Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan menjadi langkah nyata—mulai dari Lokakarya Koordinasi Tim Teknis PUG hingga penyusunan petunjuk teknis pengawasan PUG bagi Inspektorat—untuk memastikan perencanaan dan penganggaran responsif gender diterapkan secara konsisten lintas OPD dan mendukung Misi Ketiga Sapta Cipta Lawamena.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan di wilayah kepulauan dengan akses layanan dasar terbatas dan biaya hidup tinggi. Dengan dukungan teknis SKALA melalui penyusunan petunjuk teknis operasional serta pemanfaatan DTSEN, SIOPADA, dan platform SEPAKAT, Raja Ampat menyiapkan basis data penerima manfaat hingga tingkat kampung, memastikan jarak geografis tidak lagi menentukan perlindungan yang diterima para lansia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. Diikuti oleh sedikitnya 124 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat, kegiatan ini menyepakati pembagian peran antar-instansi serta rencana tindak lanjut penguatan Portal Data dan Portal Eksekutif PAPEDA guna mewujudkan pemanfaatan data yang terintegrasi, akurat, dan andal bagi pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan tanggul, melainkan tantangan kemanusiaan yang menyangkut keberlanjutan penghidupan jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Dalam Dialog Kebijakan Nasional yang digelar Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan adaptif yang berbasis bukti—tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial, mata pencaharian, dan akses layanan dasar kelompok rentan. Melalui analisis SEPAKAT yang memadukan data kerentanan spasial dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Bappenas mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak—mulai dari pekerja informal, nelayan, hingga keluarga yang dikepalai perempuan tanpa perlindungan sosial. Pendekatan berbasis data dan pelibatan masyarakat sejak awal ini menjadi kunci agar kebijakan adaptasi dirancang tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta pemantauan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif HONAI Satu Data menjadi "rumah bersama" untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang responsif gender dan inklusif dalam pertemuan dengan Forum PUSPA Manise yang difasilitasi Program SKALA. Sebagai tindak lanjut Musrenbang Tematik "Bacarita Manise", jaringan masyarakat sipil mengangkat tiga isu utama untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027: minimnya layanan bagi korban kekerasan seksual akibat keterbatasan anggaran, kebutuhan pendidikan inklusif termasuk pembangunan SLB dan Program Pendidikan Luar Biasa di Universitas Pattimura, serta pengakuan formal terhadap peran strategis perempuan nelayan. Dengan adanya payung hukum seperti Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Hak Penyandang Disabilitas, DPRD berkomitmen mengawal usulan tersebut agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan provinsi yang lebih adil dan inklusif.
Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada 15 Mei 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti di wilayah kepulauan. Hadir sebagai jawaban atas tantangan data yang selama ini terfragmentasi dan sulit dibagipakaikan antarinstansi, portal ini menyatukan beragam sumber data sektoral—mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan desa dan negeri adat—dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Dilengkapi Dasbor Eksekutif untuk memantau capaian indikator pembangunan secara harian, Lawamena diharapkan menjadi percontohan nasional bagaimana wilayah kepulauan mampu menaklukkan tantangan geografis melalui tata kelola data yang tangguh, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) tergolong tinggi—sebuah modal sosial yang kuat untuk memperluas kolaborasi dalam pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Diselenggarakan oleh Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA dan dilaksanakan The SMERU Research Institute di enam provinsi, studi ini sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, mulai dari terbatasnya partisipasi OMS dan kelompok rentan dalam proses perencanaan formal hingga kebutuhan penguatan kapasitas, baik di sisi OMS maupun pemerintah. Terbitnya Surat Edaran tentang Panduan Partisipasi Masyarakat pada Januari 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna.
Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui studi pembelajaran ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026, yang difasilitasi Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA. Berbekal Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Maluku menyerap pembelajaran praktis dari DIY mengenai konsistensi regulasi, pemanfaatan Sistem Sengguh dan data terpilah, serta mekanisme pengawasan berbasis rapor kinerja triwulanan. Pembelajaran tersebut kini diterjemahkan menjadi langkah nyata—mulai dari Lokakarya Koordinasi Tim Teknis PUG hingga penyusunan petunjuk teknis pengawasan PUG bagi Inspektorat—untuk memastikan perencanaan dan penganggaran responsif gender diterapkan secara konsisten lintas OPD dan mendukung Misi Ketiga Sapta Cipta Lawamena.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mencanangkan Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja), sebuah intervensi perlindungan sosial bagi lanjut usia Orang Asli Papua berusia 65 tahun ke atas yang dirancang dengan pendekatan berbasis data. Diluncurkan Bupati Orideko Iriano Burdam pada peringatan HUT ke-23 Kabupaten Raja Ampat di Waisai, 9 Mei 2026, program ini menjawab tantangan ketepatan sasaran bantuan di wilayah kepulauan dengan akses layanan dasar terbatas dan biaya hidup tinggi. Dengan dukungan teknis SKALA melalui penyusunan petunjuk teknis operasional serta pemanfaatan DTSEN, SIOPADA, dan platform SEPAKAT, Raja Ampat menyiapkan basis data penerima manfaat hingga tingkat kampung, memastikan jarak geografis tidak lagi menentukan perlindungan yang diterima para lansia.
