperkuat ekosistem data melalui soft-launching Portal Satu Data Kabupaten/Kota pada Forum Satu Data Pemerintah Aceh 2026 (11 Agustus 2026). Didukung SKALA, langkah ini menghubungkan portal data provinsi dan kabupaten/kota dengan e-Walidata dan e-Dataku dalam satu ekosistem terpadu, sejalan dengan amanat Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019). Dengan data yang akurat, mutakhir, dan mudah dibagipakaikan, Aceh membangun fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti yang kini menjadi rujukan pembelajaran bagi provinsi lain seperti Gorontalo, Maluku, dan NTT.
Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan layanan dasar. Dalam Forum Koordinasi Strategis PDRD yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama SKALA di Bekasi, para pemimpin daerah dari 13 provinsi membahas strategi penguatan PAD melalui perluasan basis pajak, perbaikan kualitas data, dan digitalisasi—tanpa menambah beban masyarakat atau melemahkan daya saing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa PAD yang kuat harus berjalan seiring dengan pelayanan publik yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi, melalui pendekatan berbasis bukti, terintegrasi, dan berorientasi kepatuhan sukarela.
Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola data terintegrasi melalui Rapat Koordinasi Forum Satu Data 2026 di Jayapura. Dengan 555 entri data terdaftar dan 74,6 persen telah dilengkapi, forum ini menyepakati penyusunan Daftar Data 2027, Rencana Aksi Satu Data 2027–2030, dan revitalisasi Portal PAITUA. SKALA mendukung penguatan kualitas dan konsistensi data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang inklusif di Papua.
Delegasi Pemerintah Provinsi Maluku mengunjungi Aceh pada 28 Agustus 2026 untuk mempelajari cara Aceh mengoordinasikan, mendukung, dan mengawasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Difasilitasi SKALA, pertukaran pengetahuan ini menyoroti pengalaman Aceh dalam mengintegrasikan SPM ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, memanfaatkan data termasuk DTSEN, menjalankan klinik konsultasi SPM, hingga memperbarui data sasaran pascabencana. Praktik-praktik baik ini menjadi rujukan bagi Maluku untuk memperkuat penyediaan layanan dasar sesuai konteks dan kebutuhan daerahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan tengah mempersiapkan uji coba pemutakhiran data disabilitas sebagai bagian dari penerapan Pedoman Satu Data Disabilitas Provinsi Kalimantan Utara. Nunukan dipilih karena karakteristik wilayahnya yang mencakup kawasan daratan, kepulauan, dan perbatasan, sehingga membutuhkan pendekatan pendataan yang mampu menjangkau penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai lokasi. Melalui uji coba yang didukung SKALA ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar data yang valid dan mutakhir untuk menyusun kebijakan, program, anggaran, serta layanan publik yang lebih inklusif dan tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.
Kabupaten Boalemo memperkuat ekosistem Satu Data di Gorontalo melalui pengembangan Portal "Boalemo Paham", sistem yang menghimpun dan mengelola data sektoral dari berbagai perangkat daerah. Dibahas dalam Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah pada 27–28 Agustus 2026, portal ini dirancang untuk diintegrasikan dengan Portal Satu Data Provinsi Gorontalo ("Pentagon") guna memperkuat keterhubungan data kabupaten–provinsi. Didukung SKALA, inisiatif ini memadukan pengembangan platform digital dengan penguatan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Provinsi Maluku memperkuat pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui pemanfaatan fitur Elektronik Pengendalian dan Evaluasi (E-Dalev) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop peningkatan kapasitas yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ambon pada 11–12 Agustus 2026, lebih dari 33 perangkat daerah memperdalam pemahaman teknis dan regulasi E-Dalev. Ke depan, data E-Dalev diharapkan memperkuat Dasbor Eksekutif Portal Lawamena Satu Data Maluku untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Upaya ini didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia–Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan seri video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terdiri atas delapan tema untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam menerapkan perspektif gender di seluruh proses pembangunan. Dikembangkan melalui kemitraan Indonesia–Australia lewat Program SKALA, video ini menjadi referensi pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses untuk mendukung pembangunan yang lebih responsif gender dan inklusif, selaras dengan prioritas RPJMN 2025–2029.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat tata kelola data penyandang disabilitas dengan belajar langsung dari pengelolaan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan berkonsultasi dengan kementerian/lembaga terkait di Jakarta pada 12–13 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang didukung SKALA ini bertujuan menyusun Pedoman Satu Data Penyandang Disabilitas Kaltara yang lebih terstandar, terintegrasi, dan selaras dengan Satu Data Indonesia, DTSEN, serta data kependudukan, guna mendukung perencanaan kebijakan dan layanan dasar yang lebih inklusif.
Pemerintah Aceh memperkuat ekosistem data melalui soft-launching Portal Satu Data Kabupaten/Kota pada Forum Satu Data Pemerintah Aceh 2026 (11 Agustus 2026). Didukung SKALA, langkah ini menghubungkan portal data provinsi dan kabupaten/kota dengan e-Walidata dan e-Dataku dalam satu ekosistem terpadu, sejalan dengan amanat Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019). Dengan data yang akurat, mutakhir, dan mudah dibagipakaikan, Aceh membangun fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti yang kini menjadi rujukan pembelajaran bagi provinsi lain seperti Gorontalo, Maluku, dan NTT.
