- All Posts
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) sebagai langkah strategis menuju pembangunan inklusif yang...
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan melalui Coaching Clinic Pembinaan Statistik Sektoral yang berlangsung 5 Agustus–16...
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama Keuda Kemendagri melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Nusa Tenggara Timur (24–26 September 2025)...
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Bimtek Penyusunan Rencana Aksi SPM...
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti melalui...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggelar Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Tanjung Selor sebagai langkah awal menyatukan data...
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Keuangan, LPEM UI, dan Program SKALA menggelar Workshop Sosialisasi Studi Public Expenditure and Revenue Analysis...
Pendekatan "Jemput Bola" yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah Aceh berhasil mempercepat realisasi Dana...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 September 2025 resmi meluncurkan Metadata NTB Satu Data – Pedoman Pengumpulan Data...
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) sebagai langkah strategis menuju pembangunan inklusif yang berlandaskan prinsip leave no one behind. Workshop yang berlangsung pada 29 September–2 Oktober 2025 ini dihadiri oleh pemerintah daerah, Bappenas, OPD, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, serta mitra pembangunan seperti SKALA, INKLUSI, dan Yayasan Bicara. Kehadiran lintas pihak menegaskan komitmen bersama untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi pembangunan terpenuhi. RAD-PD ini juga menjadi tindak lanjut dari proses advokasi dan perumusan Perda Disabilitas di Papua Barat Daya, yang diharapkan dapat memperkuat dasar kebijakan, pelaksanaan, serta keberlanjutan pembangunan inklusif di daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan melalui Coaching Clinic Pembinaan Statistik Sektoral yang berlangsung 5 Agustus–16 September 2025 di Kantor Dinas Kominfo Papua Barat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Papua Barat bersama BPS Papua Barat sebagai Pembina Data, serta didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar. Coaching clinic ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data yang telah diinput ke Modul E-Walidata SIPD RI sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan standar statistik nasional. Melalui pendampingan intensif, peserta dari seluruh OPD dilatih dalam identifikasi dan pemutakhiran kegiatan statistik sektoral, standardisasi data dan metadata, hingga pengajuan rekomendasi statistik ke BPS. Upaya ini menegaskan komitmen Papua Barat dalam menghadirkan data yang akurat, terverifikasi, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama Keuda Kemendagri melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Nusa Tenggara Timur (24–26 September 2025) untuk memperkuat tata kelola DAK Non-Fisik, khususnya penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah (ASND) dan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam penurunan stunting. Hingga September 2025, realisasi penyaluran tunjangan guru di NTT mencapai Rp1,04 triliun atau 46,3% dari pagu, meski masih menghadapi tantangan data dan retur penyaluran. Sementara itu, BOK dan BOKB dimanfaatkan untuk layanan kesehatan ibu-anak, posyandu, serta program gizi dan keluarga berencana. Hasil Monev ini akan menjadi dasar penyusunan policy brief guna memperkuat sistem data, mekanisme pembayaran, serta koordinasi lintas sektor agar DAK Non-Fisik semakin efektif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di NTT.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Bimtek Penyusunan Rencana Aksi SPM 2025–2029 yang digelar pada 18–20 September 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik dengan membuka akses pelaporan nasional, membangun mekanisme yang lebih akuntabel, serta menyusun rencana aksi berbasis regulasi sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021. Dengan dukungan Program SKALA dan partisipasi aktif aparatur dari seluruh kabupaten, termasuk daerah dengan tantangan keamanan, Papua Tengah kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk memastikan integrasi SPM dalam perencanaan daerah, meningkatkan kualitas layanan dasar, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya memperkuat kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti melalui Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) di Sorong, 24 September 2025. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dengan dukungan BSKDN Kemendagri, LAN RI, serta Program SKALA. Fokus lokakarya mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan Publik (PFM), data dan analisis, GEDSI, serta otonomi khusus Papua. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Tanah Papua.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menggelar Kick-Off Pembinaan Satu Data Daerah di Tanjung Selor sebagai langkah awal menyatukan data provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung layanan publik yang lebih inklusif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai instansi daerah, BPS, dan OPD dengan dukungan Program SKALA guna memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Melalui inisiatif ini, Kaltara menegaskan komitmennya mewujudkan Satu Data Daerah yang dapat menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Keuangan, LPEM UI, dan Program SKALA menggelar Workshop Sosialisasi Studi Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA) di Ambon, 17–18 September 2025, untuk membahas strategi fiskal berbasis bukti. Studi ini mengungkap tantangan besar Maluku, mulai dari ketergantungan tinggi pada transfer pusat hingga rendahnya PAD dan layanan dasar yang belum merata. Melalui penulisan policy brief, peserta merumuskan solusi konkret seperti pengembangan Maluku Integrated Port, perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru, dan pelayanan kesehatan afirmatif untuk gugus pulau. Inisiatif ini diharapkan memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan, sehingga Maluku dapat keluar dari ketergantungan fiskal menuju kemandirian berkelanjutan.
Pendekatan "Jemput Bola" yang dilakukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah Aceh berhasil mempercepat realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2025. Melalui Rapat Koordinasi di Banda Aceh pada 9–11 September 2025 yang difasilitasi Program SKALA, kendala administrasi akibat transisi ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus dapat terurai, sehingga 15 kabupaten/kota langsung memenuhi syarat penyaluran. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat tata kelola Dana Otsus sesuai PMK Nomor 33 Tahun 2024, tetapi juga menunjukkan pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam memastikan dana tepat waktu dimanfaatkan untuk sektor prioritas, mulai dari perbaikan ruang kelas, pengadaan obat-obatan, hingga peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 September 2025 resmi meluncurkan Metadata NTB Satu Data – Pedoman Pengumpulan Data Sektoral 2025 sebagai tonggak penting implementasi Satu Data Indonesia di daerah. Publikasi yang memuat 921 jenis data sektoral ini disusun untuk memastikan data lebih akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran serta sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia 2025–2045. Dengan dukungan Program SKALA, metadata ini menjadi fondasi transformasi tata kelola data yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka akses bagi publik, akademisi, media, dan dunia usaha dalam memanfaatkan data untuk pembangunan yang lebih efektif.
