Forum Satu Data Daerah (SDD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola data terpadu sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Forum ini menyoroti urgensi integrasi data statistik sektoral, data geospasial, dan e-Walidata yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung, khususnya dalam mendukung penataan wilayah, pengelolaan infrastruktur, dan layanan dasar. Melibatkan 42 OPD, pemerintah kabupaten/kota, BPS, akademisi, serta pemerintah pusat, forum menghasilkan kesepakatan penting berupa penyusunan Daftar Data Daerah 2026, penetapan kode referensi data, dan Rencana Aksi Satu Data Daerah 2025–2029. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan portal SIDARA Cantik 2.0, serta inisiatif literasi data seperti Campus Data Insight, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya membangun tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan publik yang lebih akurat, inklusif, dan responsif.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan workshop penyelarasan Renaksi SPM dan Renstra OPD 2025-2029 untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tercermin secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat masih adanya perbedaan indikator, kapasitas perencanaan yang belum merata, serta kebutuhan harmonisasi lintas sektor. Melalui peninjauan teknis terhadap indikator, target, program, serta kesesuaian anggaran di enam urusan SPM, pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, perumahan dan permukiman, serta ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh OPD sepakat melakukan penyesuaian substansial dalam dokumen Renstra dan RAD SPM. Dengan dukungan Program SKALA, proses ini memperkuat komitmen Maluku untuk menghadirkan layanan dasar yang lebih terpadu, inklusif, dan berbasis data, sekaligus memastikan implementasi SPM periode 2025-2029 berjalan lebih terarah dan sesuai mandat nasional.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan lokakarya penyusunan Roadmap Peningkatan PAD 2025-2029 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan eksplorasi potensi baru, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Dihadiri OPD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta pemangku kepentingan, kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam merumuskan kebijakan PAD yang inklusif, berbasis data, dan selaras dengan amanat UU HKPD. Lokakarya menghasilkan tiga target utama, penyusunan strategi komprehensif peningkatan PAD, percepatan reformasi dan digitalisasi layanan pendapatan, serta perumusan draf awal Pergub PAD, dengan dukungan teknis dari Program SKALA untuk memastikan keselarasan regulasi dan implementasi yang efektif. Roadmap ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Papua Barat Daya dalam memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen pimpinan daerah dan didukung asistensi teknis Program SKALA, proses ini menghasilkan draf awal RAD-PKG yang terstruktur dan selaras dengan kebijakan nasional. Momentum ini menandai langkah penting Kalimantan Utara menuju tata kelola pembangunan yang lebih responsif gender, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi inovasi data dan tata kelola digital Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke Command Center Kantor Gubernur pada 22 Oktober 2025. Didampingi Gubernur Gusnar Ismail, ia meninjau Open Data Gorontalo “Pentagon” dan Dashboard Pimpinan yang menyajikan data pembangunan secara real-time dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Inisiatif yang dikembangkan Dinas Kominfo-TIK dengan dukungan Kemendagri dan Program SKALA ini memperkuat implementasi SPBE, meningkatkan transparansi, serta mendorong layanan publik berbasis data. Kunjungan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen Gorontalo dalam transformasi digital dan kolaborasi Australia–Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat diperkuat melalui saling belajar dan kolaborasi. Didukung Program SKALA, kedua provinsi bertukar pengalaman mengenai pengembangan portal dan dashboard data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk praktik Gorontalo dalam membangun Dashboard Pimpinan dan mengintegrasikan sistem informasi perangkat daerah melalui Portal Data Daerah PENTAGON dan SIPD via PELITA SDPDN. Bagi Maluku, pertemuan ini memberikan gambaran konkret tentang tahapan pengembangan sistem data, integrasi lintas-perangkat daerah, serta pentingnya peningkatan kapasitas teknis. Forum ini tidak hanya menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga komitmen untuk melanjutkan komunikasi melalui saluran daring bersama—menegaskan bahwa kemajuan penyediaan data akan lebih cepat dicapai ketika daerah bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mewujudkan perencanaan berbasis bukti.