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Program SKALA menyelenggarakan Lokakarya Konsolidasi Daftar Data PAPEDA pada 8–10 Juni 2026 di Manokwari, sebagai upaya memperkuat pengelolaan data pembangunan daerah untuk mendukung penyusunan RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Lokakarya ini menjawab tantangan data yang tersebar di berbagai OPD dengan format beragam serta minimnya metadata, melalui optimalisasi e-Walidata dan e-Dalev dalam SIPD. Diikuti oleh sedikitnya 124 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Barat, kegiatan ini menyepakati pembagian peran antar-instansi serta rencana tindak lanjut penguatan Portal Data dan Portal Eksekutif PAPEDA guna mewujudkan pemanfaatan data yang terintegrasi, akurat, dan andal bagi pembangunan Papua Barat yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan tanggul, melainkan tantangan kemanusiaan yang menyangkut keberlanjutan penghidupan jutaan masyarakat pesisir Indonesia. Dalam Dialog Kebijakan Nasional yang digelar Bappenas bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pemerintah menekankan pentingnya perencanaan adaptif yang berbasis bukti—tidak hanya melindungi infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial, mata pencaharian, dan akses layanan dasar kelompok rentan. Melalui analisis SEPAKAT yang memadukan data kerentanan spasial dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Bappenas mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak—mulai dari pekerja informal, nelayan, hingga keluarga yang dikepalai perempuan tanpa perlindungan sosial. Pendekatan berbasis data dan pelibatan masyarakat sejak awal ini menjadi kunci agar kebijakan adaptasi dirancang tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui workshop yang digelar Bapperida NTT dengan dukungan SKALA, sepuluh OPD dilatih menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) responsif gender menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), lengkap dengan aplikasi tagging sub kegiatan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, serta pemantauan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperkuat tata kelola Satu Data Daerah melalui Workshop Satu Data dan Konsolidasi Data Orang Asli Papua (OAP) di Wamena, 2–4 Juni 2026. Sebagai daerah otonomi baru, Papua Pegunungan mulai membangun fondasi kelembagaan Satu Data, menyusun Rencana Aksi 2026–2029, dan mengonsolidasikan data OAP sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berbasis bukti. Didukung Pusdatin Kemendagri dan Program SKALA, inisiatif HONAI Satu Data menjadi "rumah bersama" untuk memastikan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang responsif gender dan inklusif dalam pertemuan dengan Forum PUSPA Manise yang difasilitasi Program SKALA. Sebagai tindak lanjut Musrenbang Tematik "Bacarita Manise", jaringan masyarakat sipil mengangkat tiga isu utama untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027: minimnya layanan bagi korban kekerasan seksual akibat keterbatasan anggaran, kebutuhan pendidikan inklusif termasuk pembangunan SLB dan Program Pendidikan Luar Biasa di Universitas Pattimura, serta pengakuan formal terhadap peran strategis perempuan nelayan. Dengan adanya payung hukum seperti Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Hak Penyandang Disabilitas, DPRD berkomitmen mengawal usulan tersebut agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan provinsi yang lebih adil dan inklusif.
Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku pada 15 Mei 2025, menandai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti di wilayah kepulauan. Hadir sebagai jawaban atas tantangan data yang selama ini terfragmentasi dan sulit dibagipakaikan antarinstansi, portal ini menyatukan beragam sumber data sektoral—mulai dari kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan desa dan negeri adat—dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Dilengkapi Dasbor Eksekutif untuk memantau capaian indikator pembangunan secara harian, Lawamena diharapkan menjadi percontohan nasional bagaimana wilayah kepulauan mampu menaklukkan tantangan geografis melalui tata kelola data yang tangguh, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) tergolong tinggi—sebuah modal sosial yang kuat untuk memperluas kolaborasi dalam pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif. Diselenggarakan oleh Direktorat KPPA Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan SKALA dan dilaksanakan The SMERU Research Institute di enam provinsi, studi ini sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, mulai dari terbatasnya partisipasi OMS dan kelompok rentan dalam proses perencanaan formal hingga kebutuhan penguatan kapasitas, baik di sisi OMS maupun pemerintah. Terbitnya Surat Edaran tentang Panduan Partisipasi Masyarakat pada Januari 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna.
