- All Posts
- Anggaran Responsif Gender
- Data & Analitik
- disabilitas
- disabilitas intelektual
- down syndrome
- GEDSI
- inklusi sosial
- Keuangan Publik
- sindrom down
- SPM
- Standard
- Top 10
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan...
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat...
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan...
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan...
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat...
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan...
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1...
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan...
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste...
Uji Coba Interoperabilitas Sistem Pengelolaan Dana Otsus Papua menunjukkan bagaimana integrasi SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD mampu menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu alur kerja yang utuh, tanpa penginputan data berulang di tiga platform berbeda. Melalui uji coba penyusunan RAP Penyesuaian TA 2026 pada 11–13 November 2025, Bappeda dan OPD dari Kabupaten Jayapura serta Provinsi Papua mempraktikkan langsung alur baru yang lebih efisien, konsisten, dan mudah ditelusuri—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga sinkronisasi ke APBD. Kegiatan yang difasilitasi dengan dukungan Program SKALA ini tidak hanya memperlihatkan manfaat teknis interoperabilitas, tetapi juga menghasilkan masukan penting bagi penyempurnaan sistem dan pedoman sebelum implementasi penuh pada 2026. Integrasi ini menjadi fondasi menuju tata kelola Dana Otsus yang lebih efektif, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Pembelajaran antar daerah antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku pada 21 November 2025 menunjukkan bagaimana tata kelola data daerah dapat diperkuat melalui saling belajar dan kolaborasi. Didukung Program SKALA, kedua provinsi bertukar pengalaman mengenai pengembangan portal dan dashboard data untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah, termasuk praktik Gorontalo dalam membangun Dashboard Pimpinan dan mengintegrasikan sistem informasi perangkat daerah melalui Portal Data Daerah PENTAGON dan SIPD via PELITA SDPDN. Bagi Maluku, pertemuan ini memberikan gambaran konkret tentang tahapan pengembangan sistem data, integrasi lintas-perangkat daerah, serta pentingnya peningkatan kapasitas teknis. Forum ini tidak hanya menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga komitmen untuk melanjutkan komunikasi melalui saluran daring bersama—menegaskan bahwa kemajuan penyediaan data akan lebih cepat dicapai ketika daerah bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mewujudkan perencanaan berbasis bukti.
Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif disabilitas melalui penguatan regulasi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), pemanfaatan data, serta mekanisme pemantauan pembangunan daerah. Dipaparkan dalam Lokakarya Pembelajaran Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, ketiga provinsi ini mempraktikkan berbagai inovasi, mulai dari penetapan RAD PD, pembangunan jejaring OPDis, konsolidasi kebijakan, hingga pengembangan sistem pemantauan dan penandaan anggaran. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data terpilah, konsolidasi anggaran, serta integrasi masukan pemangku kepentingan, upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor memperkuat arah pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan platform berbasis bukti, ketiga provinsi ini menjadi contoh komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan setara.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan berbasis hasil Studi PERA, yang menghadirkan para ahli dari Kementerian Keuangan, LPEM UI, Bappeda, dan BPSDM. Kegiatan ini mendorong optimalisasi implementasi UU HKPD, penguatan tata kelola fiskal, analisis belanja–pendapatan publik, identifikasi inefisiensi anggaran, hingga integrasi perspektif GEDSI dalam kebijakan. Melalui pemanfaatan hasil kajian PERA secara konsisten, Gorontalo menegaskan komitmennya menuju perencanaan daerah yang lebih akuntabel, inklusif, dan berbasis bukti untuk mempercepat pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Forum Pra-Musrenbang Tematik GEDSI Papua menjadi langkah strategis pertama yang memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat benar-benar masuk dalam penyusunan RPJMD Papua 2025-2029. Melalui dialog langsung dengan pemerintah, forum ini menyoroti tantangan utama seperti akses kesehatan dan pendidikan yang terbatas, fasilitas publik yang belum inklusif, hambatan geografis, kebutuhan transportasi sekolah, serta pentingnya pemetaan wilayah adat dan data sosial ekonomi OAP. Seluruh rekomendasi peserta disahkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan akan dikawal hingga Musrenbang dan konsultasi publik berikutnya, menegaskan komitmen Papua untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan responsif bagi kelompok rentan.
Kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi komitmen penting dalam pembangunan Indonesia, yang kini diperkuat melalui penyusunan Panduan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Daerah oleh Direktorat PEIPD Kemendagri. Melalui Konsultasi Publik yang melibatkan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah, berbagai rekomendasi untuk memastikan Musrenbang yang benar-benar partisipatif, responsif gender, dan inklusif berhasil dihimpun. Upaya ini menegaskan pentingnya forum perencanaan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu mengakomodasi suara perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya secara bermakna. Dengan dukungan praktik baik daerah seperti MUSIK KEREN di NTT dan penguatan kolaborasi pemerintah–masyarakat sipil melalui Program SKALA, panduan ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Pemerintah Indonesia melalui tiga kementerian pengampu-Bappenas, Kemendagri, dan Kemenkeu-bersama dengan DFAT melaksanakan Misi Supervisi Bersama untuk meninjau capaian Fase 1 Program SKALA serta memperkuat tata kelola layanan dasar yang inklusif, berbasis data, dan berkeadilan fiskal. Melalui kunjungan ke berbagai unit layanan publik dan forum diskusi, misi ini menyoroti praktik baik seperti pembebasan pajak kendaraan bagi penyandang disabilitas, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penguatan Forum Satu Data Daerah. Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan Australia menegaskan komitmen bersama untuk mendorong desentralisasi berbasis data dan memastikan setiap kebijakan publik lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memperkuat peran analis kebijakan di daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis bukti. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), dan Program SKALA menyelenggarakan Policy Dialogue bertajuk “Penguatan Kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Daerah untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif” pada 30 Oktober di Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi strategis dalam memperkuat kapasitas dan kelembagaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), memastikan setiap rekomendasi kebijakan daerah didasarkan pada data dan analisis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Program SKALA dan PARTISIPA (Timor Leste) berkolaborasi dalam sesi pembelajaran bersama bertema Penguatan Perencanaan Tangguh Iklim di Indonesia dan Timor-Leste pada 10 Oktober 2025. Kegiatan ini mempertemukan tim dari kedua negara untuk berbagi pengalaman tentang integrasi perspektif iklim dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan layanan dasar. SKALA mendukung pemerintah daerah Indonesia melalui penguatan tata kelola, data, dan inklusi sosial, sementara PARTISIPA berfokus pada penguatan layanan infrastruktur perdesaan di Timor-Leste. Melalui dialog ini, kedua program menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemahaman konteks lokal dalam merumuskan kebijakan adaptif terhadap perubahan iklim. Inisiatif yang didukung Pemerintah Australia ini menjadi langkah nyata menuju tata kelola pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