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Forum Satu Data Daerah (SDD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola data terpadu sebagai fondasi perencanaan pembangunan berbasis bukti. Forum ini menyoroti urgensi integrasi data statistik sektoral, data geospasial, dan e-Walidata yang selama ini masih belum sepenuhnya terhubung, khususnya dalam mendukung penataan wilayah, pengelolaan infrastruktur, dan layanan dasar. Melibatkan 42 OPD, pemerintah kabupaten/kota, BPS, akademisi, serta pemerintah pusat, forum menghasilkan kesepakatan penting berupa penyusunan Daftar Data Daerah 2026, penetapan kode referensi data, dan Rencana Aksi Satu Data Daerah 2025–2029. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan portal SIDARA Cantik 2.0, serta inisiatif literasi data seperti Campus Data Insight, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya membangun tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung kebijakan publik yang lebih akurat, inklusif, dan responsif.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan workshop penyelarasan Renaksi SPM dan Renstra OPD 2025-2029 untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tercermin secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting mengingat masih adanya perbedaan indikator, kapasitas perencanaan yang belum merata, serta kebutuhan harmonisasi lintas sektor. Melalui peninjauan teknis terhadap indikator, target, program, serta kesesuaian anggaran di enam urusan SPM, pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, perumahan dan permukiman, serta ketenteraman dan ketertiban umum, seluruh OPD sepakat melakukan penyesuaian substansial dalam dokumen Renstra dan RAD SPM. Dengan dukungan Program SKALA, proses ini memperkuat komitmen Maluku untuk menghadirkan layanan dasar yang lebih terpadu, inklusif, dan berbasis data, sekaligus memastikan implementasi SPM periode 2025-2029 berjalan lebih terarah dan sesuai mandat nasional.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan lokakarya penyusunan Roadmap Peningkatan PAD 2025-2029 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan eksplorasi potensi baru, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Dihadiri OPD provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta pemangku kepentingan, kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam merumuskan kebijakan PAD yang inklusif, berbasis data, dan selaras dengan amanat UU HKPD. Lokakarya menghasilkan tiga target utama, penyusunan strategi komprehensif peningkatan PAD, percepatan reformasi dan digitalisasi layanan pendapatan, serta perumusan draf awal Pergub PAD, dengan dukungan teknis dari Program SKALA untuk memastikan keselarasan regulasi dan implementasi yang efektif. Roadmap ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Papua Barat Daya dalam memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat komitmen pembangunan inklusif melalui penyusunan RAD-PKG 2025–2029, sebuah dokumen strategis untuk mengarahkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di seluruh sektor pembangunan. Melalui lokakarya di Tarakan, pemerintah daerah, akademisi, dan jaringan masyarakat sipil berkolaborasi mengidentifikasi isu strategis, menganalisis kesenjangan gender, dan merumuskan kerangka aksi secara partisipatif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan GAP, GAB, dan SIGA. Dipertegas oleh komitmen pimpinan daerah dan didukung asistensi teknis Program SKALA, proses ini menghasilkan draf awal RAD-PKG yang terstruktur dan selaras dengan kebijakan nasional. Momentum ini menandai langkah penting Kalimantan Utara menuju tata kelola pembangunan yang lebih responsif gender, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi inovasi data dan tata kelola digital Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kunjungannya ke Command Center Kantor Gubernur pada 22 Oktober 2025. Didampingi Gubernur Gusnar Ismail, ia meninjau Open Data Gorontalo “Pentagon” dan Dashboard Pimpinan yang menyajikan data pembangunan secara real-time dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan. Inisiatif yang dikembangkan Dinas Kominfo-TIK dengan dukungan Kemendagri dan Program SKALA ini memperkuat implementasi SPBE, meningkatkan transparansi, serta mendorong layanan publik berbasis data. Kunjungan tersebut menjadi momentum penegasan komitmen Gorontalo dalam transformasi digital dan kolaborasi Australia–Indonesia untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat diperkuat melalui saling belajar dan kolaborasi. Didukung Program SKALA, kedua provinsi bertukar pengalaman mengenai pengembangan portal dan dashboard data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk praktik Gorontalo dalam membangun Dashboard Pimpinan dan mengintegrasikan sistem informasi perangkat daerah melalui Portal Data Daerah PENTAGON dan SIPD via PELITA SDPDN. Bagi Maluku, pertemuan ini memberikan gambaran konkret tentang tahapan pengembangan sistem data, integrasi lintas-perangkat daerah, serta pentingnya peningkatan kapasitas teknis. Forum ini tidak hanya menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga komitmen untuk melanjutkan komunikasi melalui saluran daring bersama—menegaskan bahwa kemajuan penyediaan data akan lebih cepat dicapai ketika daerah bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mewujudkan perencanaan berbasis bukti.
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
